makalah Manajement accounting and Strategy

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

1.1.       Latar  Belakang

Untuk membuat suatu keputusan dalam sebuah organisasi maka diperlukan strategi- strategi yang efektif dan efesien,juga sesuai dengan sisitem manajemen yang diterapkan dalam perusahaan tersebut sehingga dapat tepat sasaran. Dalam membuat suatu strategi  tersebut maka pihak manajemen memerlukan informsi yang terperinci mengenai keadaan perusahaan atau organisasi saat ini.

Semua persoalan tersebut akan bisa diatasi oleh manajemen apabila manajemen memperoleh informasi yang tepat untuk digunakan sebagai dasar kebijakannya. Tanpa informasi maka tidak mungkin manajemen dapat mengambil keputusan dengan tepat.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan system informasi yang memadai. Yaitu system informasi untuk perencanaan, pengelolaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Sistem informasi yang berhubungan dengan masalah akuntansi atau keuangan dan juga merencanakan strategi-strategi keuangan  merupakan tugas dan tanggung jawab dari akuntan manajemen, dan permasalahan ini akan di bahas pada bab selanjutnya yaitu mengenai Akuntansi Manajemen Strategik

1.2.       Tujuan

Beberapa tujuan dari penulisan makalah ini:

  1. Untuk Mengetahui keterkaitan antara akuntansi manajemen dengan manajemen strategis

2. Untuk mengetahui dasar mekanisme yang terdapat dalam akuntansi manajemen dan strategis

1.3. Manfaat

1. Hasil makalah dapat di jadikan sebagai informasi bagi pembaca mengetahui yang mendasar dari akuntansi manajemen dan strategi sehingga dapat membantu pembaca mengembangkan konsep yang telah ada.

2. Hasil penganalisisan dapat menjadi bahan untuk menentukan kriteria, alternatif dan solusi dalam pengambilan keputusan khususnya yang berhubungan dengan dunia akuntansi manajemen dan strategi.

1.4.      Batasan Konsep

Dalam makalah berjudul ”Management Accounting and strategy” ini, penulis membatasi masalah dengan hanya membahas  mengenai apa itu akuntansi manajemen serta tujuan, asumsi, dan keterkaitanya dalam membuat suatu  Strategi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

 

  1. A.           APAKAH AKUNTANSI MANAJEMEN

Akuntansi manajemen adalah sistem untuk mengukur dan menyediakan informasi operasional dan keuangan yang memandu tindakan manajerial, memotivasi perilaku, dan mendukung dan menciptakan nilai-nilai budaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis organisasi.

Ada empat ide kunci yang terkandung dalam definisi akuntansi manajemen. Ini  ide menangkap sifat, ruang lingkup, tujuan, dan atribut dari akuntansi manajemen.

1. Oleh akuntansi manajemen alam adalah proses pengukuran.

2. Ruang lingkup akuntansi manajemen mencakup informasi keuangan, seperti biaya, dan operasional informasi, seperti persentase cacat unit yang diproduksi.

3. Tujuan dari akuntansi manajemen adalah untuk membantu organisasi mencapai kunci tujuan strategis. Hal ini tidak dimaksudkan untuk tujuan pelaporan keuangan diamanatkan dan pajak.

4. Informasi manajemen akuntansi yang baik memiliki tiga Ciri :

ü   Teknis-itu meningkatkan pemahaman tentang fenomena diukur dan menyediakan informasi yang relevan untuk keputusan strategis.

ü   Perilaku-mendorong tindakan yang konsisten dengan organisasi tujuan strategis.

ü   Budaya-mendukung dan / atau menciptakan seperangkat nilai-nilai budaya bersama, keyakinan, dan mindset dalam organisasi dan masyarakat.

Definisi akuntansi manajemen ini mengandung beberapa ide yang berbeda dari definisi lain dari lapangan. Sebagai contoh, Institut Akuntan Manajemen (IMA), asosiasi profesional Terlatih  dan akuntan manajemen akademik, mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai Proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, penyusunan, interpretasi, dan komunikasi informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan kontrol dalam suatu organisasi dan untuk memastikan penggunaan yang tepat dan akuntabilitas untuk sumber dayanya.

  1. B.            SIFAT DAN LINGKUP AKUNTANSI MANAJEMEN

Sistem akuntansi manajemen melaporkan hasil usaha menggunakan ukuran finansial dan non-finansial. Sistem ini juga membantu proyek dan merencanakan operasi di masa depan. Cerita The Tape Reel Inc berisi beberapa contoh informasi yang manajer butuhkan. Ini termasuk data biaya produk yang lebih baik dan metrik tepat waktu pengiriman produk. Item ini contoh dua dari banyak tindakan dibahas dalam akuntansi manajemen. Biaya adalah contoh dari ukuran dinyatakan dalam istilah keuangan, sementara pada waktu pengiriman adalah contoh dari langkah operasional.

Mempelajari prosedur untuk mengukur, mengumpulkan, melaporkan, menafsirkan, dan penyajian data ini untuk manajer adalah subyek akuntansi manajerial. Ada prosedur formal yang mengatur proses pengukuran. Namun, menerapkan prosedur ini menimbulkan masalah karena ada banyak alternatif metode mengukur fenomena yang sama. Sebagai contoh, biaya produk atau profitabilitas pelanggan dapat dihitung dengan beberapa cara. Demikian pula, kualitas dapat diukur dengan menggunakan berbagai metode. Setiap alternatif adalah ukuran valid, dan masing-masing mungkin berguna dalam kondisi tertentu. Memahami beberapa metode pengukuran, dan mengetahui kapan dan bagaimana menggunakannya, merupakan bagian utama dari mempelajari akuntansi manajemen.

  1. C.           TUJUAN MANAJEMEN AKUNTANSI-SEGITIGA STRATEGIS

Tujuan mendasar dari akuntansi manajemen adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuan strategis. Pertemuan dari tujuan tersebut adalah dapat  memenuhi kebutuhan pelanggan dan stakeholder lainnya. Stakeholder termasuk pemegang saham, kreditur, pemasok, karyawan, dan serikat buruh.

Strategi adalah cara yang digunakan perusahaan untuk menentukan posisi dan membedakan dirinya dari para pesaingnya. Positioning mengacu pada pemilihan target pelanggan atau pasar. Perbedaan tersebut dapat dibuat  pada tiga dimensi yaitu kualitas, biaya, dan waktu. Pelanggan yang berbeda memiliki harapan yang berbeda tentang fitur dan kehandalan kinerja (kualitas) yang mereka inginkan dalam produk, harga (biaya) mereka bersedia membayar, kapan dan seberapa cepat mereka ingin produk atau layanan yang diberikan (waktu).

Hal ini dapat kita lihat dalam kasus:

Kasus C.1. Sebuah perusahaan es krim, Seperti Haagen Dazs, mengkhususkan diri dalam es krim berharga mahal,yang mengandung  lemak mentega yang tinggi dan. Haagen Dazs sangat berbeda dari Lady Lee yang membuat es krim dari berbagai susu rendah lemak dan dengan harga yang lebih rendah. Kedua perusahaan bersaing untuk berbagai jenis es krim yang diminati oleh konsumen. Haagen Dazs juga bersaing lebih langsung dengan Ben & Jerry pada penyediaan es krim premium berkualitas tinggi , dengan harga terbaik (biaya), dan mengenalkan eskrim dengan rasa baru

Sebuah pernyataan khusus tujuan strategis yang mengandung unsur-unsur dari posisi dan perbedaan. Perhatikan pernyataan berikut tujuan strategis dari DIRECTV, sebuah unit dari Hughes Electronics Corporation bahwa pasar langsung siaran satelit sistem (DBSS)

ü  Terus memperluas upaya pemasaran di Amerika Serikat untuk meningkatkan basis pelanggan

ü  Meningkatkan nilai pelanggan dengan pilihan pemrograman yang unggul, kualitas, dan paket program tambahan

DIRECTV diposisikan untuk bersaing untuk pelanggan yang saat ini dilayani oleh perusahaan TV kabel dan antena parabola tradisonal yang memiliki tinggi 12 sampai 18 kaki. Ia berencana untuk membedakan diri dari pesaing dengan menyediakan pilihan program lebih dengan harga yang lebih rendah (biaya), adanya pengulangan waktu untuk film yang sama (waktu), dan video yang superior dengan menggunakan suara digital yang berteknologi (kualitas)

Organisasi nirlaba membuat jenis yang sama tentang perbedaan. Museum Guggenheim Seni di New York menarik  pelanggan dan pecinta seni dengan ketertarikan pada seni kontemporer. Musium seni Metropolitan di New York memiliki jangkauan yang lebih luas tentang karya seni serta menarik pelanggan yang berbeda dan pecinta seni. Keduanya bersaing pada kualitas dari pengalaman mengunjungi museum serta melalui pengenalan tepat waktu dari pameran baru.

Secara historis hal itu biasa bagi organisasi untuk mengambil pendekatan satu-dimensi strategi. Sebagai contoh, beberapa perusahaan bisnis memilih untuk bersaing dengan menjadi produsen rendah biaya. Yang lain memilih untuk membedakan produk mereka melalui kualitas atau layanan. Namun yang lain berfokus pada pengenalan yang tepat waktu tentang produk yang inovatif atau teknologi. Cerita Tape Reel menunjukkan bahwa saat ini sebagian besar organisasi menghadapi persaingan global yang ketat. Untuk menjaga kepuasan  pelanggan dan memenuhi tuntutan penyedia sumber daya lainnya, perusahaan kontemporer harus bersaing secara bersamaan pada tiga dimensi yaitu kualitas, biaya, dan waktu. Ketiga unsur membentuk segitiga strategis. Masing-masing cukup luas cangkupannya.

Gambar 1

Segitiga Strategis (QCT)

ü   Kualitas adalah total pengalaman pelanggan dengan produk. Ini mencakup karakteristik fisik dari produk, seperti fitur-fiturnya, dan keandalan kinerja fitur tersebut. Kualitas juga mencakup fitur layanan seperti dukungan aftersale dan layanan, dan tingkat kinerja di mana layanan ini dilakukan oleh sebuah organisasi

ü   Biaya mencakup sumber daya yang dikeluarkan oleh produsen serta mereka yang mendukung organisasi seperti pemasok dan pedagang. Biaya produksi mencakup “rantai nilai,” secara keseluruhan yaitu, semua pihak dari pemasok ke layanan purna jual serta disposers atau daur ulang yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Biaya juga mencakup sumber daya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Biaya Nasabah termasuk biaya pemeliharaan dan membuang produk. Hal ini sering disebut “biaya kepemilikan.” Mereka

ü   Waktu berarti bahwa produk yang ada harus tersedia ketika seorang pelanggan membutuhkannya. Waktu juga berarti bahwa perusahaan mengembangkan produk dengan fitur baru atau teknologi inovatif dengan cepat dan membawa produk ini ke pasar dengan cepat. Hal ini juga mencakup waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu siklus kegiatan dari awal sampai akhir produksi

Gambar 1 adalah penggambaran dari  segitiga strategis. Segitiga ini sangat penting dalam memahami bagaimana merancang dan mengevaluasi sistem akuntansi manajemen, dan digunakan secara berulang kali ketika mendiskusikan langkah spesifik manajemen akuntansi.

Segitiga dalam gambar 1 hanyalah sebuah cara mudah untuk menangkap banyak unsur dari strategi bersaing. Sementara unsur-unsur dasar dari strategi telah ada dalam literatur untuk  waktu yang lama, penggunaan trilogi untuk menggambarkan mereka  baru-baru ini. Segitiga ini sangat mirip dengan yang digunakan oleh Arthur Andersen. Robin Cooper menggunakan ruang tiga dimensi yang diwakili oleh harga (biaya), kualitas, dan fungsi untuk menggambarkan strategi bersaing.

Ketiga unsur segitiga strategis relevan untuk semua organisasi baik usaha, pemerintah, serta untuk nirlaba. Organisasi-organisasi menghadapi permintaan yang sama untuk biaya rendah, kualitas tinggi, dan pengiriman tepat waktu tentang produk atau jasa. Misalnya, perguruan tinggi harus memberikan pendidikan yang berkualitas dengan biaya terjangkau sekaligus menawarkan kelas ketika siswa membutuhkan mereka

Pada akhirnya, diketahui bahwa arti khusus dari kualitas, biaya, dan waktu bervariasi pada sifat sebuah organisasi atau produk. Misalnya, kualitas dalam kasus mobil berarti fitur (kenyamanan perjalanan, keamanan, sistem musik, dll) dan keandalan (frekuensi perbaikan). Kualitas dalam hal pendidikan lebih sulit untuk mendefinisikan. Mungkin literasi umum, keterampilan kerja, kemampuan berpikir, kemampuan komunikasi, serta sebagainya. Demikian pula, waktu untuk sebuah pabrik semikonduktor seperti INTEL mungkin berarti yang pertama ke pasar pada generasi mendatang tentang mikroprosesor. Untuk perusahaan seperti Federal Express, waktu berarti pengiriman tepat waktu.

  1. SIFAT MANAJEMEN AKUNTANSI  STRATEGIS

 Untuk memiliki nilai strategis, manajemen akuntansi harus membantu mencapai tiga tujuan strategis yaitu kualitas, biaya, dan waktu dengan memberikan informasi yang:

1. Menghubungkan aksi harian dari manajer untuk tujuan strategis dari suatu organisasi.

2. Memungkinkan manajer untuk secara efektif melibatkan perusahaan yang diperluas ke seluruh pelanggan, pemasok, pedagang, dan mengubah strategi dalam  mencapai tujuan strategis.

3. Mengambil pandangan jangka panjang dari strategi organisasi dan tindakan

Keterkaitan dengan aksi harian.

Mencapai tujuan strategis memerlukan hubungan tindakan harian setiap orang dalam organisasi untuk tujuan strategis yang lebih besar. Orang Jepang menyebutnya sebagai perencanaan hoshin atau Cerita berikut dapat menggambarkan konsep keterkaitan “penyebaran kebijakan.”

Kasus D.1.

Sebuah peralatan komputer produsen di Amerika Serikat Midwestern membanggakan diri pada mengkomunikasikan strategi sehingga setiap karyawan di setiap tingkat organisasi adalah sadar akan tujuan perusahaan. Beberapa luar skeptis mengunjungi pabrik memutuskan untuk menguji ini mengklaim. Mereka meminta petugas kebersihan menyapu dermaga loading pabrik bagaimana pekerjaannya terkait dengan tujuan perusahaan. Petugas kebersihan menjawab sebagai berikut. “Tujuan perusahaan saya adalah untuk mengurangi biaya yang produk. Sebuah biaya utama bagi kami adalah persediaan. Kami baru-baru ini bergeser ke just-in-time produksimengurangi biaya persediaan stocking. Ini berarti bahwa pemasok kami memberikan produk kepada kami setiap dua jam. Jika saya tidak membersihkan ini dermaga pemuatan sebelum beban berikutnya tiba, kami tidak dapat menerima pengiriman. Ini akan mengatur kembali jadwal produksi di pabrik dan meningkatkan biaya produksi. Kami juga akan memiliki biaya tambahan kembali bahan-bahan untuk pemasok. “

Titik kunci dari cerita ini adalah bahwa komunikasi yang sukses memungkinkan petugas kebersihan untuk menghubungkan tindakan hari-harinya untuk strategi organisasi. Ini mendorongnya untuk berperilaku dengan cara membantu perusahaan mencapai tujuan penting untuk mengurangi persediaan. Selain itu, hubungan ini  memungkinkan petugas kebersihan untuk memberi arti bagi karyanya. Dia adalah penting bagi keberhasilan dari tujuan strategis yang lebih besar!

Akuntansi manajemen melakukan fungsi yang sama bagi individu dalam suatu organisasi. Ini memungkinkan manajemen operasional dan lebih tinggi lagi dengan informasi yang membantu mereka melakukan pekerjaan mereka dan mencapai kualitas, biaya, dan tujuan waktu organisasi.

ü  informasi akuntansi Manajemen membantu manajer mencapai tujuan kualitas oleh pengukuran dan pelaporan sumber daya yang digunakan dalam mencegah cacat, biaya ulang unit yang rusak, biaya melakukan perbaikan garansi, kehilangan penjualan dari menjual produk-produk berkualitas rendah, investasi baru diperlukan untuk meningkatkan produk kualitas, dan dengan menentukan apakah pengeluaran pada kualitas memproduksi nyata keuntungan finansial.

ü  Contoh informasi yang membantu manajer mencapai tujuan strategis dari biaya manajemen sumber daya termasuk pelaporan dikonsumsi oleh produk yang dihasilkan selama periode, sumber daya ukur dikonsumsi oleh kegiatan yang dilakukan dalam periode; menganalisis faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan biaya yang akan dikeluarkan; menganalisis profitabilitas produk, menganalisis struktur biaya pemasok, dan membandingkan (benchmarking) biaya mereka terhadap biaya pesaing ‘.

ü  Akuntansi manajemen membantu mencapai tujuan strategis dari waktu dengan mengukur dan pelaporan kehilangan penjualan dan keuntungan dari pengenalan produk akhir; biaya tertunda pengiriman dari pemasok, penjualan dari produk baru versus tua; respon waktu untuk kapal pesanan pelanggan, dan kapasitas yang tidak terpakai yang tersedia untuk produk baru perkenalan.

Gambar 2 menangkap ini hubungan interaktif antara strategi organisasi, akuntansi manajemen, dan kegiatan sehari-hari individu dalam organisasi. Informasi mengalir di kedua arah.


Gambar 3
 

.

Akuntansi manajemen harus membantu fokus manajemen di luar batas-batas organisasi hukum dengan memberikan informasi terkait dari atau tentang perusahaan yang diperluas. Beberapa contoh dari jenis informasi amanajemen kuntansi yang diperlukan tentang perusahaan yang diperluas adalah: harapan pelangganakan  fitur dan harga, prosentase distribusi dari biaya antara pihak internal dan eksternal, dampak dari tindakan manajemen biaya pemasok dan laba, biaya  pemasaran dan pelayanan  produk, data persepsi nasabah terhadap kualitas, dan pembuangan di lingkungan dan biaya daur ulang.

Pandangan jangka panjang.

Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi biaya jangka pendek dapat mempengaruhi kepentingan jangka panjang dari sebuah organisasi. Misalnya, menggunakan bahan yang lebih murah atau bahan lingkungan yang tidak aman dapat menghemat dalam jangka pendek, tetapi menimbulkan biaya tinggi atau kualitas buruk dalam jangka panjang. Sebuah sistem manajemen akuntansi-harus memberikan informasi yang membuat dampak jangka panjang dari keputusan manajemen terlihat. Sebuah contoh yang baik adalah mengukur biaya siklus hidup, atau biaya kepemilikan produk selama hidupnya. Dalam membuat produk sendiri dan memilih pemasoknya, perusahaan perlu mempertimbangkan operasional pelanggan, perbaikan, pemeliharaan, dan biaya pembuangan serta biaya pembelian awal mereka.

Gambar  4

Ciri  dari sistem segitiga akuntansi manajemen (TBC)

                       

              Definisi dari akuntansi manajemen menekankan tiga atribut kunci dari informasi akuntansi manajemen yang baikyaitu teknis, sifat perilaku, dan budaya. Ketiga atribut mewakili segitiga ciri ditunjukkan dalam Gambar 4. Sifat yang dijelaskan dalam teks berikut.

Sifat Teknis mengacu pada pengukuran yang berhubungan dengan kualitas yang diinginkan dalam informasi akuntansi manajemen. Semua pengukuran yang baik memiliki dua sifat teknis utama: Kesesuaian keputusan dan pemahaman proses

ü  relevansi Keputusan. Ukuran adalah keputusan yang relevan jika informasi itu memberikan perubahan dan keputusan membaik. Selanjutnya, perubahan harus positif, yaitu, meningkatkan hasil dari keputusan itu. Jika informasi manajemen diabaikan atau tidak masuk ke dalam keputusan manajemen, maka itu tidak memiliki Kesesuaian keputusan. Sebagai contoh, sistem akuntansi banyak terus mengumpulkan dan melaporkan informasi rinci tentang penggunaan tenaga kerja di pabrik bahkan setelah otomatisasi telah membuat biaya tenaga kerja dengan proporsi yang signifikan dari total biaya. Bahwa informasi diolah dan disimpan, tidak digunakan oleh siapa pun

ü  Proses pemahaman. Secara tradisional, manajemen akuntansi didasarkan pada prinsip “tanggung jawab-akuntansi” yang berfokus pada pengukuran hasil dan menempatkan mereka kepada individu atau unit organisasi. Ini mencerminkan filosofi mengelola orang dan unit. Manajer saat ini memahami bahwa hasil merupakan fungsi dari sejauh mana proses kerja diatur. Suatu proses kerja adalah seperangkat terhubung tugas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Karena pekerjaan mengalir secara horizontal, yaitu, di seluruh unit organisasi, dan sistem tanggung-pengukuran akuntansi Akuntansi dan Manajemen Strategi

Gambar 5  Tanggung Jawab-Versus-Focused Proses Akuntansi Manajemen

 

hasil oleh departemen (vertikal), sistem tidak memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola pekerjaan. Sebuah proses-berorientasi sistem akuntansi manajemen dibutuhkan. Gambar  5 menggunakan Chrysler Corporation sebagai contoh untuk menunjukkan Perbedaan antara tanggung jawab-terfokus dan proses-fokus manajemen akuntansi.

Seperti Gambar  5 menunjukkan, membuat mobil membutuhkan spesialis dari berbagai bidang fungsional seperti produksi, pengadaan, rekayasa, akuntansi, dan penjualan untuk bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pada Chrysler, tim kerja yang disebut “tim platform.” Setiap platform Tim termasuk orang-orang dari semua bidang fungsional utama. Tim ini bertanggung jawab untuk keluarga produk seperti mobil kecil, jip, dan sebagainya. Mereka melakukan semua pekerjaan pada produk dari desain, sourcing, manufaktur, penjualan, pelayanan, dan dukungan.

Sebuah sistem akuntansi pertanggungjawaban mengukur output dan hasil khusus organisasi unit, seperti teknik, pembelian, manufaktur, atau penjualan. Yang baik contoh ukuran tanggung-berorientasi adalah apakah rekayasa telah merancang mobil dalam anggaran rekayasa desain. Sebuah sistem akuntansi berorientasi proses mengukur Hasil dari tim platform dan bagaimana proses kerja mereka memenuhi kebutuhan pelanggan. Sebuah contoh ukuran yang berorientasi pada proses akuntansi adalah apakah desain mobil bertemu dengan pelanggan (harga-biaya) target.

Sebuah proses yang berorientasi manajemen yang baik-sistem akuntansi membantu manajer untuk:

ü  Memahami hubungan kausal. Sebagai contoh, akuntansi manajemen dapat membantu dalam memahami apa yang mendorong atau menyebabkan biaya atau mengapa ada tidak produktif atau idle kapasitas.

ü  Mengidentifikasi kegiatan nonvalue tambah atau disfungsional. Misalnya, manajemen akuntansi membantu desain ulang proses kerja dengan mengidentifikasi tidak sinkron atau berlebihan tugas atau kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan pelanggan.

ü  Memahami hubungan antara berbagai bagian dari rantai nilai. Untuk Misalnya, manajemen-informasi akuntansi dapat menunjukkan dampak dari pemasok atau dealer tindakan pada apa yang pelanggan akhirnya membayar untuk suatu produk.

ü  Isolat kemacetan proses dalam atau di luar perusahaan. Misalnya, manajemen akuntansi dapat menunjukkan bagian mana dari proses kerja (mesin atau manusia) membatasi produktivitas sistem dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan.

Sifat  perilaku mengacu pada cara bahwa pengukuran mempengaruhi perilaku. Ada beberapa cara di mana langkah manajemen akuntansi dapat mempengaruhi perilaku orangdalam organisasi. manajemen akuntansi:

ü  Perubahan kognisi dan persepsi mengubah dengan membuat hal-hal yang terlihat.Apa yang diukur mengambil udara penting dan presisi. Orang hadir untuk tindakan, mereka menetapkan bobot keputusan besar untuk item diukur. Misalnya, mengukur biaya lingkungan menyoroti keberadaan mereka dan membuat mereka terlihat pengambil keputusan.

ü  Memotivasi perilaku. Ketika item diukur, mereka juga sinyal perilaku yang diinginkan.Orang-orang biasanya menanggapi langkah-langkah dengan mengubah perilaku. Mengukur persen dari pengiriman dilakukan pada waktu memotivasi agen pembelian untuk memilih pemasok yang memiliki catatan pengiriman yang baik.

ü  Perubahan sikap dan aspirasi. Tindakan, khususnya evaluatif, memiliki kecenderungan untuk mengubah sikap dan tingkat aspirasi. Sebagai contoh, standar waktu untuk melakukan tugas menetapkan target yang diharapkan karyawan dapat capai dengan upaya yang wajar. Ketika mereka berhasil, mereka mungkin merevisi Tingkat aspirasi atas sehingga waktu kinerja yang lebih baik selanjutnya. ketika mereka gagal, aspirasi mereka dan kinerja mungkin lebih rendah pada periode berikutnya.

ü  Perubahan atribusi. Orang-orang memiliki kecenderungan untuk atribut sukses untuk keputusan dan tindakan mereka sementara mereka mengaitkan kegagalan dengan faktor lingkungan di luar kendali mereka. Penelitian menunjukkan bahwa atribusi kausal dapat diubah oleh tindakan akuntansi manajemen dan pada akhirnya dapat menyebabkan perilaku berubah juga

Gambar 6  Dampak Prilaku Akuntansi Manajemen

                   

Gambar 6 merangkum bagaimana akuntansi manajemen berdampak pada perilaku orang dalam organisasi dengan mempengaruhi beberapa intervensi variabel sosial-psikologi.

Sifat  budaya sifat budaya mengacu pada keyakinan, nilai-nilai, dan pola pikir tertanam dalam ukuran. ukuran akuntansi Manajemen merupakan simbol yang mencerminkan dan mendukung nilai-nilai, keyakinan, dan pola pikir anggota sebuah budaya organisasi atau masyarakat. Keyakinan ini secara kolektif berbagi memandu perilaku masyarakat di tingkat bawah sadar. Perilaku yang dihasilkan lebih mudah untuk mempertahankan karena mereka tidak didorong oleh ancaman hukuman atau iming-iming hadiah, tapi karena orang percaya pada mereka

Nilai tersebut digunakan untuk menafsirkan arti dari ukuran akuntansi. jika langkah-langkah ini konsisten dengan keyakinan, nilai-nilai, dan simbol penting bagi kelompok orang milik-keluarga, perusahaan, masyarakat, kelompok etnis, atau negara-maka kemungkinan upaya ini akan diterima sebagai dasar untuk bertindak. Misalnya, jika orang percaya bahwa rapat anggaran mencerminkan bahwa mereka adalah disiplin, pekerja keras, dan bertanggung jawab, maka mereka akan berusaha sangat keras untuk mencapai anggaran.

Ukuran akuntansi dapat menandakan dimensi budaya yang berbeda. Empat yang penting adalah:

ü  Keyakinan dan nilai-nilai etika yang digunakan untuk menafsirkan dan memutuskan apakah suatu tindakan adalah berharga. Kehati-hatian fiskal adalah keyakinan yang dipegang teguh dalam banyak kebudayaan. Kejujuran dan integritas adalah nilai-nilai etis dalam masyarakat kebanyakan. Langkah-langkah yang mendukung keyakinan dan nilai-nilai yang cenderung memberikan dasar yang lebih baik untuk tindakan daripada konflik itu dengan keyakinan

ü  Pola pikir mewakili pandangan kolektif yang mendominasi pemikiran dari kelompok, budaya, atau masyarakat Langkah-langkah yang bertentangan dengan pola pikir kolektif tidak diterima. Penggunaan ukuran finansial mutu kemungkinan tidak dapat diterima di sebuah rumah sakit yang memiliki pola pikir kolektif bahwa kualitas pelayanan kesehatan tidak dapat diukur.

ü  Nilai-nilai politik adalah jenis khusus dari nilai-nilai budaya. Ini berhubungan dengan nilai-nilai yang mempengaruhi distribusi sumber daya atau kepentingan lain dari kelompok dalam masyarakat. Misalnya, langkah-langkah seperti biaya per pasien atau biaya per siswa mencerminkan nilai politik efisiensi dan pengaruh jumlah sumber daya yang tersedia ke rumah sakit atau universitas. Ketika tindakan melanggar nilai-nilai politik dan kepentingan tertentu kelompok, resistensi akan dihasilkan.

ü  nilai-nilai Organisasi lain adalah kasus khusus dari nilai-nilai budaya. Ini mencerminkan citra dan fokus dari suatu organisasi tertentu. Sebuah organisasi yang budayanya dibangun sekitar tradisi, stabilitas, dan otoritas formal cenderung tidak menerima akuntansi langkah-langkah yang mempromosikan perubahan dan proses kerja egaliter

 

  1. E.     MENGGUNAKAN segitiga UNTUK EVALUASI METODE MANAJEMEN AKUNTANSI

Bagaimana segitiga strategis dan ciri yang digunakan untuk mengevaluasi metode akuntansi manajemen alternatif, tindakan, dan sistem? Dua segitiga yang terkait erat bersama-sama. Segitiga strategis berfokus pada apa yang penting bagi keberhasilan organisasi. Segitiga titik-titik ciri sifat yang dibutuhkan dalam informasi akuntansi manajemen untuk mencapai tujuan strategis. Segitiga strategis menyediakan cara konkret untuk menentukan sifat teknis, perilaku, dan budaya dari informasi akuntansi

Kedua segitiga, sehingga saling memperkuat dan tergantung satu sama lain. Ini saling ketergantungan antara dua segitiga yang digambarkan. Hal ini digunakan untuk memeriksa dan menjelaskan akuntansi manajemen tertentu

Ini saling ketergantungan dapat digambarkan dalam beberapa cara. Segitiga ciri menunjukkan bahwa manajemen informasi akuntansi harus memiliki sifat teknis relevansi keputusan dan pemahaman proses.

Pertimbangkan beberapa informasi umum dan langkah-langkah yang disediakan oleh sistem akuntansi manajemen

■ Biaya untuk menghasilkan produk.

■ Sumber daya yang digunakan oleh aktivitas.

■ Penyimpangan antara biaya dianggarkan dan aktual untuk sewa pabrik.

■ Sharing (alokasi) biaya umum antara produk.

■ Biaya menggunakan saluran distribusi.

■ Profitabilitas oleh pelanggan.

■ Kehilangan penjualan dari pelanggan hilang.

■ Produksi siklus waktu (waktu dari awal sampai akhir) untuk produk.

■ Denda dari penanganan material yang tidak benar.

Segitiga strategis mendefinisikan Kesesuaian keputusan sebagai kemampuan suatu metode untuk memberikan informasi tentang cara biaya, kualitas, atau variabel waktu dikelola.

Jika informasi manajemen akuntansi atau metode dari jenis yang tercantum di atas membantu mengelola biaya, meningkatkan kualitas, atau mengurangi waktu, ia memiliki Kesesuaian keputusan

Segitiga QCT juga membantu menentukan jenis perilaku yang diinginkan. Sebagai efek perilaku ukuran akuntansi manajemen yang diperiksa, berpikir tentang bagaimana tindakan membuat motivasi item terlihat atau berdampak, tingkat aspirasi, dan sikap relatif terhadap tujuan QCT

Secara keseluruhan, dua segitiga memberikan dasar yang kuat untuk mengevaluasi metode manajemen akuntansi alternatif dan untuk memilih antara mereka dalam situasi yang berbeda. Mereka menghindari melakukan akuntansi untuk kepentingan diri sendiri

Gambar 7

                         

 

 

BAB III

KESIMPULAN

 

Tujuan dari akuntansi manajemen adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuan strategis menyediakan produk berkualitas tinggi atau jasa dengan biaya rendah pada waktu yang tepat. Ini adalah segitiga QCT strategis.

Strategi ini  berfokus pada perbedaan dari akuntansi pertanggung jawaban tradisional dengan menyediakan informasi yang:

ü  hubungan  tindakan sehari-hari karyawan untuk tujuan strategis.

ü  Melibatkan seluruh perusahaan yang diperluas dalam mencapai tujuan tersebut.

ü  Fokus perhatian pada implikasi jangka panjang strategis manajemen Keputusan

Informasi akuntansi manajemen  memiliki tiga ciri yaitu teknis, perilaku, dan budaya. Ini disebut ciri segitiga TBC. Informasi akuntansi manajemen yang baik memberikan keputusan, pemahaman proses, memotivasi perilaku yang tepat, dan mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang penting bagi organisasi dan masyarakat.

Dua segitiga yang saling bergantung. Segitiga QCT memberikan kerangka nyata  dan memberikan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi dan memilih antara tindakan dan langkah serta metode dan sistem yang digunakan dalam akuntansi manajemen.

Daftar Pustaka

 

http://www.managementaccountingsystems.com/45/manajemen-strategis.htm

http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi_manajemen

Jan Bell and Shahid Ansari,Strategy and Management Accounting,modul ver 1.2

Michael A.Hitt,R.Duane,2001,Manajemen Strategis dayasaing&Globalisasi. Jakarta:salemba4

 

pembahasan tugas kasus 16-34 (perusahaan nirlaba khususnya rumahsakit)

  1.  Identifikasilah faktor-faktor utama yang mempengaruhhi risiko bisnis klien dan risiko audit yang dapat diterima dalam audit ini?

+ faktor utama yang mempengaruhi risiko bisnis klien adalah internal manajemen perusahan itu sendiri,karna dalam kasus 16-34 perusahan tersebut yaitu sebuah rumahsakit kurang adananya manajemen internal yang baik itu terbukti dari tidak dilakukan nya verivikasi internal dan kinerja yang cermat mengenai catatan pembukuan yang dikarenakan kurangnya personel akuntansi,

 

+risiko audit yang dapat diterima dalam audit ini adalah risiko pengendalian  perusahan karana dalam mengaudit perusahan ini auditor tidak begitu yakin dengan kesalahan yang tidak disengaja dalam penagihan,pencatatan penjualan, penerimaaan kas piutang usaha dan piutang tak tertagih, pencatatan di perusahan ini dilakukan kurang baik karna kurangnya personel akuntansi dan ini tidak diatasi dengan kebijakan pihak internal manajemen sehingga struktur pengendalian internal perusahaan sangat minim dan memiliki risiko pengendalian yang lebih tinggi

2. Risiko inhern apa yang anda khawatikan?

yaitu suatu ukuran penilaian auditor atas kemungkinan terdapat salah saji material dalam saldo akun, sebelum mempertimbangkan efektifitas pengendalian intern. Risiko inhern yang dikhawatirkan yaitu kekurangan pegawai pada departemen akuntansi. Kekurangan pegawai tersebut bisa merupakan indikasi dari kurangnya perhatian manajemen terhadap pelaporan yang berkualitas, atau bahkan adanya minat yang positif terhadap pelaporan yang berkualitas buruk

 3. dalam audit terdapat siklus penjualan dan penagihan jenis pengujian apa yang paling mungkin anda tekankan?

Tujuan keseluruhan dari audit siklus penjualan dan penagihan adalah mengevaluasi apakah saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang diterima umum. maka pengujian yang dilakukan lebih ditekankan pada pengujian substantif, karna dalam siklus penjualan dan penagihan kas terdapat 5 kelas transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan yaitu penjualan baik tunai maupun kredit, penerimaan kas, retur danpengurangan penjualan, penghapusan pitang tak tertagih, dan estimasi beban piutang tak tertagih, untuk mengaudit/mencocokan saldo pada siklus penjualan auditor melakukan pengujian dengan memilih sampel faktur penjualan dan melacak setiap faktur tersebut apakah saldo sesuai dengan yang dicatat kedalam jurnal sedangkan untuk mencocokan saldo pada piutang dilakukan dengan melukan konfirmasi baik negatif ataupun positif sesuai dengan besarnya risiko pihak ketiga

 4.  untuk setiap hal berikut, jelaskan apakah anda berencana untuk menggunakan pengujian tersebut berikan alasanya?

(1)Pengujian pengendalian

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui suatu desain/operasi pengendalian intern terutama bagi perusahaan nirlaba khususnya rumahsakit ini, pada kasus 16-34 jika pengujian pengendalian digunakan maka sesuai dengan permasalah yang ada dirumahsakit itu sendiri dimana mereka tidak melukan verivikasi dan kinerja yng cermat dalam mencatat laporan keuangan khususnya penyajia  penagihan dan penerimaan kas yang dikarenakan kurangnya personel akuntansi diperusahaan nirlaba tersebut. Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa rumah sakit ini tidak memiliki kebijakan dan prosedur yang efektif , sehinnga penekan dalam pengujian pengendalian perlu untuk dilakukan

(2)Pengujian susbtantif atas transaksi

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah transaksi akuntansi klien telah dicatat dan diikhtisarkan dalam jurnal dengan benar dan dipostingkebukubesar dan buku tambahan dengna benar. Dalam kasus diatas auditor tidak begitu yakin dengan kesalahan yang tidak disengaja dalam penagihan, pencatatan penjualan, penerimaan kas, piutang tak tertagih, ini sangat berpengaruh pada saldo buku besar sehingga pengujian substantif atas transaksi perlu ditekankan untuk mengetahui dan mengecek kesalah yang terjadi dalam pencatatan saldo setelah terjadinya transaksi dengan mengotorisasi kembali bukti transaksi apakah telah sesuai dengan yang tertera pada saldo.

 

(3)Prosedur analitis

Prosedur analitis dilakukan dalam tiga kesempatan selama penugasan audit yakni saat perencanaan, pengujian dan penyelesaian audit, jika pengujian ditekankan pada prosedur analitis maka banyak keuntungan yang akan diperoleh auditor jika dalam melakukan prosedur analitiktelah sesuai dengan yang diharapkan yaitu sifat arsersi, kelayakan dan kemampuan memprediksi suatu hubungan, tersedianya keandalan data, dan ketpatan harapan maka auditor tidak perlu lagi menggunakan pengujian terhadap transaksi asatu saldo akun rinci, sehingga biaya yang dikeluarkan relatif lebih rendah

 

(4)Pengujian atas rincian saldo

Pengujian ini difokuskan untuk memperoleh secara langsung tentang suatu saldo akun, pengujian ini memerlukan konfirmasi langsung oleh auditor dengan meminta konfirmasi saldo kas klien kepada pihak ke-3, namu dalam kaus 16-34 pengujian atas rincian saldo sulit dilakukan karna tingkat respon permintaan konfirmasi sangat rendah,koresponden tidak mengetahui tujuan konfirmasi ini dan juga tidak mengetahui saldo beredar klien .

 

 

Perspektif-perspektif Penelitian dalam Akuntansi

BAB II

PEMBAHASAN

 

2. PERSPEKTIF PENELITI-PENELITI AKUNTANSI

2.1.  Perolehan ilmu akuntansi

Kolb et al. Mengusulkan suatu model  yang menarik mengenai pembelajaran manusia, seperti yang disajikan dalam tampilan 9.1. Pada dasarnya kita mulai memperoleh ilmu pengetahuan melalui pengalaman-pengalaman konkret yang kita alami. Keunikan dari beberapa peristiwa, ritual atau fenomena mengarahkan kita untuk meningkatkan pengamatan dan pemikiran yang kita lakukan atas apa yang sedang terjadi. Mengajarkan kita, jika kita  cukup termotivasi, untuk menciptakan hipotesis dalam bentuk konsep-konsep abstrak dan generalisasi. Hal ini menggerakkan kita untuk menguji hipotesis-hipotesis tadi, untuk memahami implikasi yang dihasilkan oleh konsep tersebut pada situasi-situasi baru dan sebagai proses untuk memperhalus pengetahuan yang kita peroleh. Hal di atas sebenarnya menggambarkan proses yang menjelaskan perolehan suatu ilmu akuntansi, yang berangkat dari fakta-fakta tertentu (diamati atau ditemukan) berlanjut ke hipotesis-hipotesis tertentu lalu ke teori-teori umum hingga ke hukum umum yang diamati atau ditemukan. Akan tetapi, model ini tidak membuat suatu perbedaan antara proses perolehan ilmu pengetahuan, metodologinya, dan epistemologinya.

Tampilan 1

Lihat Buku

Hubungan antara epistemologi, metodologi, metode dan ilmu pengetahuan disajikan dalam tampilan 2. Perhatikan bahwa pengetahuan terbagi tiga jenis.

  1. Pengetahuan-bahwa atau pengetahuan faktual
  2. Pengetahuan-dari atau pengetahuan bedasarkan perkenalan atau pengetahuan berdasarkan pengalaman, dan
  3. Pengetahuan-bagaimana (Knowledge-How)

      Tampilan 2

Model dan Kolb et al juga digunakan oleh Roy Payne unuk mengintruksikan perannya di dalam proses perolehan ilmu pengetahuan. Hal ini digambarkan dalam tampilan 3.  Tahap pertama, dari pengalaman sampai ke pemngamatan dan pemikiran, menghasilkan suatu “pengetahuan-dai” atau pengetahuan pribadi. Tahap kedua, dari pengamatan dan pemikiran dan pemikiran sampai ke pembuatan teori abstrak, menghasilkan suatu “pengetahuan bahwa” Metodologi yang kita pergunakan untuk bergerak dari pemikiran abstrak sampai ke pengujian dan percobaan menghasilkan suatu “pengetahuan-bagaimana” tahap akhir, dari pengujian dan percobaan sampai ke pengalaman, menghasilkan suatu “pengetahuan-bahwa” secara praktik. Kesemuanya merupakan suatu proses total yang beranjak dari infoemasi, ilmu pengetahuan metodologi dan kebijakan.

 

2.2.  Klasifikasi penelitian-peelitian akuntansi

Keragaman ilmu pengetahuan dan proses memperoleh pengetahuan mengarah ke adanya kebutuhan untuk mengklasifikasikan ilmu pada umumnya dan peneliti akuntansi pada khususnya. Terdapat berbagai kemungkinan kerangka kerja untuk mengklasifikasikan para peneliti secara umum termasuk tripologi dari Liam Hudsom, Gerald Gordon, survei oleh Mitroff mengenai para Ilmuan Apollo, Abraham Maslow dan C.G. Jung. Akan tetapi, tripologi dari C.G. Jung sepertinya yang paling bermanfaat di dalam mengklasifikasi peneliti secara umum dan peneliti akuntansi secara khusus.

Pada dasarnya, Jung mengklasifikasikannya individual berdasarkan atas cara mereka menerima informasi, baik melalui sensasi atau intuisi dan cara mereka menerima keputusan, baik melalui pemikiran ataupun perasaan. Di bawah ini adalah definisi komponen-komponen dimensi jung:

Sensi mencagkup penerimaan informasi melalui indra-indra, dengan berfokus pada detail, menekankan pada hal-ha yang terjadi di saat waktu kimi dan praktis. Sedangkan sebaliknya, intuisi melibatkan masukan informasi melalui imajinasi, menekankan keseluruhan atau Gestalt, berkutat dalam idealisme, dalam kemungkinan-kemungkinan hipotetis, dan memiliki kepentingan dalam jangka panjang. Pemikian berkepentingan dengan penggunaan pertimbangan yang bersifat impersonal dan formal untuk mengembangkan penjelasan-penjelasan menurut istilah ilmiah, teknis dan teoritis. Sedangkan di sisi lain, [erasaan, berhubungan dengan pencapaian suatu keputusan berdasarkan atas pertimbangan yang bernilai tinggi dan berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan, moral dan masalah-masalah etika.

Kombinasi dari kedua dimensi, seperti yang ditunjukkan dalam Tampilan 9.3, menghasilkan empat jenis kepribadian:

Tampilan 3

Lihat buku

Tampilan 3  Bentuk-bentuk ilmu pengetahuan dan siklus pembelajaran

  1. Pengindraan-pemikiran
  2. Pengindra-perasaan
  3. Perasaan-intuisi
  4. Pemikiran-intuisi

Tripologi ini digunakan oleh Mitroff dan Kilman untuk menghasilkan klasifikasi para peneliti

  • Ilmu Abstrak
  • Teoretikus Konseptual
  • Humanis Konseptual
  • Humanis Khusus

Ilmu Abstrak, seseorang yang menggunakan indranya dan berfikir, dimotivasi oleh penyelidikan yang menggunkan metodologi dan logika yang saksama, dengan fokus pada kepasian, keakuratan dan keadalan, serta bergantung pada sebuah paradigma konsisten yang sederhana dan terdefinisikan dengan baik.

Teorikus Konseptual, seseorang yang berfikir dan berintuisi, mencoba untuk memberikan banyak penjelasan atau hipotesis untuk fenomena yang terjadi dengan berfokus pada penemuan dan bukan pengujian.

Humanis Khusus, seseorang yang menggunakan indra dan perasaannya, berkepentingan dengan keunikan dari individu manusia secara khusus. Setiap orang memiliki arti yang unik daripada suatu akhir teoritis yang abstrak.

Humanis Konseptual, seseorang yang menggunkan intuisi dan perasaanya, berfokus pada kesejahteraan manusia yang mengarahkan oenyelidikan pribadinya ke arah kebaikan dari umat manusia semua

        Tampilan 4

lihat buku

2.2. PERSPEKTIF METODOLOGI AKUNTANSI: IDEOGRAFI VERSUSU NOMOTESIS

Pandangan yang telah diterima secara luas akan peran dari penelitian akuntansi adalah bahwa ia berfugsi untuk:

Menyusun hukum-hukum umum yang melingkupi perilaku dari peristiwa-peristiwa atau objek-objek empiris yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan tersebut, dan karenannya memungkinkan kita menyatukan pengetahuan yang kita miliki dari peristiwa-peristiwa yang diketahui secara terpisah dan untuk membuat prediksi yang dapat diandalkan akan pristiwa-peristiwa yang mmasih belum diketahui.

Untuk mengetahui fungsi di atas, model ilmu engetahuan alam, termasuk pengambilan sampel yang cermat, pengukuran yang akurat, secara perancangan dan analisis yang baik dari hipotesis-hipotesis yang didukung oleh teori, secara umum dipergunakan sebagai model yang mendukung suatu penelitian yang baik. Hal tersebut di atas kini mendapat penolakan, yang mengarah kepada timblnya perdebatan metodologi ideografis versus nomotesis.

Debat ini tetap terjadi selama bertahun-tahun, kadang kala dengan penamaan lain seperti “penelitian kualitatif versus kuatitatif” atau “penyelidikan dari dalam versus penyelidikan dari luar”. Perbedaan antara nomotesis dan ideografis tumbuh dari perbedaan-perbedaan yang terjadi pada asumsi yang mendasari ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Pendekatan subjectif dari ilmu sosial menonjolkan sebuah asumsi nominalisme untuk onologi, suatu asumsi antipositivisme bagi epistemologi, sebuah asumsi voluntarisme dari sifat manusia dan akhirnya, suatu asumsi ideografis bagi metodologi. Sedangkan pendekatan objektif menonjolkan suatu ontologi nomotetis.

Kedua pendekatan-nomotesis versus ideografi, atau penyelidikan dari luar versus penyelidikan dari dalam-berbeda jika dilihat dari segi cara penyelidikannya, jenis tindakan organisasionalnya jenis penyelidikan organisasionalnya dan peran dari peneliti seperti yang disajikan dalam Tampilan 9.5, dan jika dilihat dari jumlah dimensi-dimensi analisis seperti yang disajikan dalam Tampilan 9.6 Satu perbedaan yang patut dicatat dalam Tampilan 9.6 dikatakan dengan perbedaan jenis-jenis pengetahuan. Metode ideografis tertarik untuk mengetahui kekhusussan sebagai salah satu persyaratan praktis, yang merupakan “pengetahuan mengenai bagaimana untuk bertindak dengan tepat dalam berbagai jenis situasi khusus.”  Metode nomotetis tertarik dengan pengembangan teori pegetahuan universal.

Perbedaan antara dua cara penyelidikan di atas akan palig tepat diterjemahakan ke dalam bahasa lain dengan menggunakan dua kata kerja terpisah untuk membedakan dua cara untuk mengetahui sesuatu: pengetahuan mengenai dan perkenalan dengan Bahasa Prancis menggunakan kata savoir dan connaitre; bahasa jerman menggunakan kata wissen dan kennen dan dalam bahasa latin disebut seirre dan nosere.

Meskipun kedua pendekatan tersebut diperbolehkan dalam literatur, bukan suau hal yang berlebihan jika dinyatakan bahwa pendekatan nomotesis telah mendominasi penelitian di bidang akuntansi dengan pencarian hukum-hukum umum, variabel-variabel universal dan sejumlah besar subjek yang dilakukan. Yang menjadi permasalahan selama ini adalah ketelitian metodologis, akurasi, dan kridibilitas, bahkan meskipun ia sering kali tidak relevan dengan kenyataan organisasi dan akuntansi yang ada. Para peneliti akuntansi hendaknya memperhatikan semakin banyaknya keberatan yang muncul dan ditujukan bagi ilmu pengetahuan alam pada khususnya dan nomotesis pada umumnya. Sebagai ontoh, Orlando Behling mengemukakan akan lima sasaran kunci dari penggunkan model ilmu pengetahuan alam yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi yaitu:

  1. Keunikan. Setiap organisasi, kelompok dan manusia kesemuanya pada tingkat tertentu akan memiliki perbedaan satu sama lain. Jadi pengembangan hukum umum yang benar presisi dalam perilaku organisasi adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan.
  2. Ketidakstabilan. Fenomena ketertarikan dari pada peneliti terhadap perilaku organisasiunal dan teori organisasi sifatnya fana. Tidak hanya “fakta” dari peristiwa-peristiwa sosial akan berubah seiring dengan waku, namun “hukum-hukum” yang mengaturnya pun ikut mengalami perubahan. Penelitian ilmu alam kurang mampu untuk menangkap fenomena yang berubah sedemikian cepat.
  3. Sensitivitas. Tidak seperti senyawa-senyawa kimi dan hal-hal lain yang menjadi perhatian dari para peneliti ilmu alam. Orang-orang yang menyusun organisasi, artinya adalah organisasi itu sendiri, akan dapat berperilaku secara berbeda jika mereka mengetahui akan adanya hipotesis-hipotesis penelitian mengenai mereka.
  4. Kurang sesuai dengan kenyataan. Variabel-variabel yang memanipulasi dan mengendalikan di dalam penelitian organisasional mengubah fenomena yang sedang dipelajari. Oleh karenanya para peneliti tidak dapat meyamarkan kenyataan dengan studi-studi yang mereka lakukan karena fenomena yang mereka amati pasti akan berbeda lawannya di dunia nyata.
  5. Perbedaan epistemologis. Meskipun memahami penyebab dan dampak melalui penelitian ilmu alam adalah suatu cara yang tepat untuk “mengetahui” fenomena-enomena fisik, terhadap jenis “pengetahuan” lain yang tidak dapat disentuh oleh pendekatan ini dan merupakan suatu hal yang lebih penting bagi perilaku organisasional dan teori organisasional.

                                                 Tampilan 5

lihat buku

Luthans dan Davis mempertanyakan “asumsi kesamaan” yang diterapkan oleh nomtesis, yaitu pemeriksaan secara selektif atas banyak subjek menurut asumsi teoritis interaktif dari perilaku-orang-linhkungan, dari orang yang nyata berinteraksi dengan organisasi yang nyata, ideografi diusulkan sebagai suatu pendekatan yang bermanfaat dengan menggunakan rancangan eksperimental kasus tunggal yang intensif dan ukuran pengamatan secara langsung.

Yang menjadi hal utama bagi suatu bagian pendekatan ideografis terhadap studi-studi perilaku organisasional interaktif di dalam suatu lingkungan yang alami yang dimaksudkan untuk memeriksa dan menarik kesimpulan dan menguji hipotesis-hipotesis spesifik adalah rancangan eksperimental kasus tunggal yang insentif dan metode-metode langsung seperti pengamatan partisipan yang sistematis. Ketika telah dipahami dan diperiksa dengan mendalam, ternayata rancangan dan metode-metode ini dapat bertahan dengan sama baikya terhadap kriteria evaluatif yang sama bagi peneliti ilmiah yangsaat ini sedang digunakan oleh para peneliti ilmiah yang saat ini sedang digunakan oleh para peneliti berbasis nomotetis.

                                                  Tampilan 6

lihat buku

 

Di antara metodologi-metodologi kuantitatif atau ideografis yang digunakan, etnografi dan fenomenologi telah mendapatkan posisi yang kuat. Etnografi digunaan oleh para antropologis yang melibatkan mereka di dalam kenyataan orang lain. Metodologi ini telah mencapai tingat paradigma:

Etnologi pradigma dimulai ketika pengamat, yang telah telah terlatih atau familiar dengan pendekatan antropologis, turun dari kapal, kereta api, pesawat, subwway atau bus dengan persiapan untuk tinggal selama waktu yang lama dengan kopor yang penuh dengan buku-buku catatan kosong, alat perekan, dan sebuah kamera. Etnografi paradigmatis berakhir ketika sejumlah besar data yang telah dicatat, di-fail, disimpan, dicek dan dicek ulang disusun menurut satu atau beberapa gaya interpretasi dan diterbitkan untuk para audiensi ilmiah ataupun umum.

Para peneliti di bidang akuntansi yang tertarik dengan metode etnografis seharusnya memiliki keterlibatan langsung yang terus-menerus dan berlangsung lama dalam lingkungan organisasional yang sedang diteliti. Mereka membutuhan pengamatan lapangan untuk melihat struktur di dalam dan juga perilaku di permukaan dari mereka-mereka yang berbeda di dalam organisasi trsebut. Menurut ulassan John Van Maanen, mereka perlu:

  1. Memisahkan konsep-konsep urutan pertama atau fakta-fakta dari suatu penyelidikan etnografis dan konsep-konsep urutan edua atau teori-teori yang digunakan oleh seorang analis untuk menyusun dan menjelaskan fakta-fakta yersebut;
  2. Membedakan antara data penyaji yang mendokumentasian “aliran percakapan dan aktivitas spontan yang terjadi dan diamati oleh etnografer ketika sedang berada di lapangan” dan data penyajian yang “berhubungan dengan tampilan-tampilan yang oleh para informan berusaha untuk dijaga di mata pekerja lapangan, pihak luar dan pihak asing secara umum, rekan-rekan sekerja, teman sejawat yang dekat dan akrab, dan sampai beberapa tingkat tertentu, dari mereka sendiri.
  3. Secara terus-menerus menilai kebenaran dari informasi lisan untuk mengungkapkan kebonhongan area-area yang tidak diketahui, dan beragam asumsi-asumsi yang diterima begitu saja.

Fenomonologi memiliki skala yang lebih luas daripada pengamatan partisipan dan etnografi dengan menekankan pada pencarian kenyataan seperti yang “telah ada” di dalam struktur kesadaran universal bagi umat manusia. Hermert Spiegelberg menguraikan tujuh langkah dari fenomenologi berikut ini untuk memandu para peneliti:

  1. Menyelidiki fenomena tertentu
  2. Menyelidiki ensensi ese
  3. Memahami hubungan pentin yang terjadi di antara esensi-esensi
  4. Mengamati cara-cara penampilan
  5. Mengamati konstitusi fenomena dalam kesadaran
  6. Menunda untuk mempercayai eksistensi dari fenomena
  7. Menginterpretasikan arti dari fenomena

Meskipun perdebatan mengenai ideografi versus nomotesis akan terus berlangsung di berbagai literatur ilmu-ilmu sosial, terbentuk suatu pemikiran khusus yang merekomendasikan digunakannya banyak metode. Hal ini secara umum dijabarkan sebagai metodologi konvergen, multimetode, validasi konvergen, atau apa yang telah disebut sebagai “triangulasi”. Bahkan, orang yang mengawali berdebatan ini, Allport, mengemukakan bahwa metode0metode ideogrfis dan nomotesis telah “saling mengerjakan hal yang sama dan memberikan keyakinan yang lebih tinggi akan hasil yang diperoleh, (2) membantu untuk menyingkapkan dimensi yang menyimpang atau di luar kuadrat dari sebuah fenomena, (3) mengarah pada terjadinya sintesa atau integrasi teori-teori dan (4) menjadi suatu tes yang sangat penting.

Suatu garis yang menghubungkan semua manfaat ini adalah peran penting yang diminkan oleh metode kualitatif dalam triangulasi. Penelitian yang dilakukan kemungkinan akan memberikan suatu pendekatan yang menguntungkan terhadap situasi, yang memungkinkan akan memberikan suatu kedekatan yang menguntungkan terhadap situasi, yang memungkinkan adanya sensitivitas yang lebih tinggi terhadap banyak sumber data. Data kualitatif dan fungsi analisis berfungsi sebagai [erekat yang menyatukan interpretasi dari hasil-hasil multimetode. Dalam satu aspek tertentu, data kualitatif digunakan sebagai sebuah titik tanding penting bagi metode kuantitatif. Sedangkan dari aspek lain, analisis mendapat keuntungan dari persepsi yang diambil dari pengalaman pribadi dan pengamatan langsung. Sehingga masuklah peneliti yang licik yang menggunakan data kuantitatif untuk memperkaya dan memperjelas gambarnya.

Arti dari semua hal di atas bagi praktik penelitian adalah pada akhir ia harus mengambil pilihan di antara ketiga pilihan berikut ini:

  1. Melakukan baik peneliti nomotetis maupun ideografis dan agregatnya.
  2. Melakukan penelitian nomotetis dan ideografis secara bergantian, menggunakan kedua metode tersebut secara bergantian untuk mengkapitalisasi kekuatan dari keduanya di beberapa kasus tertentu dan mengtasi kelemahan yang dimiliki metode lainnya di beberapa kasus yang lain.
  3. Mengambangkan sebuah ilmu baru yang dapt diuraikan dengan jelas sebagai berikut:

Ilmu baru tersebut yang perlahan-lahan muncul kemungkinan akan lebih berbasis pada pelaksana, berakar pada eksperimen, berorientasi praktis dan lebih dapat mencerminkan dirinya sendiri daripada citra dari ilmu yang ada saaat ini. Ia kemungkinan akan mempergunakan pemikiran Amerika yang “pragmatis” dari Pierce, James, Dawey dan Mead dan pemikiran Jerman yang “”kritis” dari Marx, Dilthey, Husserl, Weber, Heidegger, Gademer, dan Habermas. Ia mungkin akan berkembang untuk bagian dalam dan menjembatani ke arah ketelitian dan generalisasi penyelidikan dari bagian luar.

2.3.  PERSPEKTIF ILMU AKUNTASI

Bagian ini akan mengambil kerangka kerja dari Hipotesis Dunia oleh Pepper yang memberikan empat pendekatan berbeda dalam memperoleh dan mengklasifikasikan ilmu pengetahuan formal dalam akuntansi keempat pendekatan tersebut adalah formisme, mekanisme, kontekstualisme, dan organisme. Mereka akan memberikan apresiasi yang lebih baik mengenai sifat dari klaim ilmu pengetahuan yang saling bersaing dan dinyatakan dalam penelitian akuntasni, sekaligus memperkaya dan memperluas pemahaman kita mengenai akuntansi di dalam praktik.

2.3.1.       “Hipotesis dunia” oleh Stephen Pepper

Pengetahua adalah hasil dari sebuah penyempurnaan kognitif secara konstan: kritik dan peningkatan klaim-klaim yang masuk akal, yang mengacu pada pengetahuan umum sebagai dubitanda-klaim yang meragukan. Penyempurnaan kognitig ini dapat dipercapai malalui.

  1. Bukti pendukung multiplikatif, suatu konfirmasi atas fenomena oleh beragam subjek, dan
  2. bukti pendukung struktural, penggunaan teori dan hipotesis mengenai dunia dan konfirmasinya oelh data empiris.

Pepper menggunakan contoh klaim yang menyatakan bahwa sebuah kursi dikatakan sangat kuat ketika bukti pendukung multiplikatif dicontohkan dengan banyak orang yang dududk di atasnya, dan bukti pendukung struktural yang dicontohkan dengan pengembangan sebuah teori pengenai hal-hal apa sajakah yang dibutuhkan agar kursi tersebut dapat menjadi kuat. Bukti pendukung dapat dicapai dengan membuat sebuah kursi yang sesuai dengan hipotesis teori tersebut. Pepper memberikan empat hipotesis menjadi hipotesis struktural idak dapat digunakan untuk menlak hopotesis yang lain dan mereka tidak dapat membentuk sebuah hipotesis keseluruhan. Keempat hipotesis tersebut adalah empat hipotesis dunia yaitu formanisme, mekanisme, kontekstruaisme, dan organisme. Penyempitan beragam hipotesis menjadi empat hipotesis dunia tersebut memungkinkan untuk dilakukan melalui sebuah teori mengenai asal dari hipotesis dunia, yang disebut “teori metafora akar”.

Dua perangkat asumsi yang berkaitan dengan struktural logis dari alam sosial dapat digunakan untuk membedakan masing-masing empat hipotesis tersebut. Hal ini disajikan dalam tampilan 7 dimensi pertama membedakan antara teori-teori dispersif dan integritif. Pada dasarnya teori analisis tidak mengakui dan menafsirkan sintesis, sehingga kompleksitas dan konteks adalah suatu derivatif dan bukannya merupakan bagian yang penting dari organisasi. Teori sintesis sebaliknya merupakan komleksitas tau konteks sehingga analisis menjadi suatu derivatif. Teori dispersif berfous pada interprestasi dari fakta-fakta yang diambil satu persatu dari suatu keseluruhan fakta, yang terpancar cukup luas dan bukan berarti saling menentukan satu sama lain hingga satu tingkat tertentu. Sebagai akibat dari penggunaan kedua dimensi ini, keempat hipotesis dunia dapat ditandai sebagai berikut:

  1. formalisme terdiri atas teori-teori analisis dapat dispersif
  2. mekanisme terdiri atas teori-teoi analisis dan integratif
  3. kontekstualisme terdiri atas teori-teori sintetis dan dispersif, serta
  4. organisme terdiri atas teori-teori sintetis dan integratif
  • Formisme

Formanisme secara filosofis terhubung dengan “kenyataan” dan “idealisme platonik”, dengan eksponen-ekponen seperti Plato dan Aristoteles. Hipotesis ini terdiri atas teori-teori analitis dan dispersif. Metafora akarnya adalah kesamaan. Hal ini mengasumsikan formanisme berfokus pada fenomena-objek, peristiwa, proses-yang diambil satu persatu dari sumber, yang mencoba unuk mengidentifikasikan kesamaan atau perbedaan hanya melalui sebuah uraian, dan menerima hasil dari penguraian tersebut. Aktivitas utama adalah penguraian dengan berdasarkan pada kesamaan, tanpa mempertimbangkan sumber-sumber dari kesamaan itu sendiri, uaraian dalam formanisme terbagi menjadi tiga kategori: (1) karakter, (2) Kekhususan, dan (3) Partisipan. Jika kita mengatakan bahwa “ini adalah akuntansi”, maka “ini” adalah berarti satu kekhususan yang tidak memiliki arakteristik; “akuntansi” adalah ketidakkhususan dari suatu karakter; dan “adalah” merupakan partisispan dari satu hal terhadap yang lain dalam membuat suatu objek. Formanisme karenannya adalah merupakan kekhususan dari suatu karakterisasi dari suatu kekhususan. Seperangkat kekhususan atau norma-norma yang berpatisipasi di dalam satu atau lebih karakter disebut sebagai kelompok. Sebagai contoh, kas, piutang, persediaan jangka pendek dan investasi jangka pendek yang merupakan hal-hal yang likuid akan membentuk aktiva lancar. Kelompok tertentu dapat diklasifikasikan dengan menggunakan beragam cara.

                                                                             Tampilan 7

lihat buku

Apa yang tampak dalam formisme adalah bahwa kebenaran merupakan tigkat kesamaan suatu uraian terhadap objek yang diacunya. Formisme merupakan sebuah teori kebenaran yang didasarkan atas kesesuaian. Formisme tidak meliputi pertanyaan-pertanyaan keseragaman empiris, karena mereka hanya setengan benar di mana kebenaran penuh adalah uraian yang secara akurat sesuai yang dinyatakan oleh Pepper:

Keseragaman empiris adalah tanda-tanda ketidakpedulian manusi. Karena jika kita mengetahui kenenaran tentang mereka secara keseluruhan, kita seharusnya mengetahui hukum atau kombinasi hukum yang membuat keberaturan mereka menjadi dibutuhkan, atau kita seharusny tahu bahwa mereka tidak dibutuhkan melaiankan hanya sekedar kebetulan-kebetulan historis yang telah digeneralisasikan secra keliru dan tidak dapat diandalkan oleh peramalan-peramalan ilmiah.

  • Mekanisme

Mekanisme secara filosofi terhubung dengan naturalisme atau materialisme dari Demokritus, Lucretius, Galileo, Descartes, Hobbes, Locke, Barkeley, Hume, dan Reichenbach. Seperti yang disajikan dalam tampilan 7, mekanisme terdiri atas teori-teori analitis dan integratif. Metafora akarnya adalah sebuah mesin. Seperti formisme, ia merupakan suatu teori analitis yang berfokus pada elemen-elemen yang memiliki ciri-ciri tersendiri dan bukannya sesuatu yang kompaleks atai konteks. Akan tetapi, tidak seperti formanisme, ia integratif alam artian bahwa dunia telah tertata dengan baik dan fakta-faktanya terjadi dalam suatu urutan yang tertentu dan, jika cukup banyak halyang dapat diketahui, mereka dapat diramalkan, atau paling sedikit diuraikan, sesuai dengan kebutuhannya. Pengetahuan berjenis mekanisme ini memiliki enam ciri-ciri:

  1. Seperti sebuah mesin, objek studi terdiri atas bagian-bagian yang memiliki lokasi-lokasi tertentu.
  2. Bagian tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, sesuai dengan sifat utama dari mesin tersebut.
  3. Hubungan resmi antara bagian-bagian dari objek studi dapat diuraikan dengan rumus-rumus fungsional atau korelasi-korelasi statistik. Hal ini merupakan pertanyaan dari antarahubngan di antara bagian-bagian mesin.
  4. Sebagai tambahan dari sifat utama, terdapat karekteristik lain yang dapat dinyatakan secara kuantitatif, meskipun tidak relevan secara langsung dengan objek studi: mereka dengan sifat-sifat sekunder.
  5. Sifat-sifat skunder tersebut juga berhubungan secara prinsip dengan objek studi karena “jika memang terdapat suatu uaraian tentang mesin, kita seharusnya ingin untuk menemukannya dan menguraikan prinsip seperti apakah yang dapat mempertahankan sifat-sifat sekunder tertentu terletak pada bagian-bagian tertentu dari mesin tersebut.
  6. Hukum-hukum sekunder menandai hubungan yang stabil di antara sifat-sifat sekunder.

Teori kebenaran dari mekanisme adalah apakah mesin tersebut bekerja, yang diukur melalui tingkat bekerjaya, yang akhirnya sampai kepada mampu tidaknya pengentahuan seseorang meramalkan hasil-hasil dari penyesuaian spontan (casual adjustments) yang terjadi dalam sistem.

  • Konstektualisme

Kontekstualisme berhubungan dengan pragmatisme dari Prerce, James, Bergson, Dewey, dan Mead. Kontekstualisme terdiri atas baik teori sintetis maupun dispersif. Metafora akarnya adalah peristiwa historis atau tindakan dalam konteks. Tidak seperti formisme, kontekstualisme bersifat sntetis, di mana ia berfokus pada pola, suatu keseluruhan objek studi daripada fakta-fakta yang terpisah. Seperti formisme, kontekstualisme bersifat dispersif dimana fokusnya adalah pada interpretasi dari fakta-fakta yang diambil satu per satu dari suatu keseluruhan fakta.

  • Organisme

Organisisme terhubung dengan absolut atau idealisme objektif dari schelling, hegel, green, bradley, Bosanquet, dan royce. Metafora akarnya adalah integrasi keseluruhan atau kesatuan yang harmonis dilihat dari segi ketepatan waktu dan struktur yang bertahan. Seperti mekanisme, organisisme terintegrasi dalam artian bahwa dunia tersusun dari fakta-fakta yang tertata rapi dan terintegrasi yang dapat diuraikan sekaligus diramalkan.

2.3.2.  Formisme dalam akuntansi

 

Formisme dalam akuntansi meliputi mencari akan kesamaan dan perbedaan diantara berbagai objek studi yang berbeda – beda tanpa mempertimbangkan adanya kemungkinan adanya hubungan diantara merek. Dapat dikemukakan bahwa seluruh pengetahuan tekhnik akuntansi yang digunakan dalam pengajar akuntansi dan termuat dalam buku – buku teks standar samapai sejauh ini adalahadalah formisme secara mutlak aturan – aturan umum, model dan algaritma yang digunakan untuk menjelaskan fenomena akuntansi. Untuk membantu pelaksanaa praktik akuntansi adalah objek studi yang memiliki ciri –ciri tersendiri yang dapat dibandingkan dari tingkat segi kesamaan dan perbedaan diantara mereka. Aspek dari bidar akuntansi ini ditandai oleh metodologi akuntansi yang diasumsikan mencerminkan dunia sebagaimana mestinya seharusnya penyelidikan para peneliti dalam formisme brfokus pada karakter taksonomis dan objek studi dan bukannya penyebab – penyebab dari kesamaan dan perbedaan formisme sangat sesuai dalam praktik akuntansi di mana kategorisasi adaalah sama dengan mendapatkan pemecahan. Hal ini pada dasarnya merupakan pengkhususkan dari suatu karakter akuntansi atau karakter dari kekhususan akuntansi. Ia merupakan suatu usaha konstan pencarian sebuah “cawan suci” dalam akuntansi, sama seperti yang terjadi dibidang zoologi, ilmu botani, dan kimia, objek studinya diasumsikan kesamaan – kesamaan yang sistematis dan independen dari pengamat, dan tugas dari para penelitiuakuntansi adalah untuk menemukan apakah kesamaan tersebut.

Para formis dalam akuntansi biasanya menyadari bahwa identifikasi dari persamaan dan perbedaan antara objek – objek studi tidak cukup untuk menggambarkan realita akuntansi, dan mengharuskan adanya suatu pengaitan antara praktik dan penelitian dalam akuntansi, akan tetapi pencarian secara eksplisit dari penyebab kesamaan itu sendiri bukanlah bidang dari formisme dalam akuntansi, melainkan lebih kepada bidang dari mekanisme.

2.3.3.   Mekanisme dalam akuntansi

          Mekanisme dalam akuntansi tidak hanya meliputi mencari kesamaan dan perbedaan antara berbagai objek studi namun juga dan terutama adalah untuk hubungan kuantitatif yang memungkinkan dilakukan pengurangaian dan permasalahan. Mekanisme dalam akuntansi adalah juga pencarian keteraturan empiris antara fenomena yang berbeda – beda melalui berbagai bentuk kolerasi studi. Prinsip – prinsip  dan hubungan – hubungan antara bagian terasebut. Hal ini mengahruskan hal ini mengahruskan adanya operasionalisasi dari dimensi – dimensi yang berlainan dan yang menjaga mereka tetap berhubungan. Kebanyakan penelitian empiris dalam akuntansi, atau disebut sebagai penelitian aliran utama, sebagian besar secara mutlak merupakan mekanisme riset pase, penelitian perilaku  penelitian akuntansi positif, studi – studi peramalan peristiwa dan kebanyakan studi – studi yang berdasarkan korelasi dalam penelitian akuntansi utama menemukan kecenderungan analisis dari mekanisme dengan berfokus pada fenomena tersendiri, dan kecenderungan integratif dari mekanisme dengan melihat dunia telah tertata rapi dengan hubungan – hubungan spesifik yang dapat diuraiakan dan dipenuhi hasilnya ternyata tidak sempurna karena:

  • Tingkat koefisien korelasi yang tidak memuaskan
  • kurangnya kendali bagi penjelasan – penjelasan  alternatif
  • sampel –sampel yang tidak representatif, dan
  • pengulangan tanpa akhir namun

mekanisme dalam akuntansi berfokus kepada pencapaian penguraian yang semakin mendalam dan dan pengajian yang lebih sempurna agar dapat menggambarkan suatu representasi yang singkat dari logika yang menghubungkan bagian – bagian dari objek penelitian akuntansi. Penyingkatan telah menjadi produk dari mekanisme dalam akuntansi. Model penilaian ekuitas dari Ohison dan Peltham-Oh………  merupakan suatu contoh penyingkatan yang baik yang nilai buku dan laba abnormal kedalam nilai ekuitas. Fokus pada validasi empiris dari model – model ini untuk menjelaskan meningkatnya persentase perbedaan yang lebuih tinggi dari waktu kewaktu.

Malasalah lain yang dihadapi oleh mekanisme dalam akuntansiu adalah adanya asumsi tidak langsung

  • ukuran tidak memiliki perbedaan, dan
  • dan hubungan diantara ukuran tidak memiliki perbedaan

studi dalam teori positif akuntansi hanya memberikan sedikit sumbangan pada perbedaan dalam variabel – variabel terikat sehingga metodologinya tidak dapat dianggap sebagai satu – satunya untuk peran dari akuntansi dalam organisasi ketergantungan pada sampel yang lebuih besar dan metode – metode statistical  yang lebih rumit lebih menujukan rendahnya usaha dan dampak – dampak hasil yang dopelajari.

Komentar -0 komentar serupa mengenal mekanisme telah diungkapkan dalam perilaku mekanisonal dan psikologi organisasional. Namun namun kegagalan nyata dari mekanisme timbul dari besarnya jumlah data yang dibutuhkan untuk menjamin adanya kekuatan peramalan dari jenis ini, dan ketidakmampuan untuk dengan mudah memindahkan pengetahuan dalam dunia nyata.

Semua ini memberikan sumbagan pada terjadinya benturan dalam bidang akademik dengan prospek menurunkan hubungan anatardesiplin dan penurunan produksi pengetahuan akuntansi format yang bermanfaat. Instituasi ilmiah dibifdang akuntansi mungkin telah menciptakan penjara bagi dari mereka sendiri. Mereka akan menolak semua godaan untuk keluar dari perangakap yang mereka buat sendiri karena hal tersebut memilki arti yang bertentangan dengan kepercayaan dan nilai organisasinya.

Mereka lebih cenderung untuk mengendalikan dan memproduksi pengetahuan akuntansi formal atas nama mereka sendiri. Monopoli yang mereka peroleh dari atas nama pengetahuan tersaebut memungkinkan mereka mengeluarkan ilmu – ilmu lain dan atau secara selektif memilih ilmu yang dapat mereka produksi ulang. Dalam prosesnya, ilmu akuntansi dengan nama mereka akan menderitasuatu deformasi profesional karena ilmu tersebut hanya digunakan untuk mempertabankan kekuatan dan siklus mereka. Mengendalikan jalan masuk kedalam arena mereka dan menandingi paradigma – paradigma lain yang menjadikan dominasi diarena tersebut menjadi sasarannya. Yang menjadi perhatian dari para elis akademik akuntansi ini adalah perlindungan, disiplin, dan hukuman. Penciptaan akuntansi tidak pernah terpisah dari penggunaan kekuatan. Salah satu akibat dari situasi ini adalah pembatasan pengaruh ideologis dalam penciptaan ilmu akuntansi.

2.3.4.   Kontekstualisme da;lam akuntansi

Kontekstualisme dalam akuntansi berfokus pada interprestasi dari fakta – fakta independen yang diperoleh dari seperangkat fakta menurut suatu konteks spesifik yang akan menciptakan suatu pola.fakta – fakta yang terdapat disetiap pola diasumsikan akan mengalami perubahan dan menerima hal – hal baru. Tambahan lagi, mereka dapat dibedakan berdasarkan sifat dan tekstur mereka dengan adanya pemikiran atau perubahan ini, analisis menurut suatu konnteks tertentu akan memiliki asumsi antologis bahwa dunia soosial dan dunia akuntansi akan sealalu teru sbergerak. Perbedaan fundamental anatara kontekstualisme dan formisme dalam akuntansi adalah bahwa fakta – faktanya kini dikumpulkan kedalam konteks – konteks spesifik. Oleh karenanya, dapat dinyatakan bahwa setiap ilmu teknik baru dibidang akuntansi yang di akumulasikan untuk konteks – konteks yang spesifik akan merupakan suatu contoh yang baik konstekstualisme dalam akuntansi. Contoh – contoh dari konstek baru ini meliputi :

  • Periwtiwa – peristiwa ekonomi, seperti kebangkrutan, pengambilalihan, pemeringkatan obligasi
  • Klasifikasi industri
  • Klasifikasi sementara, seperti sebelum dan sesudah peristiwa besar dibidang politik, ekonomi, atau sosial

Setiap aspek dari ilmu akuntansi dapat diklasifikasikan menurut suatu pengelompokan yang ditandai dengan sebuah konteks yang spesifik. Kita dapat mempertimbangkan kasus – kasus dari tekhnik akuntansi dan isi dari ilmu yang diklasifikasikan menurut industrinya. Studi yang mereka lakukan dibatasi hanya pada satu industri tertentu untuk suatu waktu. Penyempitan analisis dari semua fakta menjadi hanya sediklit fakta yang berhubungan dengan suatu konteks tertentu memberikan studi – studi akuntansi dan manjemen suatu fokus pada pencitaan naratis. Dan suatu kisah bagi penginterprestasian sebuah episode yang unik menjadi contoh yang jelas kontekstualisme. Sebagai tambahan, kebanyakan akuntansi profesional yang ditulis dalam bahasa yang amatiran mencoba untuk memberikan solusi mengenai “bagaimana caranya” dalam konteks yang spesifik bagi masyarakat umu dan para eksekutif yang tertarik pada ,masalah – masalah akuntansi dalam konteks yang spesifik pula. Kontekstualisme sepertinya lebih bermanfaat bagi praktif akuntansi dari pada formisme dengan memcahkan gestalt khusus dalam akuntansi dimana ia dapat menunjukan akuntansi “apa yang berguna” dan “apa yang tidak berguna” danmengidentifikasikan bekerjanya budaya –budaya organisasioanal yang spesifik didalam akuntansi. Misalnya, suatu pendekatan kontekstual terhadap akuntansi keprilakuan akan mengharuskan adanya fokus pada tindakan dan peristiwa daripada eksperimen – eksperimen yang dibuat – buat, kecuali juka eksperimen tersebut dipelajari sebagai peristiwa.

Kontekstualisme dalam penelitian akuntansi bergantung pada analisis dari fakta – fakta yang hanya diverifikasi secara langsung, fakta – fakta yang spesifik terhadap situasi tertentu, seperti misalnya pada suatu industri tertentu. Sehingga hasil akhirnya memiliki akan memiliki ruang lingkup yang terbatas. Dan setiap percobaan usaha untuk melakukan verifikasi secara tidak langsung, yang ekuivalen terhadap pengakuan bahwa dunia memilki suatu struktur tertentu, mengharuskan adanya ketergantungan pada hipotesis – hipotesis dunia yang lain. Hal ini merupakan suatu dilema yang serius bagi kontekstualisme dalam akuntansi, yaitu untuk baik menerima kekhususan mengakui adanya perubahan – perubahan secara konstan didalam konteks.

2.3.5.   Organisisme di dalam akuntansi

     Bagi mereka menerapkan organisisme didalam akuntansi akan berfokus pada gestalt yang spesifik sebagai objek studinya, yang terdiri dari fakta – fakta yang tertera dengan baik dan terintegrasi serta dapat diuraikan sekaligus diramalkan. Seperti mekanisme dalam akuntansi, oerganisisme mencari determinasi dari keteraturan empiris dianatara fenomena – fenomena yang berbeda melalui bergam bentuk analisi statistik. Namun tidak seperti mekanisme, pencarian keteraturan empiris tersebut dipersempit kepada konteks – konteks atau gestalt yang spesifik. Dengan melakukan hal ini, oergisisme mencoba untuk menghindari dari kebanyakan keterbatasan yang di alami oleh mekanisme dalam akuntansi denga mengintegrasikan penelitian dan temuan disekitar satu konstek spesifik. Sebagai contoh, jika konteks spesifik tersebut adalah kepailitan, mekanisme akan berfokus kepada model – model generik dari kepailitan dalam konstek yang spesifik pula, seperti industri tertentu, periode waktu tertentu, suatu negara tertentu, dan lain – lain. Organisme dalam akuntansi dipandang sebagai salah satu faktor yang penting dalam penelitian akuntansi di masa datang. Seperti yang dinyatakan oleh Beaver:

  • Faktor kedua adalah penekanan kepada penelitian konstektual dan bukannya penelitian generik. Secara tidak langsung, hal ini telah tertera secara implisit dalam faktor pertama dimana terdapat penekanan pada kenyataan instituasioanal, yang cenderung untuk mengarah kepada konteks – konteks khusus. Nilai dari studi – studi generik mengalami penurunan karena penelitian terdahulu telah meraup sebgaian besar keuntungan tersebut dan telah membahas pernyataan dasar, yang menjadi urutan pertama, misanya apakah terdapat suatu hubungan statistik antara pengembalian dan perubahan laba ? akan tetapi, seiring akan pernyataan semakin berat atau dampak – dampaknya yang menjadi urutan  maka terdapat peningkatan permintaan untuk meningkatkan kekuatan hal ini sering kali mendiktekan sampel – sampel tertentu dan masalah – masalah yang spesifik.

2.4.       PRESFEKTIF PADA PENELITIAN AKUNTANSI

Penilitian akuntansi banyak ragam dan pilihan. Penelitian akuntansi tampak seperti mengalami kesulitan dalam mencari topik, metodologi, dan jenis kenyataannya ternyata sangat berbeda. Seperti ilmu sosial lainnya, akuntansi akuntansi melakukan penelitian dengan didasarkan pada asumsi – asumsi berhubungan dengan hakikat dari hubungan sosial dan dari masyarakat. Sebuah pendekatan yang telah diterapkan oleh Burell dan Morgan dalam organisasional dapat digunakan untuk membedakan empat pandangan penelitian dalam akuntansi pandangan fungsionalis, pandangan interpretatif, pandangan humanis radikal, dan strukturalis radikal.

2.4.1. Kerangka kerja Burell dan Morgan

 

  1. 1.     Hakikat dari ilmu sosial

         

          Terdapat empat asumsi dibahas dalam kaitannya denga hakikat dari ilmu sosial, yaitu epistemologi, sifat manusia, dan metodologi. Asumsi – asumsi ini juga dapat dipikirkan dari segi subjektif – objektif.

Pertama asumsi antologis, berhubungan dengan esnsi paling mendasar dari fenomena akuntansi yang melibatkan perbedaan – perbedaan niminalisme – realisme. Perdebatan yang terjadi adalah alam sosial yang berada diluar kesadaran individual adalah merupakan suatu penggabungan nama asli, judul, dan konsep yang merupakan struktur dalam kenyataan seperti dalam nominalisme apakah ia merupakan penggabungan dari struktur – struktur yang nyata, dan berwujud dalam realisme.

             Kedua tentang epistimologis yang berkaitan dengan dasar pengetahuan dan hakikat pengetahuan, melibatkan debat antipositivisme – positivisme. Perbedaan ini berfokus pada kegunaan dan hukum atau keteraturan yang menjadi dasar dalam bidang sosial. Positivisme mendukung kegunaan ini. Antipasitivisme menyanglkanya dan membantah dengan menyatakan partisipasi individual sebagai salah satu persyaratan untuk memahami alam sosial.

            Ketiga, perdebatan sifat manusia, berkaitan dengan hubungan manusia dan lingkungannya, yang melibatkan perbedaan voluntarisme – determinisme. Perbedaan ini berfokus pada apakah manusia dan aktivitasnya ditentukan oleh situasi lingkungan seperti yang dikemukakan oleh determinisme, atau merupakan hasil keinginan mereka sendiri seperti dala voluntarisme.

          Keempat, perbedaan mengenai metodologi, yang berkaitan dengan metode – metode yang digunakan untuk melakukan penyelidikan dan mempelajari alam sosial, melibatkan perbedaan ideografis – nomotetis. Perbedaan ini berfokus pada apakah metodologi yang terlibat dalam analisis perkiraan – perkiraan subjektif diperoleh melalui partisiopasi atau ikut terlibat langsung dalam situasi seperti yang terdapat dalam metode ideografis, atau apakah ia melibatkan suatu pengujian atas hipotesis secara ilmiah dan teliti seperti yang terdapat dalam metode nomotetis.

  1. 2.    Hakikat dari masyarakat

          Telah dibuat asumsi mengenai hakikat masyarakat – yaitu, perbedaan susunan – konflik, atau lebih tepat algi, perdebatan regulasi – perubahan radikal. Sosiologi regulasi mencoba untuk menjelaskan masyarakat dengan befokus kepada kesatuan dan keterpaduannya serta perlunya diberikan suatu regulasi. Sosiologi perubahan radikal sebaliknya, mencoba untuk menjelaskan masyarakat dengan berfokus pada perubahan radikal, konflik struktural mendalam, cara – cara pendominasian, dan pertentangan struktural yang terjadi pada masyarakat modern. Seperti yang telah disoroti oleh Burell dan Morgan, sosiologi regulasi berkaitan dengan tatanan sosial, konsensus, integrasi dan kohesi sosial, solidaritas, perlunya rasa kepuasan dan aktualisasi, sedangkan sosiologi perubahan radikal berkaitan dengan perubahan radikal, konflik struktural, cara – cara pendominasian, pertentangan, emansipasi, perampasan hak dan petensialitas.

 

  1. 3.    Kerangka kerja untuk analisis penelitian

Seperti yang telah dibahas sebelunya, setiap disiplin ilmu sosial, termasuk akuntansi dapat dianalis berdasarkan asumsi metateoritas mengenai hakikat dari ilmu pengetahuan, dimensi subjektif – objektif, dan mengenai hakikat masyarakat, dimensi – regulasi perubahan radikal. Dengan menggunakan kedua dimesnis ini. Burell dan Morgan mampu mengembangkan suatu skema yang koheren untuk melakukan analisis atas teori sosial secara umum dan anlisi organisasional secara khusus. Skema ini terdiri dari empat paradigma yang berbeda dan diberi nama (1) humanis radikal, yang ditandai oleh perubahan radikal dan dimensi subjektif. (2) struktural radikal, yang ditandai oleh perubahan radikal dan dimensi objektif. (4) interperetatif, yang ditandai oleh dimensi subjektif dan regulasi, dan (4) fungsional, yang ditandai oleh dimensi objektif dan regulasi. Kerangka kerja ini digambarkan, ini membentuk empat pandangan mengenai realitas yang digunakan untuk menganalisis beragam teori – teori sosial termasuk diantaranya akuntansi.          

Tampilan 8

                          lihat buku

2.4.2.      Pandangan fungsional dalam akuntansi

Pandangan fungsional akuntansi berfokus pada penjelasan keterturan sosial, dimana akuntansi memainkan sebuah peranan, jika dilihat dari modus pandangan seorang realis, positivis, determinis, dan nomotetis ia berhubungan dengan regulasi secara efektif atas dasar bukti yang objektif.

Paradigma fungsional dalam akuntansi melihat fenomena akuntansi sebagaii hubungan dunia nyata yang konkrit yang memiliki keberaturan dan hubungan sebab akibat yang dapat diterima dengan disertai penjelasan permanfaatan ilmiah.

Sebagai tambahan, tatanan sosial, seperti yang didefinisikan oleh struktur pasar dan perusahaan yang masih ada, telah diterima begitu saja, dengan tanpa adanya acuan kepada dominasi ataupun konflik. Kedua pandangan fenomena akuntansi maupun alam sosial digunakan untuk mengembangkan teori – teori yang diasumsikan bebas nilai dan bukannya terkait secara historis.

Seperti dalam fungsionalisme struktural, paradigma fungsional dalam akuntansi berfokus pada penetapan fungsi – fungsi ini adalah “prasyarat fungsional’’ atau “keharusan fungsional’’ dari adaptasi, pencapaian sasaran, integrasi dan latensi atau pemeliharaan pola. Untuk mencapai keharusan – keharusan tersebut, maka didefinisikan struktur struktur atau elemen – elemen akuntansi.

Seperti dalam teori sistem, paradigma fungsionalis dalam akuntansi berfokus pada baik pencarian representasi analogis dari sistem akuntansi maupun suatu analis sistem.

Interaksionisme dengan fokusnya pada hubungan dan interaksi dengan manusia diekspresikan dalam bentuk akuntansi keprilakuan.

Objektivitas dengan komitmennya kepada model dan metode yang digunakan dalam ilmu – ilmu alam adalah cara utama dalam penelitian dan pembuatan teori akuntansi. Bahkan empirisme abstrak sebagai suatu judul cocok sekali dengan kebanyakan penelitian akuntansi empiris yang telah diterbitkan. Terdapat suatu desakan yang pasti untuk mengembangkan sebuah model yang mendalam dari fenomena akuntansi di tengah – tengah absennya variabel – variabel yang membingungkan dan ketergantungan metodologis pada metode – metode hipotesis – deduktif.

Pandangan fungsionalis dalam akuntansi menandai apa yang secara umum diterima sebagai suatu penelitian akuntansi konvensional. Asumsi – asumsi yang dominan meliputi hal – hal berikut: ‘’teori dipisahkan dari pengamatan yang dapat digunakan untuk memverifikasi ataupun  menyalahkan sebuah teori. Perhitungan hipotesis – deduktif dari penjelasan ilmiah dapat diterima. Sedangkan metode kuantitatif dari analisis dan mengumpulkan data yang memungkinkan adanya generalisasi adalah metode yang lebih disukai.

2.4.3.       Pandangan interpretatif dalam akuntansi

Pandangan interpretatif dalam akuntansi akan berfokus pada menjelaskan tatanan sosial dari sudut pandang dari seorang normalis, antipositivis, voluntaris, dan ideologis. Dalam akuntanis ia akan menjadi pemaham pengalaman yang subjektif yang dialami oleh individu yang terlibat persiapan, komunikasi, verifikasi, naskah – naskah akuntansi, literatur akuntansi, bahasa – bahasa akuntansi, dan ideologi – ideologi akuntansi, dengan menggunakan metode verstehen.

Fenomenologi, jika diterapkan pada akuntansi, akan mencoba untuk menampakka secara eksplisit, ‘’esensi – esensi’’ yang tidak dapat ditunjukan oleh pengamat positivis biasa. Paradigma interprentatif dalam akuntansi, meskipun masih sangat muda, telah berfokus pada (1) kemampuan dari informasi untuk ‘’memnentuk kenyataan’’ (2) peran dari akuntansi sebagai sebuah alat ‘’liguistik’’ dan (3) peran – prean dan gambaran lain yang dapat dilaksanakan oleh akuntansi.

Bagi para interpretasi, akuntansi tidak boleh lebih dari hanya sekedar nama, konsep, dan label yang digunakan untuk membuat suatu kenyataan sosial. Ian hanya dapat dimengerti dari sudut pandang pihak – pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan, komunikasi dan penggunaannya. Secara metodologis, metode – metode ideografis dan bukannya metode hipotetis – deduktif yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali definisi pelaksanaan atas masalah.

Oleh karenannya, asumsi – asumsi yang dominan dari pandangan interprentatif dalam akuntansi hendaknya adalah:

  1. Percaya pada pengetahuan

Penjelasan ilmiah yanng dicari oleh maksud manusia. Kecukupan mereka dinilai melalui kriteria konsistensi logis, interprentasi subjektif dan persetujuan interprentasi sehat pelaksana.

  1. Percaya kepada kenyataan fisik dan sosial

Kenyataan sosial adalah suatu yang akan segera terjadi, diciptakan secar subjektif, dan diobjektifitas melalui interaksi manusia.

  1. Hubungan antara Teori dan Pabrik

Teori mencoba untuk menjelaskan tindakan dan untuk memahami bagaimana tatanan sosial diciptakan dan diciptakan kembali.

Meskipun paradigma interprentatif bukanlah suatu hal yang utama dalam akuntansi, ia memiliki tiga keterbatasan besar (1) paradigma ini berasumsi bahwa seorang pengamat ‘’quasidivine’’ dapat memahami tindakan sosialhanya melalui objektivitas saja dan tanpa interfrensi (2) menciptakan sebuah ilusi ilmu yang murni dengan menggunakan garis pemikiran secara monologis, dan (3) gagal menjadi penuntut perubahan.

2.4.4.      Pandangan humanis radikal dalam akuntansi

Pandang radikal humanis dalam akuntansi akan berfokus pada penjelasan tatanan sosial dari perspektif seorang nominalis, voluntaris, serta ideografis memberikan penekanan bentuk –bentuk dari perubahan radikal. Pandangan ini menghargai semua penelitian yang memperkecil kritik filosofis yang diberikan kepada beberapa metodologi normatif. Dalam bentuk teori kritis ia mensyaratkan dua bentuk analisis ‘’(a) suatu analisi otonomis atas kepentingan – kepentingan antologis, epistemologis, dan metodologis yang mendasari ilmu organisasional, dan (b) suatu kritik ( yang didasarkan pada analisis) mengenai dinamika yang saling mempengaruhi dari penelitian, teori, dan praktik. Ia akan memperluas kritik epistemiknya hingga mencakup: (a) sebuah pembahasan mengenai keterbatasan yang dimiliki oleh bentuk – bentuk penyelidikan alternatif (b) analisis hubungan antara komunitas peniliti organisasional dan para praktisi beserta anggota organisasional (c) pengakuan atas sasaran praktis dari setiap bentuk penelitian tertentu.

Teori kritis dalam akuntansi akan mempunyai asumsi bahwa teori –teori, isi dari ilmu, dan fakta – faktanya adalah hanya sekedar pencerminan dari suatu pandangan dunia yang realistis. Ia akan melihat akuntan, perhitungan, dan yang dihitung sebagai tahanan dari sebuah bentuk kesadaran yang dibentuk dan dikendalikan melalui proses – proses ideologis. Seluruh dari akuntansi akan disisir untuk sifat – sifat mereka yang bersifat mengasingkan. Singkatnya, akuntansi akan dilihat telah membuat ‘’penjara pikiran’’ dimana kenyataan – kenyataan organisasional dapat dikonfirmasi dan didominasi. Argumentasi yang dikemukakan adalah bahwa sistem akuntansi mendorong dan mempertahankan adanya pengasingan dan konflik. Pandangan ini akan diartikan bahwa akuntansi membantu seseorang menyadari potensi yang mereka miliki dengan membantu mereka menyadari kebutuhan – kebutuhan mereka, atau mengarahlkan mereka kepada arah yang sejalan dengan perhatian ang diberikan opleh Habermas pada kompetensi komunitatif dan perhatian dari Gramsci dan Lukacs pada ideologi dan kesadaran palsu.

Gramsci, lebih khusus lagi, membahas masalah akan kesadaran palsu ini dengan melihat posisi dari oara intelektual dari suatu masyarakat kontemporer. Meskipun ia berpendapat bahwa seluruh manusia adalah mahkluk intelektual, tidak semua orang yang berada dibawah kapitalisme akan menjalani fungsi – fungsi intelektualnya. Ia lebih lanjut membedakan antara intelektual tradisional, yang secara historis tidak berpengaruh (autonomus) oleh kepentingan – kepentingan golongan, dengan intelektual organik, yang secara ideologis sejalan dengan kepentingan – kepentingan golongan. Dalam kapitalisme kontemporer, kebanayakan intelektual secara organik terikat dengan kaum borjuis. Karena hogomoni ideologis dari kapitalisme, hanya sedikit kaum intelektual mengutarakn kepentingan – kepentingan dari golongan yang lebih rendah. Jenis interpretasi dari humanis radikal dibidang akuntansi seperti ini memberikan kesan bahwa sampai munculnya kaum akuntan eliteyang tidak memilki ikatan secara ideologis dengan golongan kapitalis, maka disiplin ilmu akuntansi akan terus menyebarkan kepentingan dan ideologi kapitalisme. Akan tetapi, para akuntan klasik dan fungsional, dengan sangat cepat menuduh humanis sebagai kaum partisan dan nonakademik. Seperti yang telah dibahas oleh Burell dan Morgan.

2.4.5.       Pandangan strukturalis radikal dalam akuntansni

Pandangan sturkturalis radikal dalam akuntansi akan menantang tatanan sosial dari sudut pandang seorang realis, positivis, dan nomotetis. Pandangan ini akan mencari perubahan yang radikal, emansipasi, dan potenasionalitas dengan menggunakan sebuah analisis yang ditekankan pada konflik struktural, cara – cara dominasi, kontradiksi, dan penghapusan hak. Paradigma ini akan menciptakan teori – teori akuntansi yang didasarkan atas metafora – metafora seperti alat dominasi, sistem skismatis, dan bencanan.

Peran akuntansi dalam analisis birokrasi yang klasik dari Weber sebagai salah satu cara dominasi, analisis ‘’iron low oligarchy’’ (oligarki hukum besi) dari Robert Michael, dan analisis organisasi dari Marxis akan muncul sebagai alat dominasi yang berkuasa untuk dipahami sebagai bagian yang penting dari sebuah proses diminasi yang lebih luas didalam masyarakat secara keseluruhan.

Para akuntansi strukturalis memiliki pandangan yang obbjektif atas alam sosial namun juga berfokus pada kecenderungan – kecenderungan terjadinya kontradiksi dan krisis yang ditimbulkan pada proses akuntansi. Tidak seperti humanis radikal yang menekankan pada fenomena superstruktural seperti ideologi dan kesadaran yang menyimpang, strukturalis radikal dalam akuntansi akan berfokus pada hubungan antara akuntansi dan ekonomi hubunngan politis dan dominasi.

Strukturalis Marxis seperti Althusser dan Nicos Poulantzas telah menekankan otonomi relatif dari struktur – struktur politis dan ideologis dari basis ekonomi yang mendasari sebagai suatu hubungan kemodel – model Marxis klasik yang terlalu deterministis. Sehubungan dengan akuntansi perusahaan, pendekatan ini akan berfokus kepada kebebasan relatif dari berbagai praktik, kebijakan, dan teori akuntansi dari kekuatan politis yang ekonomi yang nyata. Perkembanhgan akuntansi dapat dilihat sebagai sebuah proses sui generis, atau didefinisikan dari dalam.

 

2.5. FONDASI INTELEKTUAL DALAM AKUNTANSI

2.5.1. Akuntansi berbasis ekonomi marginal

Ekonomi margina neoklasik telah memberikan pengaruh besar pada praktik,teori,dan penelitian akuntansi. Berbagai tema yang saat ini sedang terjadi adalah bukti yang baik dari pengaruh tersebut,

Komitmen akuntansi terhadap marginalisme dapat dengan baik ditunjukkan oleh dua penekanan, yaitu pada individualisme dan pada mempertahankan objektivitas dan independensi. Penekanan pertama mencakup baik pandangan atas kedaulatan dari masing-masing pemilik,yang mengabaikan pemisahan antara kepemilikan dan manajemen, ,maupun pandangan yang secara eksplisit mengakui pemisahan antara kepemilikan dan manajemen namun menganggap juga perusahaan sebagai pihak yang ‘’sah’’ memiliki hak untuk menguasai tingkat sumber daya tertentu.67 Penekanan yang kedua menepatkan akuntan pada posisi seorang sejarawan dan akuntansi pada posisi catatan yang tidak memihak dari pertukaran historis dengan objektivitas sebagai tujuan terpenting.

Kedua penekanan di atas meningkatkan pembatasan pada praktik dan pengajaran akuntansi. Seperti yang telah di perhatikan oleh anthony tinker dan rekan-rekannya, penekanan yang pertama menimbulkan pertanyaan tentang afiliasi golongan dari individu dan peran yang dimainkan oleh akuntan dalam konflik antargolongan, dan penekanan yang kedua mengarah pada penghindaran pertanyaan-pertanyaan subjektif tentang nilai dan mengonfirmasikan data akuntansi kepada harga pasar yang objektif.68 Motifasi di balik peran sebagai seorang sejarawan dijelaskan sebagai berikut:

Citra akuntan ini- yang sering kali dilihat sebagai ‘’sejarawan’’ yang tidak memihak dan   tidak berbahaya-tumbuh dari adanya keinginan untuk melepaskan tanggung jawab yang diemban oleh para akuntan untuk membentuk ekspektasi subjektif di mana, selanjutnya, ekspentasi tersebut akan memengaruhi keputusan-keputusan tentang alokasi sumber daya dan distribusi laba di antara dan didalam masing-masing golongan. Keterkaitan dengan fakta-fakta historis ini memberikan suatu lapisan tipis objektivitas semu yang memungkinkan akuntan untuk menyatakan bahwa mereka hanya sekedar mencatat- dan tidak ikut ambil bagian- dalam konflik-konflik sosial.69

Ekonomi marginal dan akuntansi konvesional yang didasarkan pada nilai dan laba ekonomi yang berhubungan, dikaitkan dengan nilai dari kemungkinan konsumsi di masa datang yang diperoleh dari taksiran nilai sekarang (present value) dari aliran arus kas mereka. Hal ini telah memberikan alasan yang menarik untuk menilai untuk menilai beberapa aktiva akuntansi berdasarkan konsep nilai sekarang dan untuk membandingkan proyek-proyek dengan melihat nilai sekarang yang mereka miliki. Namun Tinker telah menunjukkan bahwa dalam membandingkan proyek-proyek investasi modal alternatif, akuntansi berdasarkan ekonomi marginal tidak memberikan suatu solusi yang unik.70

Perbandingan tersebut akan tergantung pada pemilihan tingkat suku bunga. Proyek yang paling dibutuhkan bagi suatu masyarakat hanya dipastikan dengan menggunakan satu tingkat suku bunga tertentu, yang cocok bagi perusahaan yang menggunakan biaya modalnya sebagai tingkat bunga. Akan tetapi, dengan melihat berbedanya biaya modal untuk tiap-tiap perusahaan, maka perhitungannya pun akan tidak dapat ditentukan. Hal ini menjadi alasan untuk menguntungkan secara sosial jika dibandingkan dengan proyek yang lain. Namun solusi ini ditentang oleh apa yang dikenal sebagai kontroversi cambridge. Pada dasarnya, ditunjukkan bahwa penjelasan marginalis bersifat tautologis. Hal ini dirangkum sebagai berikut:

Kita mulai dengan menanyakan bagaimana tingkat laba ditentukan dan jawabannya akan mangacu kepada jumlah modal dan produk pendapatan marginalnya. Kita kemudian menanyakan bagaimana hal tersebut ditentukan dan jawabannya adalah dengan mengonsumsikan suatu pembagian dari laba di masa datang dan mendiskontokan pengembalian modal dengan tingkat suku bunga pasar. Semua yang telah dikemukakan di atas adalah bahwa tingkat suku bunga pasar merupakan fungsi suku bunga pasar (dan adanya asumsi distribusi laba).71

Begitu pula, D.J.Cooper menunjukan bahwa tingkat suku bunga pasar bergantung pada penawaran dan permintaan modal moneter, yang selanjutnya akan bergantung pada tingkat suku bunga pasar.72 singkatnya, ekonomi marginal ditampilkan sebagai tautologis atau tidak terderminasi.

2.5.2. Akuntansi ekonomi politis

Akuntansi ekonomi politis dipicu oleh adanya keterbatasan dari ekonomi marginal dan keunggulan dari ekonomi politis. Seperti misalnya, tidak seperti marginalisme, ekonomi politis mengakui adanya dua dimensi modal: satu sebagai instrumen (fisik) dari produksi dan satu lagi sebagai hubungan manusia dengan manusia dalam sebuah organisasi sosial.73 Perbedaan bentuk masyarakat (feodal, perbudakan, kapitalis, dan seterusnya) terjadi dan ditandai oleh perbedaan institusi-institusi sosial (contohnya, hukum, negara, pendidikan, agama, undang-undang dan peraturan, administrasi politik pemerintah). Dalam masing-masing masyarakat di atas terdapat kelompok-kelompok yang saling bertentangan dengan kekuatan yang bermacam-macam dan berusaha untuk meraih dominasi, yang mungkin selanjutnya akan mengarah pada bentuk-bentuk eksploitasi,pengasingan,dan ketidakadilan. Oleh karena itu, tidak seperti situasi yang terjadi pada marginalisme, di sini akuntansi memainkan sebuah peranan idiologis dalam melegitimasi idiologi dari prinsip pengorganisasian dasar dan dalam membingungkan hubungan antara golongan-golongan di dalam masyarakat dan memperkuat kembali distribusi kekuatan yang tidak merata.74 Akuntansi sebagai suatu ideologi berada di dalam bidang akuntansi ekonomi politis.

sebagai contoh lain, penelitian yang didasarkan atas marginalisme dan menilai kegunaan dari laporan-laporan perusahaan bagi para pengguna hanya memiliki implikasi bagi nilai informasi pribadi dengan bias untuk para pemegang saham dan golongan manajer didalam masyarakat, dan oleh sebab itu juga tidak dapat membantu dalam merancang atau membuat alternatif pilihan laporan-laporan akuntansi yang ditunjukan untuk menginformasikan kesejahteraan sosial. Dampak dari laporan-laporan akuntansi perusahaan bagi kesejahteraan sosial juga termasuk di dalam bidang akuntansi ekonomi politis.

Apakah akuntansi ekonomi politis itu selain dugaan adanya perhatian yang ia miliki dalam ideologi dan kesejahteraan sosial? Ia merupakan suatu pendekatan akuntansi alternatif yang ditunjukan untuk melihat fungsi akuntansi di dalam lingkungan struktural dan institusional yang lebih luas  dimana ia beroperasi. Definisi yang baik dari akuntansi ekonomi politis ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

Akuntansi ekonomi politis (AEP) adalah sebuah pendekatan normatif, deskriptif, dan kritis terhadap penelitian akuntansi.Ia memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan lebih holistik dalam menganalisis dan memahami nilai dari laporan laporan akuntansi di dalam ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan AEP mencoba untuk menjelaskan dan menerjemahkan peran dari laporan akuntansi dalam pendistribusian laba,kekayaan,dan kekuatan dalam masyarakat.Dalam pelaksanaannya,suatu pendekatan AEP akan menjadikan struktural institusional dari masyarakat sebagai model yang akan membantu melaksanakan peran tersebut dan memberikan suatu kerangka kerja untuk memeriksa seperangkat institusi, akuntansi, dan laporan akuntansi yang baru.75

D.J.Cooper dan M.J. Sherer bahkan menyajikan tiga karakteristik dari akuntansi ekonomi politis.76

1.AEP hendaknya mengakui kekuatan dan konflik yang terjadi dalam masyarakat dan maka dari itu hendaknya berfokus pada dampak-dampak dari laporan akuntansi pada pembedaan laba, kekayaan, dan kekuatan dalam masyarakat. Fitur ini secaara langsung bertentangan dengan konsep pluralis yang cendrung untuk memiliki pandangan bahwa masyarakat dikendalikan oleh kaum elite yang terdefinisi dengan jelas atau terdapat konflik sosial yang terus-menerus antara golongan-golongan yang pada dasarnya antagonistis.77

2.AEP hendaknya mengakui lngkungan historis dan institusional yang spesifik dari masyarakat di mana ia beroperasi, yaitu bahwa (a) ekonomi didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar, (b) ketidaksetaraan (disequilibrium) merupakan suatu fitur permanen dari ekonomi, dan (c) negara mengendalikan tingkat pembelanjaan, dalam melindungi kepentingan-kepentingan komersial dari perusahaan-perusahaan besar, dalam menjaga keharmonisan sosial legitimasinya sendiri, dan pada saat yang bersamaan ikut campur tangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan akuntansi.

3.AEP hendaknya menerapkan pandangan yang lebih emansipatif akan motivasi manusia dan peranan dari akuntansi. Akuntansi hendaknya diakui sebagai pelaku (agen) yang memengaruhi dan menjadi pnyebab dari baik motivasi maupun pengasingan dalam pekerjaan dan pencarian kepentingan diri sendiri serta memainkan fungsi yang aktif secara sosial daripada fungsi pasif.78 Misalnya:

Dalam cara yang sama seperti profesi medis memiliki perhatian yang logis berkaiatan dengan peumahan, kondisi sosial dan kesehatan umum dari masyarakat, begitu pula profesi akuntansi memiliki perhatian yang logis berkaitan dengan lingkungan secara langsung (misalnya, sektor perdagangan dan keuangan dari ekonomi). Usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan teknik tanpa mempertimbangkan lingkungan ini dapat mengahsilkan pemecahan yang tidak sempurna dan tidak lengkap di karenakan adanya penerimaan dari institusi-institusi dan praktik yang ada saat ini.7

2.5.3.  Akuntansi berbasis disiplin ilmu bisnis

untuk meningkatkan posisi dan penghormatan terhadap akuntansi, berbagai usulan telah di buat baik untuk akuntansi maupun berbagai disiplin ilmu bisnis. Usaha tersebut umumnya diarahkan kepada pengadaptasian akuntansi untuk mengubah lingkungan sosial dan ekonomi. Beberapa usulan ini meliputi.80

  1. suatu keterkaitan dengan matematika
  2. suatu fokus teri keputusan
  3. suatu refrensi terhadap elemen – elemen dari teori pengukiuran formal
  4. suatu penekanan pada setting pasar modal, yang paralel dengan keuangan modern
  5. suatu peranan bagi pendekatan ekonomi informasi
  6. suatu perhatian bagi implikasi dari model – model pilihan probalistik, yang menerapkan psikologi  matematis, bagi pilihan dan pengguanaa teori informasi akunatansi
  7. suatu pondasi yang berdasarkan atas teori postif dari akuntansi
  8. suatu teori akuntansi yang berdasarkan atas teori kontrak
  9. suatu pendekatan multidimensional yang akan meinjam akan bergantung pada sumbangan – sumbangan pada bidang bisnis yang sudah terkenal seperti :

-rasionalitas yang terbatas                               -relatifismelingustik

-ekonomi tenaga kerja ganda                          – teorema ketidak relevanan dividen

-teori organisional dari perusahaan                 -ekspektasi rasional

- audit statistikal

BAB III

KESIMPULAN

            bab ini membahas perbedaan – perbedaan perspektif dar para peneliti akuntansi, metodologi akuntansi, ilmu akuntasi, peneliyian akuntansi, dan pondasi intelektual dari akuntansi. apa yang tampak jelas dari isi baba ini adalah bahwa akuntansi merupakan suatu ilmu sosial yang lengkap.

Sumber: Accounting Theory ,teori akuntansi Buku 2 jilid 5, Ahmed Riahadi-Belkaoui,Salemba 4

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Dalam sebuah Penelitian

 

2.1. ANALISIS DATA

 

2.1.1.      Pengertian Analisis Data

            Proses analisis data dimulai dengan menelah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara,pengamatan, yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Data tersebut banyak sekali, setelah dibaca, dipelajari, dan ditelah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.

            Setelah pengumpulan data dari lapangan selesai dilakukan maka tahap berikutnya adalah tahap analisis.tahap ini merupakan tahap yang sanagat penting dan menentukan. Pada tahap inilah data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaranya yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang di ajukan dalam penelitian. Pada tahap inilah imajinasi dan kreativitas peneliti betul-betul di uji.

 

 

2.1.2.      Tahap-Tahap Pengolahan Data

Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan agar data dapat di sajikan dengan benar:

 

  1. 1.             Tahap Pengeditan

Langkah pertama yang perlu ditentukan dalam menganalisis data adalah pengeditan Data mentah. Pengeditan berfungsi mendeteksi kesalahan-kesalahan dan penghilangan, memperbaikinya ketika dimungkinkan dan menjamin kualitas standar data minimum yang telah diarsip. Dalam hal ini editor bertujuan untuk menjamin bahwa:

ü  Lengkap pengisianya

Daftar pertanyaan harus terisi lengkap. Setiap pertanyaan yang di ajukan dalam daftar pertanyaan harus dilengkapi dengan catatan jawaban, sekalipun jawaban itu mungkin hanya berbunyi “tidak tahu”, atau “Tidak mau menjawab”. Apabila ada yang kosong berarti bahwa si pengisi data lup menenyakan sesuatu pertanyaan atau lupa menulis jawaban.

 

ü  Keterbacaan tuliasan dan kejelasan makna jawaban

Tulisan si pengumpul data harus dapat di baca dan menyusun kalimat yang diperolehnya dengan kalimat yang semprna dan jelas maksudnya. Kalimat yang disusun secara tidak sempurna kan menyebabkan kesalahan-kesalahan interpretasi dan mengganggu kelalaian data

 

ü  Konsistensi jawaban satu sama lain

Hal lain yang perlu diperiksa kembali dalam rangka kerja editing ini adalah jawaban-jawaban yang responden yang dicatat oleh pengumpul data yang cukup logis  dan sesuai antara satu dengan yang lainya. Apabiala tidak maka data yang diolah dan dianalisis masih kurang baik. Penyebabnya bisa terjadi pada si responden yang mungkin ingin mncoba menjawabnya dengan tidak “jujur” atau bisa jadi karna pengumpul data yang kurang kritis /kurang teliti dalam mencatat jawaban

Sebagai Contoh:

Pertanyaan no 1:Apakah saudara menggunakan pupik buatan pada musim tanam yang lalu? Ternyata jawabanya adalah “Tidak”

Pertanyaan no 2: Jenis apa?Ternyata Jawabanya adalah “urea”

Pertanyaan no 3:Berapa(Kg)? Ternyata jawabanya adalah 50 Kg

 

ü  Relevansi Jawaban

Seringkali responden memberikan jawaban yang kurang /tidak relevan dengan persoalan yang sedang diteliti,jika memeng tidak sesuai maka data tersebut tidak akan berharga dan tidak digunakan

 

ü  Keseragaman satuan data

Data yang di catat harus dalam satuan-satuan yang seragam. jika tidak, maka kesalaha-kesalahan dalam pengelolaan dan analisis data kemungkinan besar akan terjadi

Sebagai contoh:Jika dalam mengukur luas tanah telah ditetapkan menggunakan satuan hektar(ha), maka janganlah kemudian pada daftar pertanyaan dituliskan dalam satuan ukuran lain(meterpersegi atau lainya)

 

 

  1. 2.             Tahap Pemberian Kode (Koding)
  • Aturan pemberian kodding

Terdapat empt hal penting yang menjadi petunjuk dalam membuat kategori,antara lain:

  1. Layak terhadapa masalah penelitian dan tujuannya
  2. Satu klasifikasi harus sempurna,artinya kategori-kategori yang dipakai harus bisa menampung semua data. Jadi tidak ada sisa data yang tidak diklasifikasikan.
  3. Masing-masing kategori harus memisahkan satu dengan yang lain(mutually exclusive)
  4. Setiap klasifikasi harus didasarkan atas satu fundamentum divisionis

                        Pemberian kode yaitu pemberian sejumlah tanda-tanda atau simbol-simbol untuk dijawab begitu tanggapan atas pertanyaan dibuat dengan kata lain dapat disebutkan bahwa tujuan dari koding adalah untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban kedalam kategoi-kategori yang penting. Klasifikasi itu dilakukan dengan jalan menandai masing masiing jawaban dengan kode tertentu, biasanya dalam bentuk angka. Dengan demikian membubuhkan kode pada suatu jawaban tertentu(koding)berarti menetapkan kategori yang tepat bagi suatu jawaban.

 

Contoh:

Dalam suatu penelitian di ajukan pertanyaan yang berbunyi “ Bagaimanakah kesan  saudara terhadap kebersihan kota ini?” menanggapi pertanyaan ini, para espnden akan memberikan jawaban-jawaban yang beraneka ragam yang tentu saja tidak bisa dirumuskan dalam rumusan yang seragam.

Ragam jawaban itu mungkin akan berbunyi sebagai berikut:

-wah, kota ini jorok betul ya!

-saya kira cukup bersih.

-boleh jugalah!

-wah, jangan tanya saya dong.

-dibanding tahun lalu tampak ada kemajuan

-saya kira, inilah kota yang paling bersih yang prnah saya lihat.

- bersih betul sih tidak,tapi kotor juga tidak

-kebersihan kota ini perlu dipertahaankan

Seandainya dalam contoh ini jawaban telah melalui tahap pengeditan, maka jawaban tersebut telah siap dikode. Dalam tahap koding ini jawaban yang beragam (atau dalam istilah tekhnisnya “tidak berstruktur”) maka harus digongkan kedalam macam  jawaban “saya kira, inilah kota yang paling bersih yang pernah saya lihat”dan “kebersihan kota ini perlu dipertahankan” maka dapat dimsukan kedalam kategori yang sama, yaitu kategori jawaban yang menilai kota itu “bersih sekali”. Jawaban-jawaban “saya kira cukup bersih” dan “boleh jugalah” dan “dibanding kota lain ya.. lumayan deh” dan “bersih betul sih tidak,tapi kotor juga tidak” maka dapat dimasukan kedalam kategori yang sama pula yaitu yaitu kategoi “cukup bersih”.

Demikian seterusnya sampai semua jawaban(tanpa terkecuali) selesai dikode dan mendapat tempat dalam kategori-kategori yang ada.

Tidak selamnya mengkode jawaban seperti itu dapat dikerjakan dengan mudah. Jawaban”boleh jugalah” tersebut diatas mungkin dapat diartikan dan dikodekan kedalam kategori “cukup bersih”,seperti yang telah dicontohkan diatas.namun ungkapan kata diatas dapat juga dimasukan kedalam kategori “bersih” atau mungkin kedalam kategori  “bersih sekali” . jawaban “dibandingkan dengan tahun lalu tampaknya da kemajuan” jelas lebih membingungkan lagi, jawaban ini dapat dikategorikan kedalam “kotor”(jika dalam keadaan tahun lalu “kotor sekali”) atau kedalam kategori “cukup” (jika keadaan tahun lalu “kotor”) dapat pula dikategorikan kedalam ‘bersih” (jika tahun lalu “cukup bersih”).

Kesulitan koding seperti yang telah disebutkan diatas sbenernya mudah untuk dihindari jika para pengumpul data telah mengetahui atau di beri tahu lebih dahulu kategori-kategori apa saja kiranya yang akan diadakan untuk mengolongkan jawaban yang akan terkumpul. Jika seorang pewawancara telah mengetahui bahwa jawaban atas pertanyaan “Bagaimana kesan saudara terhadap kebersihan kota ini?” akan dikoding kedalam kategori-kategori:

 

Bersih sekali  ………………………………………………………….      01

Bersih  ……………………………………………………………………      02

Cukup bersih   ………………………………………………………..       03

Kotor……………………………………………………………………..       04

Kotor sekali……………………………………………………………..      05

Tidak dapat mengetakan…………………………………………..       06

Tidak bersedia menjawab………………………………………….      07

 

Maka jawaban “dibandikan dengan keadaan tahun lalu tampak ada kemjuan”pastilah akan ditolak. Jawaban seperti itu tidak akan bisa dmasukan kedalam kategori yang ada. Dalam hal demikian pewawancara pastilah akan mengejar lagi dengan pertanyaan-pertanyaan tambahan sedemikian rupadan sedemikian jauh sehingga dia mendapatkan jawaban yang lebih memungkinkan untuk dikode kedalam kategori-kategori yang telah ditetpkan.lain hal nya jika kategori yang ditetpkan sebagai berikut:

 

Lebih baik dari tahun lalu………………………………………………..01

Sama saja………………………………………………………………………02

Lebih buruk dari tahun lalu……………………………………………..03

Tak dapat mengatakan…………………………………………………….04

Tak bersedia menjawab…………………………………………………..05

 

            Dengan demikian dapat dikatakn bahwa dengan mengetahui terlebih dahulu kemungkinan kategori-kategori yang akan ada, maka pengumpul data (dengan wawancara/observasi) akan berusaha sedemikian rupa agar jawaban atau informasi yang di dapat akan terumus dengan tepat dan jelas .

 

  1. 3.             Tabulasi

Merupakan transformasi Data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan interpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan,pengaturan,atau  penysunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Ukuran yang digunakan antara lain berupa frekuensitrndensi sentral(rata-rata,median,modus),dispersi(deviasi standardan varian) dan koefisiensi korelasi antar variabel penelitian.

 

ü   Manfaat Tabulasi Data

Tabulasi data penting dilakukan untuk :

  1. Menghindarkan pengulangan kata atau kalimat
  2.  Menyingkat uraian
  3.  Memenuhi penyajian data secara kuantitatif, rasional dan obyektif
  4. Menentukan korelasi antara satu data dengan data yang lainnya
  5. Menetapkan kesimpulan dari sesuatu penyajian atau uraian
  6. Menemukan kemungkinan masalah yang dihadapi
  7. Menemukan kemungkinan sebab terjadinya masalah tersebut
  8. Menentukan kemungkinan atau alternatif cara pemecahan masalah yang perlu dilakukan

 

ü   Menyusun Tabulasi Data

Membuat tabulasi data yaitu mengalihkan atau menyusun data dari instrumen yang sudah diklasifikasikan (dikategorikan) ke dalam tabel (daftar) untuk dengan mudah dapat menarik korelasi antara satu data dengan data yang lain dan menarik kesimpulan kuantitatif serta kualitatif dengan lebih tepat dan obyektif. Untuk penelitian yang sederhana cukup menggunakan metode pemilihan dan pencatatan dengan menggunakan tangan yaitu dengan teliti membuat “tally” (////). Membuat tabulasi dengan tangan memerlukan perencanaan yang teliti agar tidak membuang tenaga dan waktu. Kategori yang digunakan sebagai dasar tabulasi harus diketahui dengan jelas dan ditentukan terlebih dahulu. Tanpa penentuan kategori, seseorang mungkin harus membuat tabulasi ulang yang berarti harus menggunakan waktu dan usaha yang amat banyak.

 

 

ü   Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau harus ada dalam penyajian data dengan

menggunakan tabel atau daftar, yaitu :

1. Judul tabel atau daftar yang ditulis di atas tabel

2. Judul baris yang ditulis di bagian kiri dari tabel itu

3. Judul kolom yang ditulis di bagian atas dalam tabel itu

4. Badan daftar atau tabel sesuai dengan kebutuhan

5. Catatan apabila diperlukan

Proses mentabulasi menghasilkan tabel-tabel sebagai alat untuk memahami kesamaan kesamaan dan hubungan-hubungan antara data. Tabel terdiri atas kolom dan baris di mana data ditempatkan di dalamnya. Ada dua jenis tabel yaitu tabel tunggal dan tabel silang. Tabel tunggal digunakan untuk mendeskripsi variabel tunggal. Tabel tunggal disebut juga tabel frekuensi atau table marginal. Cara sederhana untuk mengorganisir dan meringkaskan data ialah dengan mengelompokkan setiap kode menurut kategori variabel. Tabel silang digunakan untuk menyajikan dua atau lebih variabel yang dibuat dalam bentuk tabel kontingensi.

 

Contoh-contoh di bawah ini akan menjelaskan bentuk dan jenis tabel sesuai dengan

penggunaannya.

 

  1. Contoh: daftar atau tabel biasa untuk variabel tunggal

 

TABEL1.1Keadaan Siswa SMP 42 Bandung

Kelas

Laki-laki       

Perempuan

   Jumlah     

 

I

135

145

280

II

128

143

271

III

138

132

270

Jumlah

401

420

821

 

 

  1. Contoh: tabel kontingensi untuk dua atau lebih variabel

 

TABEL2.1. Tinggi dan Berat Badan Siswa Kelas 1

Catatan : Dikutip dari SMP 42 Bandung

 

BERAT

 

TINGGI

 

JUMLAH

 

 

110 – 114

 

115 – 119

 

120-124

125 – 129

 

 

25

14

20

5

7

46

26

19

30

12

5

66

27

11

25

3

1

40

28

0

10

2

2

14

Jumlah

45

85

22

15

166

 

 

 

 

 

 

  1. Contoh: Daftar (tabel) Distribusi frekuensi

TABEL3.1. Skor Ujian IPS Kelas III SMP 42

SKOR

 

 

Frekuensi

31-40

6

41-50

8

51-60

12

61-70

22

71-80

14

81-90

8

Jumlah

70

Selain penyajian data dengan menggunakan bentuk tabel seperti di atas, Anda diperbolehkan juga menggunakan bagan atau diagram. Bagan atau diagram dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk.

 

 

 

 Di bawah ini dikemukakan beberapa contoh, yaitu :

diagram garis atau grafik, diagram batang, dan diagram lingkaran (cyclogram).

 

  1. Contoh Diagram Garis (Graph)

 

 

 

  1. Contoh: Diagram Batang (Bargram)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

  1. Contoh diagram Lingkaran (cyclogram)

 

 

  1. 4.             Verifikasi

 

Hasil-hasil yang diperoleh dalam suatu survei diperiksa benar tidaknya melalui dua jalan         

  1. Penylidikan dari sumber-sumber kesalahan (bias) yang mungkin ada dalam penelitian
  2. Evaluasi tentang tingkat aksptabilitas (acceptability) hasil, baik atas dasar teoritismaupun empiris.

Dalam suatu penelitiaan biasanya ditemukan adanya kesalahan. Karna perbedaan dalm tingkat pengetahuan dan pendidikan responden, maka ada kemungkinan pertanyaan yang sama, akan terdapat jawaban jawaban yang berbeda. Juga karna perubahan pendapat maupun  kurang baiknya daya ingat seseorang, maka responden yang sama dapat memberikan jawaban yang  berbeda  untuk pertanyaan yang sama, apabila pertanyaan tersebut diulang. Dengan demikian kita sering menjumpai ketidakseragaman jawaban (variability of responden)

Gaya bicara,bahasa  dan prilaku pewawancara sangat besar pengaruhnya dalam pembicaraan antara pewawancara dan responden. Sering terjadi jawaban-jawaban yang diberikan responden diinterpretasikan lain oleh pewawancara hal ini kita sebut interview bias

Untuk mengurangi dan menghilangkan missinterpretasi, petugas yang menginterpretasikan dan mengikhtisarkan hasil-hasil ikut mengambil bagian di dalam survei. Jadi peneliti mempunyai pengalaman sendiri mengetahui kesalahan kesalahan dalam praktis didalam menggunakan daftar pertanyaan.

Kesalahan yang telah disebutkan diatas hanyalah merupakan sebagian saja dari keslahan-kesalhaan yang terjdi dalam suatu penelitian. Kesalahn-kesalahn lain yang mencangkup antara lain:

1)      Bias yang ditimbulkan oleh responden

2)      Bias yang ditimbulkan oleh laporan yang terlambat

3)      Bias yang ditimbulakan oleh kurangnya representasinya seleksi responden

4)      Kesalahan sampling (didalam pengambilan contoh)

5)      Kesalahan didalam pengolahan (processing erors)

6)      Kurang sempurnanya desain pertanyaan dan rencana tabulasi

Untuk memeriksa hasil-hasil yang telah didapat dari sautu penelitian, selain dengan cara yang telah disebutkan diatas ada cara lain yaitu evaluasi tentang tingkat akseptabilitas hasil. Diluar avaluasi atas dasar teoritis dan empiris. Plausibility (masuk akal atau tidaknya suatu penelitian).verivikasi empiris lebih dikenal dengan istilah validation, tujuanya yaitu untuk membandingkan hasil-hasil penelitian dengan data eksteren manpun yang mungkin tersedia mengenai masalah yang sama. Verifikasi teoritis berintikan apakah hasil –hasil tersebut sesuai dengan teori yang ada mengenai masalah yang bersangkutan.sejauh mana hasil-hasil sesuai dengan pemikiran apriori (apriori reasioning)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.   PENGUJIAN HIPOTESIS PENELITIAN

 

2.2.1. Pengujian Hipotesis

Salah satu tujuan dari penelitian adalah menguji hipotesis. Hipotesis yang dinyatakan dalam sebuah penelitian tenetunya berbeda-beda sehungga hasil yang diperoleh juga akan berbeda. Tujuan dilakukannya pengujian hipotesis adalah untuk menentukan akurasi dari masing-masing hipotesis penelitian terhadap kenyataan dari data yang dikumpulkan para peneliti.

 

  1. 1.             Pendekatan Pengujian

Ada dua pendekata terhadap pengujian hipotesis, yaitu:

ü   menetapkan pendekatan uji classic,

Pendekatan uji classic banyak ditemukan dalam literature-literatur statistik dan digunakan secara luas dalam aplikasi penelitian. Pendekatam ini menghasilkan suatu tujuan pandangan terhadap probabilitas dalam pengambilan keputusan secara keseluruhan berdasarkan analisa dari data sampel yang tesedia.

 

ü   pendekatan bias statistik.

Pendekatan bias statistik merupakan perluasan dari pendekatan asumsi classic. Dalam hal ini penelitian menggunakan sampling data untuk pengambilan keputusan, tetapi harus dikumpulkan seluruh informasi lainnyayang tersedia.

 

informasi tambahan ini terdiri dari perkiraan hubungan yang dinyatakan dengan tingkat kepercayaan. Estimasi hubungan ini di dasarkan pada pengalaman pengumpulan data. Data diungkapkan sebagai suatu distribusi sebelumnya yang dapa direvisi setelah informasi sampel dikumpulkan.

 

  1. 2.             Tingkat Signifikansi Statistik

Setelah melakukan analisa dan pengujian data, peneliti selanjutnya dapat menyimpulkan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Menerima atau menolak hipotesis tergantung pada temuan statistik yaitu tingkat signifikansinya. Tingkat signifikansi (the level of significance) adalah tingkat probabilitas (dilambangkan dengan a) yang ditentukan oleh peneliti untuk membuat keputusan menolak atau mendukung hipotesis.

  • Pengujian Hipotesis Nol dan Hiporesis Alternatif

Terdapat dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian. Hipotesis pertama adalah hipotesis nol (Ho) dan yang kedua adalah hipotesis alternatif (Ha).

ü   Hipotesis nol

Hipotesis nol digunakan untuk diuji.  selalu menyatakan tidak ada hubungan di antara parameter (alat ukur yang diambil denagn sensus populasi atau alat ukur sebelumnya dari sampel populasi) dan statistik yang sedang diperbandingkan terhadap (suatu ukuran yang ditarik dari contoh yangi diambil dari populasi). 

Umumnya hupotesis ini diformulasikan untuk di tolak. Uji analisis biasanya untuk menentukan apakah tidak terdapat perubahan dalam kepentingan populasi atau apakah benar-benar terjadi perubahan.

Ada dua tipe kesalahan yang mungkin diperbuat dalam mengambil kesimpulan tentang Ho. Pertama, kesalahan tipe I, adalah kesalahan menolak Ho sedangkan pada kenyataannya Ho benar. Kedua, kesalahan tipe II adalah kesalahan menerima Ho, sedang pada kenyataannya adalah Ho salah.

 

ü   Hipotesis alternative

Hipotesis ini merupakan hipotesis tandingan dari hipotesis nol. Hipotesis alternatif selalu menyatakan terdapat hubungan diantara parameter. Hipotesis ini merupakan hipotesis penelitian dari sipeneliti, yang dinyatakan secara operasional.

 

 

2.2.2.      Daerah Penolakan

Dalam pengujian hipotesis terdapat daerah penolakan. Daerah penolakan merupakan suatu daerah dalam distribusi sampling. Distribusi sampling meliputi semua harga yang dimiliki uji statistik Ho. Daerah penolakan terjadi bagian himpunan harga-harga, dan didefenisikan sedemikian rupa sehingga kemungkinan di bawah Ho.

               Letak daerah penolakan tersebut dipengaruhi oleh Ha. Jika Ha menunjukkan arah perbedaan perbedaan yang diprediksikan, maka akan muncul uji one tailed test (uji satu sisi). Jika Ha tidak menunjukkan arah perbedaan diprediksikan, maka digunakan uji two tailed test (uji dua sisi). Uji one tailed test dan uji two tailed test berbeda dalam letak daerah penolakan masing-masing, tetapi tidak berbeda dalam besarnya.

 

2.2.3. Tekhnik Pengujian Statistik

Kekuatan analisis statistik berdasarkan pada fungsi uji statistic yang dipakai dalam analisis. Disebut uji statistic yang baik apabila terdapat kemungkinan kecil menolak Ho apabila  Ho benar, dan mempunyai kemungkinan besar untuk menolak Ho pada saat Ho salah. Misalkan kita mendapat uji statistic, X dan Y, yang mempunyai kemungkinan yang sama untuk menolak Ho apabila Ho benar. Uji yang sebaiknya kita pilih adalah yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk menolak Ho ketika Ho salah. Terdapat beberapa criteria yang perlu diperhatikan dalam menguji signifikansi statistic, yaitu:

  1. Menyatakan Hipotesis Nol (Ho).
  2. Memilih Uji Statistik yang sesuai.
  3. Memilih tungkat signifikansi
  4. Menghitung perbedaan nilai
  5. Interpretasi uji.

 

 

2.2.4.                     Nilai Probabilitas(Nilai Value P)

Berdasarkan “interpretasi pengujian” sesuai dangan tahapan prosedur uji statistik, kesimpulan dinyatakan dalam istilah-istilah perolehan atau tidak mendukung Ho didasarkan pada daerah penolakan yang dipilih sebelum uji dihasilkan. Metode kedua dari hasil yang dipresentasikan dari laporan uji statistic mencakup ketidaktepatan uji statistic dengan Ho. Metode ini menjadi populer karena analisis yang ingin kita ketahui dari presentase distribusi sampling berbeda di luar sampel statistic dari kurva, dan kebanyakan program computer statistic melaporkan hasil uji hipotesis sebagai nilai probabilitas (p values).

 

2.2.5.      Pengujian Signifikan

Secara umum terdapat dua metode uji signifikansi. Kedua metode pengujian tersebut adalah uji parametrik dan uji nonparametric. Masing-masing uji tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan teknik uji one sample test, two sample test, dan r-independent sample test.

 

  • Uji Statistik Parametrik

merupakan uji yang modelnya menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang merupakan sumber sampel penelitiannya. Dalam uji statistic parametric, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Asumsi-asumsi tersebut meliputi:

 

  1. Observasi harus independen, yaitu pemilihan suatu kasus dari populasi untuk dimasukkan ke dalam sampel tidak boleh bias terhadap kemungkinan kasus-kasus lain untuk dimasukkan ke dalam sampel, begitu juga dengan skor pengukurannya juga tidak boleh bias.
  2. Observasi diambil dari populasi yang berdistribusi normal.
  3. Dalam hal analisis yang berkaitan dengan dua kelompok, maka populasi masing-masing kelompok harus memiliki variance yang sama (dalam kasus tertentu mereka harus memiliki ratio variance yang diketahui)
  4. Variable harus diukur paling tidak dalm skala interval, sehingga memungkinkan melakukan interpretasi terhadap hasilnya.

 

  • Uji Statistik Non-parametrik

Uji Statistik Non-parametrik merupakan uji yang modelnya tidak menerapkan syarat-syarat menegenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Anggapan-anggapan tertentu dikaitkan dengan sejumlah besar uji-uji statistik nonparametrik, yakni bahwa observasi-observasinya independen dan bahwa variabel yang diteliti pada dasarnya memiliki kontinuitas. Namun anggapan-anggapan ini lebih sedikit dan jauh lebih lemah daripada anggapan-anggapan yang berkaitan dengan uji parametrik. Uji non parametrik tidak menuntut pengukuran sekuat yang dituntut uji parametrik, sebagian besar uji non parametrik dapat diterapkan untuk data dalam skala ordinal dan beberapa yang lain juga dapat diterapkan untuk data dalam skala nominal, data tidak berdistribusi normal dan jumlah sampel kecil (<30). Berikut ini beberapa keunggulan uji statistik non-parametrik:

 

  1. Jika jumlah sampel terlalu kecil, maka tidak ada alternatif lain menggunakan uji nin-parametrik, kecuali distribusi populasi diketahui dengan pasti.
  2. Uji non-parametrik memiliki asumsi yang lebih sedikit berkaitan dengan data dan mungkin lebih relevan pada situasi tertentu. Hiptesis yang diuji dengan non-parametrik mungkin lebih sesuai dengan tujuan penelitian.
  3. Uji non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang secara inheren adalah data dalam bentuk ranking. Jadi si peneliti hanya dapat mengatakan terhadap subyek penelitian bahwa yang satu memiliki lebih atau kurang karakteristik dibandingkan lainnya, tanpa mengatakan seberapa besar lebih atau kurang itu.
  4. Uji non-parametrik sesuai untuk menguji data yang bersifat klasifikasi atau kategori (skala nominal). Tidak ada uji parametrik yang sesuai untuk menguji data seperti ini.
  5. Ada uji statistik non-parametrik yang sesuai untuk menguji sampel yang berasal dari observasi yang diambil dari populasi yang berbeda. Uji parametrik sering kesulitan menguji data seperti ini.
  6. Uji non-parametrik umumnya mudah digunakan dan dipelajari daripada uji parametrik. Juga interpretasinya lebih langsung dibandingkan uji parametrik.

Disampaing keunggulan-keunggulan yang ada pada uji non-parametrik, terdapat juga beberapa kelemahan-kelemahan dalam uji ini. Adapun beberapa kelemahan dari uji statistik nonparametrik adalah:

  1. Jika data telah memenuhi semua anggapan model statistik parametrik dan jika pengukurannya mempunyai kekuatan seperti yang dituntut, maka penggunaan uji-uji statistik non-parametrik akan merupakan penghamburan data. Tingkat penghamburan atau penyia-nyiaan itu dinyatakan oleh kekuatan efisiensi uji nonparametrik.
  2. Belum ada satupun metode non-parametrik untuk menguji interaksi-interaksi dalam model analisis varian, kecuali kita berani menbuat anggapan-anggapan khusus tentang aditivitas (additivity)

 

2.2.6. Memilih Alat Uji

Memilih alat uji tentunya harus menyesuaikan dengan desain penelitian yang dikembangkan sebelumnya. Untuk menjamin dikatakannya sebuah penelitian yang dilakukan dengan baik yaitu dengan cara menyesuaikan alat uji yang digunakan dengan akar permasalahan yang ingin dipecahkan. Oleh karena itu, dalam memilih alat uji para peneliti harus mempertimbangkan beberapa pertanyaan berikut:

 

  1. Apakah melibatkan pengujian one sample test, two sample test atau k independent sample test?
  2. Jika melibatkan two sample test atau k independent sample test, apakah kasus independent yang berhubungan?
  3. Apakah diukur dengan skala nominal, ordinal, rasio dan interval?

Pertanyaan tambahan dapat saja muncul dan mesti harus dijawab, seperti: berapakah ukuran sampelnya? Jika terdapat beberapa sampel, apakah sampel tersebut sama? Apakah data dihargai? Apakah terdapat data telah ditransformasikan? Beberapa pertanyaan-pertanyaan terkadang unik dalam memilih teknik. Jawaban juga justru dapat mempersulit memilih teknik tersebut, tetapi pilihan sementara harus dibuat.

  1. 1.         One Sample Test

One sample test menyatakan bahwa apakah sampel tertentu berasal dari populasi tertentu. Uji satu sampel sangat berbeda dengan uji dua sampel dan menguji kedua sampel ini berasal dari populasi yang sama. Uji satu sampel sering berfungsi sebagai uji goodness of fit. Dalam kasus tertentu kita mengambil sampel yang secara random dari populasi dan kemudian menguji hipotesis bahwa sampel yang telah kita ambil berasal dari populasi dengan distribusi tertentu atau karakteristik tertentu. Uji satu sampel dapat menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

 

  1. Adakah perbedaan signifikan dalam lokasi (central tendency) antara sampel dan populasi?
  2. Adakah perbedaan signifikan antara proporsi yang diamati (observed frequencies) dan frekuensi yang diharapkan (expected frequencies) berdasarkan pada teori yang ada?
  3. Adakah perbedaan signifikan antara proporsi yang diamati (observed) dan proporsi yang diharapkan (expected) dalam seri observasi dikotomi (a series of dichotomous observations)
  4. Apakah kita dapat mempercayai bahwa sampel diambil dari populasi dengan bentuk distribusi tertentu (normal atau uniform)
  5. Apakah kita dapat mempercayai bahwa sampel mempercayai bahwa sampel merupakan sampling yang diambil secara random dari populasi yang diketahui?
  6. Di dalam seri observasi, adakah perubahan model teoritis yang diasumsikan menghasilkan data.

Dalam kasus satu sampel, uji parametrik yang digunakan adalah t-test untuk membedakan antara rata-rata sampel penggunaan (observed) dengan nilai rata-rata yang diharapkan (populsasi). Uji t mengansumsikan bahwa populasi berdistribusi normal atau skore sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Interpretasi dari uji t mengansumsikan bahwa variabel diukur paling tidak dengan skala interval. Namun demikian banyak jenis data yang tidak sesuai kalau diuji dengan t-test.

 

ü Uji parametrik

Z atau t-test digunakan untuk menentukan signifikansi statistik diantara mean distribusi sampel an parameternya. Antara Z dan t mempunyai distribusi yang berbeda. Ini merupakan kompensasi atas kurangnya informasi tentang standar deviasi populasi. Walaupun standar deviasi sampel digunakan sebagai yang mewakili, ketidakpastian membuat pentingnya menjauhi dari 0 termasuk nilai-nilai persen dalam distribusi t penting ditemukan dalam standar normal.

 

ü Uji non parametrik

Variasi dari uji nonparametrik dapat digunakan dalam situasi one-sample, tergantung pada skala pengukuran yang digunakan dan kondisi-kondisi lainnya. Jika skala pengukuran adalah nominal, memungkinkan untuk menggunakan uji binominal atau chi-square (X²). Uji binomial cocok ketika populai dipandang hanya dua kelompok, seperti laki-laki dan perempuan, tinggi dan rendah, berhasil dan gagal, dan seluruh observasi masuk ke dalam salah satu kategori ini. Uji binomial umumnya bermanfaat ketika ukuran sampel lebih kecil dimana uji X tidak dapat digunakan.

 

ü Chi-square test

Untuk membandingkan frekuensi hasil observasi dengan frekuensi group yang diharapkan (expected), kita harus mampu menyatakan frekuensi yang akan diharapkan. Ho menyatakan bahwa proporsi obyek masuk dalam setiap kategori pada populasi yang diasumsikan. Dari Ho, kita dapat menarik kesimpulan frekuensi seperti apa yang kita harapkan. Teknik Chi-square memberikan probabilitas bahwa frekuensi yang diobservasi telah dipilih dari populasi dengan nilai expected tertentu

 

  1. 2.    Two Independent Sample Test

Two Independent sampel test sering digunakan dalam penelitian keperilakuan. Penggunaan dua sampel yang berhubungan dalam satu desain penelitian memang mengandung banyak kebaikan dan keuntungan, akan tetapi sering sekali tidak praktis. Bilamana penggunaan dua sampel yang berhubungan tidak dapat dilakukan atau tidak cocok, peneliti dapat memakai dua sampel independen.

Dalam desain ini, kedua sampelnya dapat diperoleh dengan dua metode:

a) mungkin keduanya ditarik secara random dari dua populasi,

b) mungkin sampel-sampel itu muncul karena diterapkannya secara random dua perlakuan terhadap anggota-anggota  sampel yang asal-usulnya sembarang, menggunakan kedua cara ini, kedua sampel tidak perlu mempunyai ukuran yang sama.

Misalnya, kita ingin menguji secara random keefektifan dua orang pengajar dalam mengajarkan pelajaran yang sama. Dikumpulkan kartu pendaftaran dari setiap orang yang mendaftarkan diri, kemudian secara random sepuluh dari kartu kartu pendaftaran itu diserahkan kepada pengajar yang satu dan separuhnya lagi kepada pengajar yang lain. Teknik parametrik yang lazim untuk menganalisis data dua sampel independen adalah menerapkan uji t untuk mean kedua kelompok. Uji t ini menganggap bahwa skor-skor (penjumlahan penghitungan means) adalah pengamatan-pengamatan independen dari populasi-populasi yang berdistribusi normal dengan varian-varian yang sama. Uji karena menggunakan mean dan statistik-statistik lain yang didapatkan dengan perhitungan aritnatika menuntut bahwa pengamatan-pengamatan itu setidak-tidaknya diukur dalam skala interval

Untuk penelitian tertentu, uji t mungkin tidak dapat diterapkan karena berbagai alasan. Peneliti mungkin mendapatkan bahwa:

a) anggapan-anggapan uji t itu tidak realistis bagi data yang dimilikinya,

b) keinginan menghindari membuat anggapan-anggapan dan dengan demikian, kesimpulan-kesimpulan akan memiliki generalitas yang lebih luas,

c) “skor” mungkin tidak sungguh-sungguh bersifat numerik dan oleh  karenanya tidak memenuhi persyaratan pengukuran yang dituntut oleh uji t itu.

 

 

ü  Uji Parametrik

Z atau t-test digunakan untuk uji parametrik untuk sampel independen, walaupun uji F dapat digunakan. Uji Z digunakan untuk ukuran sampel yang lebih besar (lebih 30 untuk kedua sampel independen) atau dengan sampel yang lebih kecil diketahui data benar-benar terditribusi secara normal dan populasi varians telah diketahui.

 

ü  Uji Non Parametrik

Kalau dua penelitian terdiri dari frekuensi-frekuensi dalam kategori-kategori yang diskrit, uji chi-square (X2) tepat untuk menetapkan signifikansi perbedaan-perbedaan antara dua kelompok independen. Uji ini dapat digunakan untuk data nominal akan tetapi dapat juga digunakan sebagai pengukuran data ordinal.

Hipotesis yang berbeda biasanya adalah dua kelompok yang berbeda untuk ciri khas tertentu, dengan demikian perbedaan itu berhubungan dengan frekuensi relatif masuknya anggota-anggota kelompok ke dalam beberapa kategori. Untuk menguji hiotesis ini, kita menghitung banyak kasus dari masing-masing kelompok yang termasuk dalam berbagai kategori dan membandingkan proporsi kasus-kasus dari satu kelompok dalam berbagai kategori dengan proporsi kasus-kasus dari kelompok yang lain.

 

  1. 3.    Two Related Sample Test

Uji statistik satu sampel yang menggunakan dua ukuran atau replikasi sampel berpasangan digunakan jika peneliti ingin menentukan apakah dua perlakuan (treatment) memiliki perbedaan yang signifikan, atau apakah perlakuan satu lebih baik dari perlakuan lainnya. Pengertian perlakuan (treatment) di sini dapat berupa ijeksi obat, training, propaganda, pemisahan dari keluarga, alternatif operasi, pengenalan elemen baru dalam ekonomi dan lain-lain. Pada setiap kasus, kelompok yang ,mendapatkan perlakuan dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan atau mendapatkan perlakuan lainnya.

Pada kasus perbandingan kedua kelompok tadi, kadang-kadang ditemukan perbedaan yang signifikan, tetapi perbedaan ini bukan sebagai akibat dari adanya perlakuan. Sebagai misal seorang peneliti ingin membandingkan dua metode pembelajaran. Satu kelompok mendapatkan metode pembelajaran A dan kelompok lainnya mendapatkan metode pembelajaran B. Jika salah satu kelompok sekarang menjadi lebih mampu atau lebih termotivasi, hal ini bisa terjadi sebagai akibat dari variabel lain dan bukan karena metode pembelajaran yang berbeda mungkin tidak dapat menggambarkan dengan akurat efektivitas relatif kedua metode pembelajaran tersebut.

Salah satu cara mengatasi kesulitan mengisolasi variabel lain yang tidak diteliti yang akan berpengaruh terhadap perbedaan kedua kelompok pengamatan adalah menggunakan ui dua sampel berhubungan (berpasangan). Kita dapat memasangkan (match) atau menghubungkan kedua sampel yang kita pelajari. Pemasangan ini dapat dilakukan dengan menggunakan setiap subyek sebagai pengontrol dirinya sendiri, atau dengan memasangkan subyek dan kemudian menghadapkan setiap anggota pasangan kepada dua perlakuan yang berbeda. Subyek yang berfungsi sebagai “pengontrol dirinya sendiri” mendapatkan kedua perlakuan pada waktu yang berbeda. Jika metode “pemasangan” yang digunakan, maka tujuannya adalah memilih pasangan subyek yang memiliki kemiripan dari semua variabel lain di luar yang diteliti yang mungkin akan mempengaruhi hasil memilih sejumlah pasangan mahasiswa. Setiap pasangan terdiri dari dua mahasiswa yang memiliki kemampuan dan motivasi yang sama. Salah satu anggota dari setiap pasangan dipilih secara random dan diberikan metode pembelajaran A dan partner pasangan diberi metode pembelajaran B.

 

ü   Uji Parametrik

Teknik statistik parametrik yang biasanya digunakan untuk menganalisis data dari dua sampel berhubungan atau berpasangan adalah uji beda rata-rata atau t-test. Uji t mengansumsikan bahwa perbedaan skor secara independen di dapat dari distribusi normal yang berarti pengukuran variabel paling tidak dengan skala interval.

 

ü   Uji Non-parametrik

Uji McNemar sesuai diaplikasikan untuk desain penelitian “sebelum dan sesuadah” yaitu masing-masing subyek bertindak sebagai kontrol dan pengukuran variabel menggunakan skala nominal atau ordinal. Uji ini dapat digunakan untuk menguji efektifitas suatu perlakuan tertentu (rapat, editorial surat kabar, pidato kampanye, kunjungan pribadi dan seterusnya). Untuk menguji signifikansi perubahan dari observasi data, maka digunakan tabel frekuensi yang menggambarkan jawaban pertama dan kedua dari individu yang sama.

 

 

  1. 4.    K Independent Sampel Test

Di dalam menganalisis dua penelitian, peneliti seringkali perlu menetapkan apakah beberapa sampel independen dapat dianggap berasal dari populsai yang sama. Harga sampel hampir selalu berbeda-beda, dan yang menjadi permasalahnnya adalah menentukan apakah perbedaan yang diobservasi diantara sampel-sampel itu merupakan petunjuk adanya perbedaan-perbedaan diantara populasi-populasi atau apakah perbedaan tersebut semata-mata hanya perbedaan secara kebetulan saja yang dapat diharapkan terjadi diantara sampel-sampel random dari populasi yang sama. Hipotesis penelitiannya adalah bahwa k populasi berbeda, dan hipotesis statistik yang akan diuji H0: pop 1=…….pop k.

 

 

ü Uji Parametik

Metode statistik untuk uji hipotesis nol digunakan dengan tekhnik analysis of variance (ANOVA). Analysis of variance merupakan metode untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen (metrik) dengan satu atau lebih variabel independen (non-metrik atau kategorikal). Untuk menggunakan ANOVA, tentukan kondisi yang harus disesuaikan. Sampel harus dipilih secara random dari populasi dan populasi seharunya mempunyai varians yang sama. Disamping itu, jarak dari nilai terhadap rata-rata kelompok harus bebas dari jarak nilai-nilai lainnya (bebas dari kesalahan). Terdapat beberapa teknik yang digunakan ketika kita melakukan pengujian dengan Analisis One-Way ANOVA.

 

 

ü Uji Non-parametrik

K independen sampel dalam pengumpulan data menggunakan data nominal. Uji k sampel X2 merupakan suatu perluasan dari two-independen sample. Metode yang tepat untuk menganalisis data ini digunakan Kruskal-Wallis yang merupakan alat uji statistik nonparametrik yang sangat berguna untuk menentukan apakah k sampel independen berasal dari populai yang berbeda. Uji Kruskal-Wallis menguji hipotesis nol bahwa k sampel berasal dari populasi yang sama atau populasi identik dengan median yang sama

 

 

  1. 5.    Related Sample Case

ü  Uji Parametrik

Uji untuk k sample berhububgan mengharuskan situasi dimana:

1) faktor-faktor yang di group harus lebih dari dua tingkatan,

 2) observasi subyek harus sesuai, dan subyek yang sama harus diukur lebih  dari satu kali,

3) data setidaknya merupakan data interval. Dalam desain eksperimen atau expost facto, menggunakan k sampel sering siperlukan untuk mengukur beberapa kali subyek.

Pengulanagan pengukuran ANOVA merupakan tipe khusus dari setiap subyek adalah berhubungan sebagaimana mereka berhubungan dalam uji t ketika hanya dua alat ukur yang ditampilkan. Dalam hal ini setiap subyek bertindak sebagai control sendiri. Pengaruh dari alat yang berhubungan dipindahkan sebelum perhitungan terhadap F rasio.

 

ü   Uji Non-parametrik

Cohran Q test merupakan pilihan yang tepat ketika kita menguji k sample berhubungan. Uji ini merupakan perluasan dari uji McNemar. Uji Q Cohran untuk k sample berhubungan memberikan suatu metode untuk mengji apakah tiga himpunan frekuensi atau proporsi berpasangan (atau lebih dari tiga) saling berbeda signifikan di antara mereka. Penjodohan dapat didasarkan atas ciri-ciri  yang relevan dalam subyek-subyek yang berlainan itu atau berdasarkan kenyataan bahwa subyek-subyek yang sama dipakai di bawah kondisi-kondisi yang berbeda. Uji Cohran ini teristimewa cocok dipakai kalau data ada dalam skala nominal atau merupakan informasi ordinal yang terpisah dua.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

Dr.Ir. Masyuri, Mp dan Drs.M.Zainuddin,Ma,(2008).Mtodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikasi.Malang:RefikaAditama

Dr.Soeratno, N.Ec. dan Dr Lincolin Arsyad, M.Sc.(1998).Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis.Yogyakarta:UppStimYkpn

http://id.wikipedia.org/wiki/Uji_hipotesis

http://sro.web.id/pengertian-uji-hipotesis.html

http://zulfikariz.com/tag/contoh-analisis-data-dan-pengujian-hipotesis/

Ikhsan,Arfan,(2008).Metodologi Penelitian Akuntansi Keprilakuan.Yogyakarta:Graha Ilmu

 

 

 

Contoh Makalah Privatisasi Bumn di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.Latar Belakang Masalah

            Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yait tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahan listrik dan minyak, dan gas bumi. Dengan adanya BUMN diaharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada disekitar lokasi BUMN. Tujuan BUMN bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui perekrutan tenaga kerja oleh BUMN. Upaya untuk membangkitkan kerja dalam mendukung kelancaran proses kegiatan usaha. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerinta untuk memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi yang berada disekitar lokasi BUMN.

            Namun dalam kurun waktu 50 tahun semenjak BUMN dibentuk, BUMN secara umum belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Perolehan laba yang dihasilkan masih sangat rendah. Sementara itu, ssat ini pemerintah Indonesia masih harus berjuang untuk melunasi pinjaman luar negeri yang disebabkan oleh krisis ekonomi tahun 1997 lalu. Dan salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk dapat meningkatkan pendapatannya adalah dengan melakukan privatisasi BUMN.

            Namun demikian, privatisasi BUMN telah mengandung Pro dan Kontra dikalangan masyarakat. Sebagaian masyarakat berpendapat bahwa  BUMN adalah aset Negara yang harus tetap dipertahankan kepemilikannya oleh pemerintah, walaupun tidak mendatangkan manfaat kara terus merugi. Namun adapula kalangan masyarakat yang berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu sepenuhnya memiliki BUMN, yang penting BUMN tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih baik bagi Negara dan masyarakat Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1. PRIVATISASI BUMN

 

2.1.1. Pengertian  Privatisasi

Terdapat banyak defenisi yang diberikan oleh para pakar berkenaan dengan istilah privatisasi. Beberapa pakar bahkan mendefenisikan privatisasi dalam arti luas, seperti J.A. Kay dan D.J. Thomson sebagai “means of changing relationship between the govermengt and private sector”. Mereka mendefenidikan privatisasi sebagai cara untuk mengubah hubungan antra pemerintah dan sektor swasta

Istilah privatisasi sering diartikan sebagai pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta yang berimplikasi kepada dominasi kepemilikan saham akan berpindah ke pemegang saham swasta. Privatisasi adalah suatu terminology yang mencakup perubahan hubungan antara pemerintah denga sektor swasta, diman aperubahan yang paling signifikan adanya disnasionalisasi penjuln kepemilikan public.

Sesuai Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengertian Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Berdasarkan pengertian privatisasi tersebut maka Kementerian Negara BUMN mengenai privatisasi adalah: Mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan guna menjadi champion dalam industrinya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan sahamnya.

.

2.1.2. Tujuan Privatisasi

Pada dasarnya kebijakan privatisasi ditunjukkan untuk berbagai aspek harapan, dilihat dari aspek keuangan, pembenahan internal manajemen (jasa dan organisasi) ekonomi dan politik. Tujuan privatisasi

  1. a.      Dari sisi pembenahan internal manajemen:
    1. Meningkatkan efesiensi  dan produktifitas
    2. Mengurangi peran Negara dalam pembuatan keputusan
    3. Mendorong penetapan harga komersial, organisasi yang berorientasi pada keuntungan dan perilaku bisnis yang menguntungkan.
    4. Meningkatkan pilihan konsumen

 

  1. b.      Dari sisi ekonomi tujuanya adalah :
    1. Meperluas kekuatan pasar dan meningkatkan persaingan.
    2. Mengurangi ukuran sektor public  dan membuka pasar baru untuk modal swasta.
  1. c.       Dari segi politik
    1. 1.      Mengendalikan kekuatan asosiasi/perkumpulan bidang usaha bisnis tertentu dan memperbaiki pasar tenaga kerja agar lebih fleksibel;
    2. Mendorong kepemilikan saham untuk individu dan karyawan serta memperluas kepemilikan kekayaan;
    3. Memperoleh dukungan politik dengan memenuhi permintaan industri dan menciptakan kesempatan lebih banyak akumulasi modal spekulasi;
    4. Meningkatkan kemandirian dan individualisme.

 

2.1.3. Manfaat Privatisasi BUMN

Manfaat dari program privatisasi pada dasarnya dapat ditinjau berdasarkan manfaat bagi perusahaan BUMN itu sendiri, manfaat bagi negara serta manfaat bagi masyarakat

 

  1. a.    Bagi Pemerintah

Manfaat privatisasi bagi Negara adalah membantu memperkuat kapitalisasi pasar modal, mengembangkan sarana investasi, menjadi sumber pendanaan bagi APBN (dari hasil divestasi), membantu mengembangkan sektor riil, dan mendorong perbaikan iklim investas

  1. b.   Bagi Perusahaan BUMN

Bagi perusahaan BUMN yang bersangkutan privatisasi diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal:

 (a) memperbaiki penerapan dan praktik Good Corporate Governance (GCG),

 (b) mendapat akses dan sumber pendanaan baru untuk pertumbuhan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dan

(c) dalam hal privatisasi melalui Strategic Sale (SS) bermanfaat untuk pengembangan pasar, alih teknologi, networking dan peningkatan daya saing perusahaan. 

  1. c.    Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, privatisasi diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu memperluas kepemilikan (penjualan saham melalui pasar modal), menciptakan lapangan kerja karena peningkatan aktivitas ekonomi, dan memperbaiki kualitas jasa & produk melalui pertumbuhan perusahaan serta peningkatan partisipasi dan kontrol masyarakat investor terhadap perusahaan.

2.1.4. Metode Privatisasi

Banyak metode yang ada dalam rangka pelaksanaan privatisasi.BUMN di Indonesia, namun agar dapat berjalan dengan baik tentunyapemilihan strategi privatisasi haruslah direncanakan dengan matangagar berhasil dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Jenis BUMN,kondisi BUMN, serta situasi sosial politik dari suatu negara jugaadalah beberapa faktor yang menentukan sukses tidaknya privatisasidilakukan. Beberapa strategi yang dapat dipilih, antara lain publicoffering, private sale, new private investment, sale of assets,fragmentation, management/employee buy out, kontrak manajemen,kontrak/sewa aset, atau likuidas

  1. Public Offering

Pada strategipublic offering, pemerintah menjual kepadapublik semua atau sebagian saham yang dimiliki atas BUMNtertentu kepada publik melalui pasar modal. Umumnya, pemerintahhanya menjual sebagian dari saham yang dimiliki atas BUMNtersebut. Strategi ini akan menghasilkan suatu perusahaan yang dimiliki bersama antara pemerintah dan swasta. Proporsi kepemilikan pemerintah atas BUMN ini akan menurun.

Public offering ini cocok untuk memprivatisasi BUMN yang cukupbesar, memiliki potensi keuntungan yang memadai dalam waktudekat dapat direalisasi. BUMN harus bisa memberikan informasi lengkap tentang keuangan, manajemen, dan informasi lainnya,yang diperlukan masyarakat sebagai calon investor.

Public offeringini akan dapat terealisasi apabila telah tersedia pasar modal, atau suatu badan formal yang dibentuk dalam rangkamenginformasikan, menarik, dan menjaring publik. Di samping ituharus cukup tersedia likuiditas di pasar modal tersebut. Metode public offering telah dipilih dalam rangka privatisasi beberapaBUMN di Indonesia, antara lain PT. SemenGresik, PT. Indosat,PT. Timah, PT. Telkom, PT. Aneka Tambang, dan Bank BNI.

  1. Private Sale

Pada strategi ini, pemerintah menjual semua atau sebagiansaham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada satu atau sekelompok investor tertentu. Calon investor pada umumnya sudah diidentifikasi terlebih dulu, sehingga pemerintah dapat memilihinvestor mana yang paling cocok untuk dijadikan partner usahanya.Strategi private sale ini fleksibel, tidak harus melalui pasar modal.Cocok untuk privatisasi BUMN yang memiliki kinerja rendah, yang belum layak untuk melakukan public offering. BUMN ini memerlukan investor yang memiliki usaha di bidang industri yang sama, memiliki posisi keuangan yang kuat, dan memiliki kinerja dan teknologi yang baik. Strategi ini juga cocok untuk negaranegara yang belum memiliki pasar modal, atau belum memiliki badan formal yang mampu menjaring investor.

  1. New Private Investment

New private investment dapat ditempuh oleh pemerintah apabila pemerintah atau BUMN menghadapi keterbatasan untuk mengembangkan usaha BUMN tersebut. Dalam hal ini, pemerintah tidak menjual saham yang dimiliki atas BUMN, tetapi mengundang investor untuk menyertakan modal, sehingga modal BUMN akan bertambah. Penambahan modal tersebut sepenuhnya masuk ke BUMN, dan tidak ada dana yang diterima oleh pemerintah secara langsung. Kebijakan ini akan menyebabkan proporsi kepemilikan saham pemerintah atas BUMN tersebut menjadi berkurang. New private investment cocok untuk mengembangkan BUMN, namun BUMN mengalami kekurangan dana, misalnya dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi atau menyediakan infrastruktur dalam rangka peningkatan produksi. Jadi sasaran utamanya bukan untuk menjual BUMN tersebut.

  1. Sale of Assets

Pada strategi ini pemerintah tidak menjual saham yangdimiliki atas saham BUMN tertentu, tetapi menjual aset BUMNsecara langsung kepada pihak swasta. Alternatif lain, pemerintahtidak menjual aset BUMN secara langsung, tetapimenggunakannya sebagai kontribusi pemerintah dalampembentukan perusahaan baru, bekerjasama dengan pihakswasta. Dalam memilih mitra usaha, tentunya pemerintah akanmemilih pihak-pihak yang telah dikenal sebelumnya. Kebijakanpenjualan aset ini lebih fleksibel dan lebih mudah dilaksanakan,dibandingkan menjual perusahaan secara keseluruhan. Kebiajakanini cocok untukdilaksanakan apabila menjual perusahaan secarakeseluruhan merupakan target yang sulit dicapai. Pemerintah dapatmenjual seluruh aset yang dimiliki BUMN, write off semua utang, dan melikuidasi BUMN tersebut.

  1.  Fragmentation

Pada strategi fragmentation ini, BUMN direorganisasi ataudipecah-pecah (fragmentation) menjadi beberapa perusahaanatau dibuat suatu holding company dengan beberapa anakperusahaan. Salah satu atau beberapa anak perusahaankemudian dijual kepada pihak swasta. Kebijakan ini akan menghasilkan beberapa pemilik baru atas satu BUMN sehingga diharapkan dapat menciptakan suasana bisnis yanglebih kompetitif. Strategi ini cocok untuk menjual BUMN yang besar dengan harga yang mahal. Karena mahal biasanya tidak banyak calon investor yang tertarik untuk membeli. Dengan dipecah-pecah, harganya menjadi lebih murah dan alternatif untuk seorang investor untuk membeli menjadi lebih banyak, dimana ia dapat memilih bagian yang paling menarik untuk dibeli.

 

  1.  Management/Employee Buy Out

Pada strategi ini, Pemerintah mengalokasikan sejumlahsaham untuk dibeli oleh para manajer dankaryawan BUMN, ataukoperasi karyawan BUMN. Strategi ini cocok untuk transferkepemilikan BUMN dari pemerintah kepada para manajer dankaryawan BUMN. Dengan memiliki saham, para manajer dan karyawan BUMN diharapkan akan bekerja lebih serius, sehinggakinerja BUMN akan meningkat. Strategi ini juga cocok untuk BUMNyang akan diprivatisasi, namun belum layak untuk melakukan publik offering karena kinerjanya yang kurang baik. Daripada BUMN dilikuidasi, maka strategi ini merupakan alternatif yang lebih baik.

  1. Kontrak Manajemen

Dalam strategi kontrak manajemen, pemerintahmengundang perusahaan swasta untuk “mengelola” BUMN selamaperiode tertentu, dengan memberikan imbalan tertentu (dituangkandalam kontrak kerjasama). Perusahaan tersebut harus bergerakdibidang yang sama, memiliki pengalaman yang cukup, memilikiteknologi dan sumber daya manusia yang lebih baik. Strategikontrak manajemen dimaksudkan untuk

  1.  meningkatkan kinerjaBUMN, melalui peningkatan efisiensi dan atau efektifitas penggunaan aset BUMN,
  2. memperoleh keuntungan yang optimal,
  3. transfer manajemen, budaya kerja, skill, dan teknologi.

Tidak ada transfer kepemilikan dalam strategi ini. Privatisasi yang dilakukan hanya bersifat privatisasi pengelolaan, bukan privatisasikepemilikan. Strategi kontrak manajemen dapat dipakai sebagaistrategi antara sebelum privatisasi kepemimpinan dilaksanakan.Kontrak manajemen merupakan strategi yang baik apabila kondisiBUMN belum layakuntuk dijual. Strategi ini dapat dipakai untukmeningkatkan kinerja BUMN, baik untuk BUMN yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, maupun BUMN yang akan diprivatisasi kepemilikannya.

  1. Kontrak/Sewa Aset

Kontrak/sewa aset adalah strategi di mana pemerint mengundang perusahaan swasta untuk menyewa aset atau fasilitas yang dimiliki BUMN selama periode tertentu.

Pemerintah/BUMN dengan segera akan mendapatkan uang sewa dari perusahaan penyewa, tanpa melihat apakah perusahaan tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Perusahaan penyewa berkewajiban untuk memelihara aset atau fasilitas yang disewanya.Aset atau fasilitas yang disewa bisa termasuk SDM yang mengelola fasilitas atau aset tersebut.

 Strategi ini cocok untuk meningkatkan return on assets (ROA), sehingga aset BUMN bisa dimanfaatkan secara optimal. PT. Tambang Timah (Indonesia) telah menerapkan metode ini. Demikian pula Port Kelang dan National Park Facilities dari Malaysia, serta Port of Singapore dari Singapura. BUMN-BUMN tersebut telah menyewakan asset yang dimiliki dalam rangka meningkatkan ROA.

  1. Likuidasi

Likuidasi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan pemerintah terhadap BUMN. Alternatif ini dapat dipilih apabila BUMN tersebut adalah BUMN komersial, bukan BUMN public utilities atau memberikan public services, tetapi dalam kenyataannya tidak pernah mendapatkan keuntungan dan selalu menjadi beban negara

 

  1. Initial Public Offering (IPO)

Initial Public offering merupakan strategi privatisasi BUMN dengan cara menjual sebagian saham yang dikuasai pemerintah kepada investor publik untuk yang pertama kalinya. Artinya, saham BUMN tersebut belum pernah dijual melalui pasar modal pada waktu sebelumnya. Metode IPO dapat menghasilkan dana segar dalam jumlah yang besar bagi pemerintah, tanpa harus kehilangan kendali atas BUMN tersebut. Investor publik pada umumnya membeli saham untuk tujuan investasi, dengan persentase kepemilikan yang relatif kecil.

 Pada umumnya mereka tidak bermaksud untuk ikut serta dalam kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian IPO ini cocok untuk dipilih apabila nilai saham yang akan diprivatisasi jumlahnya cukup besar, BUMN memiliki kondisi keuangan yang baik, memiliki kinerja manajemen yang baik, tersedia cukup waktu untuk melaksanakan IPO, serta cukup tersedia likuiditas dana di pasar modal.

  1. Right Issue (RI)

Right Issue adalah strategi privatisasi BUMN dengan cara menjual sebagian saham yang dikuasai pemerintah kepada publik, di mana BUMN tersebut telah melakukan penjualan saham melalui pasar modal pada waktu sebelumnya.

Pada dasarnya metode Right Issue tidak jauh berbeda dengan metode initial public offering. Metode Right Issue tidak menyebabkan pemerintah lepas kendali atas BUMN yang diprivatisasi selama masih menjadi pemegang saham mayoritas.

Right issue cocok untuk dipilih apabila nilai saham yang akan diprivatisasi jumlahnya cukup besar, BUMN pernah melakukan penawaran saham melalui IPO, memiliki kondisi keuangan yang baik, memiliki kinerja manajemen yang baik, tersedia cukup waktu untuk melaksanakan Right Issue, serta tersedia likuiditas dana di pasar modal.

  1.  Strategic Sales

Strategic sales (SS) merupakan strategi privatisasi untuk menjual saham BUMN yang dikuasai pemerintah kepada investor tunggal, atau sekelompok investor tertentu. Beberapa metode yang termasuk didalam SS antara lain strategic private sale, new private investment, management/employee buy out dan fragmentation.

 Pada dasarnya, SS dimaksudkan untuk mendatangkan dan melibatkan investor baru dalam pengelolaan BUMN. Disamping membawa dana segar, diharapkan investor baru juga membawa sesuatu yang strategis untuk meningkatkan kinerja BUMN seperti teknologi baru, budaya, metode kerja yang efektif dan efisien, perluasan penguasaan pasar dan sebagainya.

Dengan demikian pemilihan investor baru sangatlah selektif dikaitkan dengan permasalahan yang ada di BUMN yang akan diprivatisasi.

Strategic Sales merupakan pilihan yang baik bila BUMN yang diprivatisasi memiliki kinerja yang kurang baik atau permasalahan keuangan yang kurag sehat. Strategi ini juga dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif cepat dengan biaya yang lebih kecil bila dibandingkan dengan IPO, sehingga cocok untuk strategi privatisasi dengan waktu yang relatif terbatas atau nilai saham yang diprivatisasi kecil, atau bila pasar modal sedang dalam kondisi kekurangan likuiditas

2.1.5.      Pro dan Kontra Privatisasi

            Sebagai sebuah kebijakan yang menyangkut kepentingan public, program privatsasi masih disikapi secara pro dan kontra.

ü    Alasan-Alasan yang mendukung privatisasi

  1. a.                  Peningkatan efisiensi, kinerja dan produktivitas perusahaan yang diprivatisasi.BUMN sering dilihat sebagai sosok unit pekerja yang tidak efisien, boros, tidak professional dengan kinerja yang tidak optimal, dan penilaian-penilaian negatif lainnya. Beberapa faktor yang sering dianggap sebagai penyebabnya adalah kurangnya atau bahkan tidak adanya persaingan di pasar produk sebagai akibat proteksi pemerintah atau hak monopoli yang dimiliki oleh BUMN. tidak adanya persaingan ini mengakibatkan rendahnya efisiensi BUMN.

Hal ini akan berbeda jika perusahaan itu diprivatisasi dan pada saat yang bersamaan didukung dengan peningkatan persaingan efektif di sektor yang bersangkutan, semisal meniadakan proteksi perusahaan yang diprivatisasi. Dengan adanya disiplin persaingan pasar akan memaksa perusahaan untuk lebih efisien. Pembebasan kendali dari pemerintah juga memungkinkan perusahaan tersebut lebih kompetitif untuk menghasilkan produk dan jasa bahkan dengan kualitas yang lebih baik dan sesuai dengan konsumen. Selanjutnya akan membuat penggunaan sumber daya lebih efisien dan meningkatkan output ekonomi secara keseluruhan.

  1. b.                 Mendorong perkembangan pasar modal. Privatisasi yang berarti menjual perusahaan negara kepada swasta dapat membantu terciptanya perluasan kepemilikan saham, sehingga diharapkan akan berimplikasi pada perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.Privatisasi juga dapat mendorong perusahaan baru yang masuk ke pasar modal dan reksadana. Selain itu, privatisasi BUMN dan infrastruktur ekonomi dapat mengurangi defisit dan tekanan inflasi yang selanjutnya mendukung perkembangan pasar modal.
  2. c.                  Meningkatkan pendapatan baru bagi pemerintah.Secara umum, privatisasi dapat mendatangkan pemasukan bagi pemerintah yang berasal dari penjualan saham BUMN. Selain itu, privatisasi dapat mengurangi subsidi pemerintah yang ditujukan kepada BUMN yang bersangkutan. Juga dapat meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan yang beroperasi lebih produktif dengan laba yang lebih tinggi. Dengan demikian, privatisasi dapat menolong untuk menjaga keseimbangan anggaran pemerintah sekaligus mengatasi tekanan inflasi

 

ü    Alasan- Alasan yang menolak program Privatisasi BUMN

Beberapa alasan yang diajukan oleh pihak yang mendukung program privatisasi sebagaimana telah dipaparkan di atas, dinilai tidak tepat oleh pihak-pihak yang kontra.

Alasan bahwa privatisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan yang diprivatisasi dianggap tidak sesuai dengan fakta. Sebab jika itu yang menjadi motifnya, maka seharusnya yang diprivatisasi adalah perusahaan-perusahaan yang tidak efisien, produktivitasnya rendah dan kinerjanya payah. Sehingga dengan diprivatisasi, diharapkan perusahaan tersebut berubah menjadi lebih efisien, produktivitasnya meningkat, dan kinerjanya menjadi lebih bagus.

 Padahal, pada kenyatannya yang diprivatisasi adalah perusahaan yang sehat dan efisien. Jika ada perusahaan negara yang merugi dan tidak efisien, biasanya disehatkan terlebih dahulu sehingga menjadi sehat dan mencapai profit, dan setelah itu baru kemudian dijual.

Alasan untuk meningkatkan pendapatan negara juga tidak bisa diterima. Memang ketika terjadi penjualan aset-aset BUMN itu negara mendapatkan pemasukan. Namun sebagaimana layaknya penjualan, penerimaan pendapatan itu diiringi dengan kehilangan pemilikan aset-aset tersebut. Ini berarti negara akan kehilangan salah satu sumber pendapatannya. Akan menjadi lebih berbahaya jika ternyata pembelinya dari perusahaan asing. Meskipun pabriknya masih berkedudukan di Indonesia, namun hak atas segala informasi dan bagian dari modal menjadi milik perusahaan asing

2.1.6.      Dampak Privatisasi BUMN di Indonesia

Dampak kebijakan privatisasi BUMN jelas terlihat pada perubahan kebijakan  pemerintah dan regulasi. Dimana dapat dikatakan sebagai sarana transisi menuju pasar bebas, aktivitas ekonomi akan lebih terbuka menuju kekuatan pasar yang lebih kompetitif, dengan adanya jaminan tidak ada hambatan dalam kompetisi, baik berupa aturan, regulasi maupun subsidi. Krbijakan privatisasi dikaitkan dengan kebijakan eksternal yang penting seperti tariff, tingkat nilai tukar, dan regulasi bagi investor asing.

Dampak lain yang sering dirasakan dari kebijakan privatisasi yaitu menyebarnya kepemilikan pemerintah kepada swasta, megurangi sentralisasi kepemilikan kepada suatu keompok atau konglimerat tertentu. Sebagai sarana transisi menuju pasar bebas, aktivitas ekonomi akan lebih terbuka maju kekuatan pasar yang lebih kompetitif, dengan jaminan tidak ada hambatan dalam kompetisi, baik aturan, regulasi maupun subsudi.untuk itu diperlukan perombakan hambatan masuk pasar dan adopsi sebuah kebijakan yang dapat membantu perkembangan dan menarik investasi swasta dengan memindahakan efek keruwetan dari kepemilikan pemerintah.

Seharusnya program privatisasi ditekankan pada manfaat transformasi suatu monopoli public menjadi milik swasta. Hal ini terbatas pada keuntungan ekonomi dan politik. Dengan pengalihan kepemilikan, salah satu alternative yaitu dengan melakukan pelepasaan saham kepada rakyat dan karyawan BUMN yang bersangkutan dapat ikut melakukan control dan lebih memotivasi kerja para karyawan karena merasa ikut memiliki dan lebih semangat untuk lebih berpartisipasi dalam rngka meningkatkan kinerja BUMN yang sehat. Hal ini datpat berdampak pada  peningkatan produktifitas karyawan yang berujung pada kenaikan keuntungan.

Privatisasi BUMN di Indonesia mulai direncanakan pemerintah sejak tahun 1990-an. BUMN-BUMN yang telah diprivatisasi seperti PT Telkom (persero)Tbk., PT. Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk., PT bank Mandiri (persero) Tbk,. PT Bank BNI 46 (persero) TBK., PT Indosat (persero) Tbk., ternyata mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap likuiditas dan pergerakan pasar modal.

Selain itu, metode privatisasi yang dilakukan pemerintah pun kebanyakan masih berbentuk penjualan saham kepada pihak swasta. Hal ini menyebabkan uang yang diperoleh dari hasil penjualan saham-saham BUMN tersebut masuk ketangan pemerintah, bukan masuk ke dalam BUMN untuk digunakan sebagai tambahan pendanaan dalam rangka mengembangkan usahanya.

Bagi pemerintah hal ini berdampak cukup menguntungkan, karena pemerintah memperoleh pendapatan penjualan sahamnya, namun sebenarnya bagi BUMN hal ini agak kurang menguntungkan, karena dengan  kepemilikan baru, tentunya mereka dituntut untuk melakukan berbagai perubahan. Namun, perubahan tersebut kurang diimbangi tambahan dana segar yang cukup, sebagian besar hanya berasal dari kegiatan-kegiatan operasionalnya terdahulu yang sebenarnya didapatnya denga kurang efesien.

Dari segi politis, masih bnyak pihak yang kontra terhadap kebijakan privatisasi saham kepada pihak asing ini. Pasalnya, kebijakan ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip nasionalisme. Privatisasi kepada pihak asing ini dinilai akan menyebabkan terbangnya keuntungan BUMN kepada pihak asing, bukannya kembali kepada rakyat Indonesia.

2.2.       REVORMASI BUMN

Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi BUMN telah dimulai pada tahun 1980-an melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1988 yang dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740 dan 741 tahun 1989.  Regulasi ini memberikan wewenang kepada BUMN untuk menggunakan berbagai perangkat reformasi seperti restrukturisasi, penggabungan usaha (merger), kerjasama operasi (KSO) dan bentuk-bentuk partisipasi swasta laintermasuk penawaran saham kepada masyarakat dan penjualan strategis.

Sektor-sektor yang dibuka bagi partisipasi pihak swasta tidak saja dalam sektor yang kompetitif, tetapi juga dimungkinkan dalam bentuk kerjasama usaha di sektor infrastruktur, transportasi dan energi. Sebagai akibat dari kebijakan reformasi BUMN di atas, dalam kurun waktu 1990-1998 pihak investor swasta, asing dan domestik diundang untuk berpartisipasi dalam memiliki saham BUMN.

Sebagian saham negara pada enam BUMN besar telah ditawarkan melalui Bursa Efek Jakarta, Surabaya New York dan London dalam kurun waktu tersebut. Penjualan saham ini sangat sukses dalam terminologi pasar modal, di mana sebesar US$ 4,34 miliar berhasil diperoleh dari penjualan tersebut. Sebanyak 55% dari hasil penjualan masuk kepada Pemerintah serta 45% kepada perseroan-perseroan.

 Saham- saham perusahaan tersebut memiliki prestasi sangat baik di bursa efek Jakarta dan menjadi saham unggulan di bursa tersebut.  Dalam kurun waktu yang sama dilakukan dua penjualan strategis (strategic sales), yaitu PT Intirub pada tahun 1991 dan diikuti oleh PT Aneka Gas Industri pada tahun 1997.

Jumlah saham pemerintah yang dilepas dalam program privatisasi di atas tidak lebih dari 49%, kecuali dalam kasus penjualan strategis PT Intirub, PT Aneka Gas Industri dan Terminal Kontainer Jakarta. 

Meskipun demikian langkah penawaran saham ini minimal memberikan pengalaman kepada pemerintah dan publik mengenai inisiatif privatisasi serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan. Reformasi BUMN telah menjadi progam negara dengan dimasukkannya masalah pengelolaan dan privatisasi BUMN pada butir 12 dan 28 Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 – 2004.

Secara umum reformasi BUMN diperlukan untuk memperbaiki kinerja dan kondisi-kondisi yang dirasakan menghambat perekonomian dan memperburuk keuangan Pemerintah. 

Alasan-alasanumum perlunya tindakan reformasi BUMN adalah:

ü  Biaya produksi yang relatif tinggi menyebabkan tingkat laba yang yang dicapai menjadi rendah dan ketidaksanggupan perseroan untuk membiayai perluasan usaha dari laba yang ditahan.

ü  Keuangan Pemerintah menyebabkan investasi baru tidak dapat dibiayai dari APBN,baik melalui dana segar Pemerintah, maupun proyek pemerintah yang dialihkan sebagai aset (PMP) serta adanya kebijakan nasional untuk mengurangi subsidi.

ü  Tidak banyak sumber daya baru yang dapat diharapkan dari sistem perbankan karena saat ini masih dalam proses recovery Kerjasama usaha yang selama ini dijalankan oleh BUMN, hanya memiliki peranan terbatas dan tidak dapat menggantikan restrukturisasi BUMN itu sendiri. Dengan reformasi BUMN diharapkan tercipta peluang-peluang baru untuk investor swasta dalam negeri dan asing sehingga akan membantu mengembalikan kepercayaan investor dan dengan demikian akan memulihkan perekonomian dari resesi dan sekaligus juga menciptakan akses kepada modal, teknologi dan pasar.

Karena alasan-alasan tersebut diatas, Pemerintah sejak awal tahun 1998 bertekad untuk merestrukturisasi BUMN.Untuk itu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

  1. Menyatukan  tanggung jawab reformasi dan pembinaan BUMN dari yang pada awalnya di Departemen Teknis ke Menteri Negara BUMN, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 dan 13 diikuti dengan PP Nomor 50 dan 64 tahun 1998, kemudian diperbaharui dengan PP Nomor 96 dan Nomor 98 tahun 1999, diikuti PP Nomor 1 dan Nomor 89 tahun 2000, terakhir dengan PP Nomor 64 tahun 2001.
  2. Percepatan langkah restrukturisasi dan privatisasi BUMN.antara lain dengan memperbanyak metode privatisasi
  3. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2000, Pemerintah juga telah merestrukturisasi unit-unit kegiatan pelayanan Pemerintah yang sudah mandiri menjadi suatu badan usaha bisnis (BUMN), diantaranya adalah Yayasan TVRI menjadi Perjan TVRI dan RRI menjadi Perjan RRI, serta Swadana Rumah Sakit Umum menjadi Perjan Rumah Sakit
  4. Memaksimalkan nilai/kepentingan Pemegang Saham, antara lain mendorong peningkatan value creation serta value of the firm
  5. Menyiapkan rencana jangka panjang bagi reformasi BUMN, terutama dalam hal privatisasi.

2.2.1. Peranan Pemerintah dimasa Depan

Butir-butir reformasi BUMN seperti yang dimuat dalam GBHN mengandung semangat bahwa masa mendatang secara bertahap Pemerintah akan lebih berkonsentrasi dan memposisikan diri sebagai pembuat kebijakan untuk menjamin bahwa semua pelaku ekonomi mendapat kesempatan yang sama (level playing field). Dengan berkonsentrasi sebagai regulator,

Pemerintah dapat menghindari benturan kepentingan sebagai pembuat kebijakan dan pelaku ekonomi. Pemerintah tetap memiliki komitmen untuk mengembangkan sektor korporasi, dengan tidak mengabaikan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi. Tujuannya adalah menciptakan kondisi dan mendorong agar perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat memberikan sumbangan yang terbaik bagi kesejahteraan bangsa dan bagi konsumen. Sesuai dengan perannya sebagai regulator, pemerintah akan lebih berkonsentrasi untuk mengembangkan perangkat regulasi sebagai berikut:

Pengelolaan dan keberadaan BUMN akan diatur melalui perangkat Undang-undang;

  1. Penegasan kembali praktek-praktek
  2. Corporate Governance yang akan mengatur pelaksanaan pengelolaan BUMN;
  3. Penetapan prosedur pelaksanaan privatisasi untuk menjamin transparansi dan persaingan yang adil serta menjamin terdapatnya manfaat bagi publik dari program privatisasi tersebut;
  4. Kebijakan persaingan untuk menjamin perusahaan-perusahaan dan produk-produk baru agar bebas masuk ke pasar, hilangnya kartel dan bentuk lain monopoli atau perilaku monopoli;
  5. Insentif untuk meningkatkan investasi, masuknya pengusaha-pengusaha dan usaha-usaha baru, dengan manajemen dan kepemilikan yang beragam;
  6. Pemberian bantuan dengan cara memberikan pelatihan, penelitian, pengembangan pasar, bantuan manajemen serta jasa lainnya, sejalan dengan konsultasi terpadu antara Pemerintah dan sektor korporasi untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia akan dapat sepenuhnya kompetitif di dalam maupun di luar negeri;
  7. Pemerintah tidak akan meninggalkan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada publik.  Langkah-langkah untuk memastikan bahwa kegiatan perseroan-perseroan yang masih dibebani tugas untuk mencapai sasaran jasa pelayanan masyarakat secara nasional, misalnya distribusi benih atau pupuk atau pengadaan jasa transportasi di daerah terpencil, tetap akan berlanjut melalui mekanisme komersial yang akan diatur selanjutnya

2.2.2. Sasaran Program Reformasi BUMN

A.  Sasaran Nasional

Sasaran utama program reformasi BUMN adalah untuk:

  1. Menjamin adanya peningkatan pertumbuhan kinerja BUMN
  2. peningkatan efisiensi dan keuntungan guna menunjang pemulihan ekonomi nasional serta untuk meningkatkan mutu
  3. pelayanan yang diberikan BUMN kepada masyarakat;
  4. Terwujudnya BUMN yang tangguh dan mampu bersaing di pasar global;
  5. Memperbaiki keuangan negara melalui peningkatan pendapatan dan mengurangi atau
  6. menghilangkan  penambahan dana kepada BUMN;
  7. Mengurangi peranan pemerintah, terutama dalam sektor-sektor industri yang telah kompetitif;
  8. Mengembangkan pasar modal;
  9. Memperluas kepemilikan masyarakat atas BUMN dan redistribusi kekayaan
  1. B.       Sasaran Financial

Sasaran program reformasi BUMN di bidang finansial dapat dibagi dalam dua komponen yaitu untuk perseroan dan untuk pemerintah.

  1. 1.      Sasaran finansial untuk perseroanadalah: untuk meningkatkan daya saing BUMN terhadap perusahaan swasta dan meningkatkan laba.  Pencapaian sasaran tersebut akan membuat BUMN mampu melakukan ekspansi usaha baik menggunakan sumber dana internal (laba ditahan) maupun melalui hutang-hutang komersial tanpa mengharapkan bantuan pendanaan pemerintah.
  2. 2.      Sedangkan sasaran reformasi BUMN bagi pemerintahadalah:

ü  Meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak atas penghasilan perusahaan, penghasilan karyawan, dan pajak tak langsung lainnya, serta melalui penerimaan dividen atas saham pemerintah di BUMN.

ü  Memberikan kontribusi terhadap APBN melalui privatisasi BUMN.

ü  Mengurangi beban pemerintah melalui penghilangan subsidi secara bertahap.

ü  Pemerintah dapat membebaskan diri dari tanggungan BUMN yang merugi ataupun tidak memiliki prospek pengembangan di masa datang.

  1. C.           Sasaran BUMN Bagi Konsumen

Bagi perseroan, reformasi BUMN berarti memungkinkan manajemen untuk mengelola perseroan secara profesional berdasarkan standar kemampuan dan keahlian bertaraf internasional. Tujuannya tidak lain yaitu untuk memenuhi kepentingan pemegang saham sebagai investor maupun konsumen.

Reformasi BUMN juga berarti mengurangi peran pemerintah dalam pengelolaan perusahaan. Apabila industri tersebut akan diregulasi, dengan tetap menyeimbangkan pertanggung-jawaban tersebut, pengelola perusahaan harus melaksanakan beberapa sasaran tambahan yang ditetapkan oleh regulator seperti adanya kewajiban layanan publik. Para manajer profesional akan tahan uji dan sadar terhadap resiko pengambilalihan manajemen perusahaan oleh manajer dan investor baru dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan.

Manfaat reformasi BUMN bagi konsumen adalah untuk menjamin bahwa konsumen akan mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang bersaing seperti di dalam industry yang kompetitif dan industri yang bersaing dengan barang-barang impor.  Sementara itu di industi. yang perlu diregulasi seperti telekomunikasi, energi atau air bersih, tujuan pemerintah sebagai regulator adalah untuk merangsang persaingan dan menjamin harga produk serendah mungkin.

 Apabila pemerintah menetapkan harga pada tingkat di bawah harga yang wajar, maka pemerintah dapat memberikan subsidi sepanjang keuangan Negara memungkinkan.


2.2.3. Restrukturisasi dan Privatisasi Sebagai Alat Reformasi Bumn

Salah satu alat reformasi BUMN adalah restrukturisasi dan privatisasi disamping beberapa alat lainnya seperti deregulasi dan debirokratisasi. Terdapat tiga alasan utama mengapa restrukturisasi dan privatisasi BUMN perlu dilaksanakan dengan segera yaitu:

  1. Perbaikan kinerja BUMN dan peningkatan value Pengalaman privatisasi di negara lain menunjukkan bahwa pemilik baru dari sebuah BUMN lazimnya melakukan perbaikan secara lebih efektif, mengingat adanya modal,  teknologi, keahlian dan/atau jaringan pemasaran yang baru.
  1. Mendorong terbentuknya good governance (perusahaan yang sehat, transparan dan akuntanbel serta pemerintahan yang efektif) Setelah lebih dari setengah abad merdeka, kita perlu mendorong usaha-usaha kearah pembentukan pemerintahan yang efektif. Privatisasi menjadi salah satu mesin pendorong bagi upaya tersebut sehingga tugas-tugas pemerintahan yang berkaitan dengan dunia usaha akan lebih terfokus, efisien dan ditekankan pada perancangan dan penyempurnaan regulasi tingkat sektoral serta penetapan kebijakan sektor yang jelas dan kondusif bagi investasi.
  1. Mengurangi beban Negara Negara tidak sanggup untuk memiliki perseroan dengan biaya tinggi atau tidak efisien, terutama perseroan yang bidang usahanya adalah kompetitif dan dapat dikelola lebih baik oleh swasta.
  1. Privatisasi adalah bagian dari reformasi struktural yang akan menolong bangsa Indonesia keluar dari resesi saat ini, terutama dengan penyerahan pengelolaan sektor-sektor yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak

2.2.4. Kendala Reformasi BUMN

Kendala serius yang harus diatasi dalam pelaksanaan reformasi BUMN secara cepat:

  1. Kapasitas pasar modal saat ini tidak dapat menampung pelaksanaan privatisasi sejumlah besar BUMN melalui penawaran umum karena masih terbatasnya aliran dana dalam negeri dan investasi portofolio dari luar negeri.
  2. Keterbatasan pengalaman dalam mengelola program reformasi yang sebesar ini. Sebagai contoh kegiatan perencanaan, penempatan karyawan dan pengoperasian dari badan-badan regulator yang baru tentu akan memerlukan waktu.
  3.  Belum adanya kesamaan persepsi dalam upaya reformasi BUMN membutuhkan sosialisasi yang menyeluruh kepada stakeholder (Manajemen, karyawan, DPR-MPR, masyarakat dll).
  4.  Kendala regulasi sektoral yang sering kali tidak sinkron tujuan reformasi

2.2.5. BUMN Penerapan Good Corporate Govermance (GCG) dan BUMN Online

Kajian empiris maupun pengalaman di lapangan sekilas membuktikan bahwa investor akan kembali menanamkan modalnya di suatu perekonomian baik melalui pasar saham, obligasi maupun dalam sector riil, jika negara tersebut telah berhasil menunjukkan kesungguhannya dalam nenerapkan Good Corporate GovernmentInvestor sesungguhnya ingin merasa yakin bahwa:

  1. Modal yang ditanamkannya akan digunakan sesuai dengan interest mereka.
  2. Keuangan perusahan dilaporkan secara tepat waktu dan transparan sehingga keputusan investasiyang dilakukan telah berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  3. Direksi sebagai eksekutif maupun komisaris sebagai pengawas adalah orang-orang terbaik yang akan membawa perusahaan mencapai peningkatan nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan shareholders, dan bukannya kepentingan mereka sepihak.

Belajar dari pengalaman tersebut, pemerintah telah membuat komitmen dalam penerapan praktek- praktek GCG dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor S–106/M-PM.PBUMN/2000 pada tanggal 17 April 2000 yang menyerukan agar BUMN melaksanakan praktek-praktek GCG. Pedoman lebih lanjut mengenai GCG dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Nomor KEP–23/M–PM.PBUMN/2000 mengenai Pengembangan Praktek GCG dalam Perusahaan Perseroan (Persero).

 Praktek-praktek Good Corporate Governance didasarkan pada tiga prinsip dasar yakni transparansi, kemandirian dan akuntabilitas.

Transparansi

adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan ( disclossure).

Kemandirian

 diartikan sebagai keadaan dimana Persero bebas dari pengaruh/tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi.

Akuntabilitas

Diartikan sebagai adanya sistem pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki organ persero. DPR, Meneg BUMN (sebagai pemegang saham BUMN), Departemen Teknis, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi bertanggungjawab terhadap perannya masing-masing dalam menjaga kekayaan rakyat Indonesia di BUMN yang bersangkutan.

Praktek-praktek Good Corporate Governance yang diperkenalkan kepada BUMN antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Peran dan tanggung jawab Komisaris/ Dewan Pengawas akan didorong untuk lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan pendapat kepada Direksi dalam pengelolaan BUMN;
  2. Peran dan tanggung jawab Direksi akan diperjelas, khususnya sehubungan dengan tujuan utama masing-masing BUMN;
  3. Pembentukan Komite Audit sebagai sub-komite Komisaris secara bertahap akan  diterapkan kepada seluruh BUMN;
  4. Kriteria seleksi (fit and proper test) dan proses penunjukan yang transparan dan terencana bagi Komisaris/ dan Direksi akan diimplementasikan.
  5.  Surat Penunjukan bagi Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi secara formal menjelaskan ntara lain tugas, tanggungjawab serta harapan-harapan Pemerintah
  6.  Dokumen Statement of Corporate Intent (SCI) akan diterapkan bagi semua BUMN yang 100% sahamnya dimiliki Pemerintah. Dokumen ini merupakan dokumen pernyataan maksud perusahaan yang telah disetujui oleh BUMN dan Pemerintah sebagai pemegang saham/ yang intinya memuat target-target kinerja dan indikator-indikator lain yang harus dicapai dan dipertanggungjawabkan oleh BUMN serta sistem pemantauan pencapaian target-target kinerja

Makalah Akuntansi syariah dan Perkembangan Transaksinya di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1. Latar Belakang

            Benarkah ilmu akuntansi ada dalam Islam? Partanyaan ini begitu menggelitik, karena agama sebagaimana dipahami banyak kalangan, hanyalah kumpulan norma yang lebih menekankan pada persoalan moralitas. Dan karenanya prinsip-prinsip kehidupan praktis yang mengatur tata kehidupan modern dalam bertransaksi yang diatur dalam akuntansi, tidak masuk dalam cakupanagama.

 

            Anggapan terhadap akuntansi Islam (akuntansi yang berdasarkan syariah Islam) wajar saja dipertanyakan orang. Sama halnya pada masa lalu orang meragukan dan mempetanyakan seperti apakah ekonomi islam Jika kita mengkaji lebih jauh dan mendalam terhadap sumber dari ajaran Islam –Al-Qur’an maka akan menemukan ayat-ayat maupun hadits-hadits yang membuktikan bahwa Islam juga membahas ilmu akuntansi.

 

            Agama diturunkan untuk menjawab persoalan manusia, baik dalam tataran makro maupun mikro.. Ajaran aama memang harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya, ajaran agama sebagai “pesan-pesan langit” perlu penerjemahan dan penafsiran. Inilah masalah pokoknya : “membumikan” ajaran langit. Di dunia, agama harus dicari relevansinya sehingga dapat mewarnai tata kehidupan budaya, politik, dan sosial-ekonomi umat. Dengan demikian, agama tidak melulu berada dalam tataran normatif saja. Karena Islam adalah agama amal. Sehingga penafsirannya pun harus beranjak dari normatif menuju teoritis keilmuan yang faktual. Eksistensi akuntansi dalam Islam dapat kita lihat dari berbagai bukti sejarah maupun dari Al- Qur’an. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, dibahas masalah muamalah. Termasuk di dalamnya kegiatan jual-beli, utang-piutang dan sewa-menyewa.

 

               Dari situ dapat kita simpulkan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan muamalah. Dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan accountability. Wacana Akuntansi Syariah Akuntansi konvensional yang sekarang berkembang adalah sebuah disiplin dan praktik yang dibentuk dan membentuk lingkungannya. Oleh karena itu, jika akuntansi dilahirkan dalam lingkungan kapitalis, maka informasi yang disampaikannyapun mengandung nilai-nilai kapitalis Kemudian keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil pengguna informasi tersebut juga mengandung nilai-nilai kapitalis.

 

                  Singkatnya, informasi akuntansi yang kapitalistik akan membentuk jaringan kuasa yang kapitalistik juga. Jaringan inilah yang akhirnya mengikat manusia dalam samsara kapitalisme.dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Islam dan barat terdapat perbedaan yang sangat besar. Dalam masyarakat Islam terdapat sistem nilai yang melandasi setiap aktivitas masyarakat, baik pribadi maupun komunal. Hal ini tidak ditemukan dalam kehidupan masyarakat barat. Perbedaan dalam budaya dan sistem nilai ini menghasilkan bentuk masyarakat, praktik, serta pola hubungan yang berbeda pula . Tujuan akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teologis. Dengan akuntansi syariah, realitas sosial yang dibangun mengandung nilai tauhid dan ketundukan kepada ketentuan Allah swt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Identifikasi Masalah

Dari latar belakang penulisan ilmiah ini, penulis mengidentifiksikan masalah sebagai berikut:

  1.  Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat tentang Akuntansi Syariah
  2. Masih banyak masyarakat yang menganggap Akuntansi Syariah tidak berbeda dengan Akuntansi  Konvensional
  3. Masih adanya kalangan yang menganggap akuntansi syariah kurang tepat jika diterapkan di indonesia karena prinsip akuntansi indonesia lebih cenderung ke akuntansi konvensional yang berkiblat ke amerika

 

 

 

1.3.Batasan Dan Rumusan Masalah

1.3.1.      Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis memfokuskan permasalahan dilihat dari  pengertian serta prinsip Akuntansi baik syariah maupun konvensional, prinsip syariah, serta sejarah dan perkembangan Transaksi akuntansi syariah di indonesia

 

1.3.2.      Perumusan Masalah

  1. Mengetahui apa itu akuntansi syariah?
    1. Menjelaskan perbedaan akauntansi syariah dan akuntansi konvensional?
      1. Menjelaskan Bagaimana Perkembangan Transaksi Akuntansi Syariah Di indonesia

 

1.4.   Maksud dan Tujuan Penulisan

1.4.1.      Maksud Penulisan

              Penulisan ini dikerjakan dengan maksud selain menyusun Penelitian Ilmiah sebagai persyaratan dalam memenuhi penilaian mata kuliah Akuntansi Syariah(ASY) pada Program Strata Satu Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Jambi Jurusan Akuntansi, serta mengetahui Bagaimana perkembangan Transaksi akuntansi syariah di indonesia serta dunia

 

 

 

 

1.4.2.      Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan ini adalah untuk:

  1. Menegerti dan memahami apa itu akuntansi syariah,
  2. Mengerti dan mengetahui perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvnsional
  3. Mengetahui bagaimana perkembangan transaksi akuntansi syariah di dunia khususnya di indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

METODE PENULISAN

 

 

3.1.                       Objek Penulisan

      Dalam penulisan ini, penulis menggunakan objek penelitian dengan  menggunakan data dari buku Bak dan Lembaga Keuangan, artikel, internet

 

3.2.                              Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, untuk memperoleh data dan kesimpulan yang obyektif dan memenuhi permasalahan yang akan dibahas, maka dilakukan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

a.       Data Sekunder

       Data sekunder adalah data yang cara pengambilannya melalui browsing di internet.

b.      Studi Pustaka

       Studi Pustaka adalah penulis memperoleh data dari beberapa litelatur yang berkaitan dengan           penulisan dan berpedoman pada buku sebagai acuan penulisan ini.

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

                    Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah swt memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At Taubah ayat 105 : “Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu” Karena kerja membawa pada ke-ampunan, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad saw : “Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan”.(HR.Thabrani dan Baihaqi) Dari paparan di atas, dapat dinyatakan bahwa kaidah Akuntansi dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Akuntansi dalam Islam dapat kita lihat dari berbagai bukti sejarah maupun dari Al-Qur’an. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, dimana maksud dari surat ini adalah membahas masalah muamalah. Termasuk di dalamnya kegiatan jual-beli, utang-piutang dan sewa-menyewa. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan muamalah, dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan accountability. Akutansi secara konvensional dipahami sebagai satu set prosedur rasional yang digunakan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan pengendalian. Akutansi dalam pemahaman ini berfungsi sebagai benda mati yang paten seperti teknologi yang konkret, tangible, dan value-free.2 Mereka berargumentasi bahwa akutansi harus memiliki standar paten yang berlaku secara umum di semua organisasi, tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi lokal yang bisa menyebabkan keberagaman model akutansi dan harus bebas nilai (value-free). Karena akutansi yang tidak bebas nilai/sarat nilai (non-value-free) bisa menyulitkan dalam memahami informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, pendukung akutansi model ini memilih untuk melakukan harmonisasi dalam praktek akutansi. Dan dapat di simpulakn bahwa perbedaan antara akuntansi syari’ah dengan akuntansi konvensional menurut pengertian dari masing-masing akuntasi tersebut adalah : Akuntansi konvensional dijadikan dasar dan ruh oleh akutansi ala Amerika (modern atau konvensional sehingga tidak mengherankan corak kapitalis muncul dalam praktik riilnya karena semuanya mengarah pada batasan memberikan informasi semata tanpa adanya spirit tanggung jawab (ataupun jika ada, ia hanya bersifat horisontal bukan horisontal dan vertikal). Sedang kan Akutansi shari’ah yang berbasiskan ruh ilahi adanya akuntansi tersebut di simpulkan dari sumber-sumber islam dan di situ adanya tanggung jawab dan Akuntansi Islam ada konsep Akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum Syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia dan Akuntansi Islam sesuai dengan kecenderungan manusia yaitu hanief yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan ada pertanggungjawaban di akhirat, dimana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Allah SWT.

 

  1. A.                Pengertian Akuntansi Syariah

              Menurut surat Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dan menurut sejarah Pengertian akutansi adalah disebutkan muncul di Italia pada abad ke-13 yang lahir dari tangan seorang Pendeta Italia bernama Luca Pacioli yang menulis buku “Summa de Arithmatica Geometria et Propotionalita” dengan memuat satu bab mengenai “Double Entry Accounting System”.

               Dari sisi ilmu pengetahuan, Akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam account, perkiraan atau pos
keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba (Dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat A-Baqarah :282).

            Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya…

               Akuntansi Syari’ah adalah Secara etimologi , kata akuntansi berasal dari bahasa inggris, accounting, dalam bahasa Arabnya disebut “ Muhasabah” yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu.
Kata “hisab” banyak ditemukan dalam Al-qur’an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka, seperti Firman Allah SWT.

QS Al-Isra’ (17) : 12
“…. bilangan tahun-tahun dan perhitungan….”
QS Al-Thalaq (65) : 8
“…. maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras…”
QS Al-Insyiqah (84) : 8
“…. maka dia akan diperiksa dengan pemerikasaan yang mjudah…”.

 

               Kata hisab dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan pada bilangan atau perhitungan yang ketat, teliti, akurat, dan accountable. Oleh karena itu, akuntasi adalah mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang dan tidak pula lebih.

                  Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Syari’ah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syari’ah, yaitu tidak mengandung zhulum (Kezaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan), barang yang haram dan membahayakan.

 

  1. B.            Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah
  2. a.           Pertanggungjawaban (Accountability)

                    Prinsip pertanggungjawaban (accountability), merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh Allah SWT. untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

 

  1. b.            Prinsip Keadilan

                  Menurut penasiran Al-Qu’an surat Al-Baqarah; 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahan harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 265 juta, maka akuntan (perusahaan) harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal transaksi. Secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dengan kata lain tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan.

 

 

  1. c.             Prinsip Kebenaran

                      Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan.
Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan tansaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka, pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syari’ah dapat diterangkan.

Dari penjelasan di atas bahwa kata keadilan dalam kontek aplikasi akuntansi mengandung dua makna:

 

1)             Keadilan mengandung makna yang berkaitan dengan moral, yaitu kejujuran, yang menempatkan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran, informasi yang dihasilkan oleh seorang akuntan akan berakibat fatal pada pemakai dan pengguna laporan keuangan. Sehingga pengambilan keputusanpun salah dan secara tidak langsung berdampak pada masyarakat banyak.

 

2)             Kata keadilan bersifat fundamental. Dimana kata adil disini merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dokontruksi terhadap keadaan akuntansi modern menuju pada akuntansi yang lebih baik dan termoderinisasi sesuai dengan nilai-nilai Islam yang ada.

 

 

Menurut pandangan beberapa kalangan yang lain akuntansi Islam (syari’ah) mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut adalah:

  1. 1.             Prinsip Legitimasi Muamalat yaitu sasaran-sasaran, transaksi-transaksi, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan itu sah dan benar menurut syariat.
  2. 2.             Prinsip Entitas Spiritual adalah adanya pemisahan kegiatan investasi dari pribadi yang melakukan pendanaan terhadap kegiatan investasi dalam aktivitas perusahaan.
  3. 3.             Prinsip Kontinuitas yaitu prinsip yang keberadaanya dapat memberikan pandangan bahwa perusahaan itu akan terus menjalankan kegiatannya sampai waktu yang tidak diketahui, dan dilikuidasinya merupakan masalah pengecualian, kecuali jika terdapat indikasi yang mengarah kepada kebalikannya.

 

 

Dari prinsip ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

a)      Umur perusahaan tidak tergantung pada umur pemiliknya.

b)      Mendorong manusia agar salalu beramal dan bekerja keras, padahal ia mengetahui    bahwa dia akan tiada suatu saat nanti.

 

 

  1. Prinsip Kontinuitas (Going Concern) merupakan kaidah umum dalam investasi. Prinsip ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar perusahan terus beroperasi.
  2. Prinsip Matching yaitu suatu cermin yang memantulkan hubungan sebab akibat antara dua sisi, dari satu segi, dan mencerminkan juga hasil atau dari hubungan tersebut dari segi lainnya

Berdasar pada nash-nash Al-Qur’an yang telah dijelaskan tentang konsep akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi syari’ah, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri akuntansi syari’ah sebagai berikut;

  1. Dilaporkan secara benar (QS. 10:5)
  2. Cepat dalam pelaporannya (QS.2:202, 19:4,5)
  3. Dibuat oleh ahlinya (akuntan) (QS.13:21, 13:40)
  4. Tearang, jelas, tegas dan informatif (QS. 17:12, 14:41)
  5. Memuat informasi yang menyeluruh (QS.6:552, 39:10)
  6. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan (QS.2:212, 3:27)
  7. Terperinci dan teliti (QS.65:8)
  8. Tidak terjadi manipulasi (QS.69:20, 78:27)
  9. Dilakukan secara kontinyu (tidak lalai) (QS.21:1, 38:26)

 

  1. C.           Persamaan dan Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

                   Akuntansi syari’ah dan akuntansi konvensional merupakan sifat akuntansi yang diakui oleh masyarakat ekonomi secara umum. Keduanya merupakan hal yang tidak terpisahkan dari masalah ekonomi dan informasi keuangan suatu perusahaan atau sejenisnya. Untuk membedakan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam akuntansi syari’ah dan akuntansi konvensional, dapat diuraikan sebagai berikut;

 

  1. 1.             Persamaan prinsip akuntan syariah dan akuntansi konvensional

1. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi;

2. Prinsip penahunan (hauliyah) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan;

3. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;

4. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;

5. Prinsip perbandingan (muqabalah) dengan prinsip perbandingan income dengan cost (biaya);

6. Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan;

7. Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

 

2. Sedangkan perbedaannya, menurut Husein Syahatah, dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, antara lain terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas;

2. Modal dalam konsep Akuntansi Konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang;

3. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagi sumber harga atau nilai;

4. Konsep konvensional mempraktekan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko;

5. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal;

6. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.

Komponen laporan keuangan entitas Syariah meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana qardh dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan komponen laporan keuangan konvensional tidak menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana qardh.

Dari penjelasan di atas dapat di disimpulakan perbandingan akuntansi syariah dan akuntansi konensional

a.      Akuntansi Syari’ah

  1. Keaadaan entitas didasarkan pada bagi hasil.
  2. Kelangsungan usaha tergantung pada persetujuan kontrak antara kelompok yang terlibat dalam aktivitas bagi hasil.
  3. Setiap tahun dikenai zakat, kecuali untuk  pertanian yang dihitung setiap panen.
  4. Menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban kepada Allah SWT, masyarakat dan individu.
  5. Berhubungan erat dngan konsep ketaqwaan, yaitu pengeluaran materi maupun non-materi untuk memenuhi kewajiban.
  6. Berhubungan dengan pengukuran dan pemenuhan tugas atau kewajiban kepada Allah AWT, masyarakat dan individu.
  7. Pemilihan teknik akuntansi dengan memperhatikan dampak baik buruknya pada masyarakat.

b.     Akuntansi Konvensional

  1. Keadaan entitas dipisahkan antara bisnis dan pemilik.
  2. Kelangsungan bisnis secara terus menerus, yaitu didasarkan pada realisasi aset.
  3. Periode akuntansi tidak dapat menunggu sampai akhir kehidupan perusahaan dengan mengukur keberhasilan aktivitas perusahaan.
  4. Bertujuan untuk pengambilan keputusan.
  5. Reabilitas pengurang digunakan dengan dasar pembuatan keputusan
  6. Dihubungkan dengan kepentingan relatif mengenai informasi pembuatan keputusan.
  7. Pemilihan teknik akuntansi yang sedikit berpengaruh pada pemilik.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. D.      Perkembangan Transaksi Syariah

              Akuntansi syariah pertama kali di terapkanPerbankan Islam pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Perintisnya adalah Ahmad El Najjar. Sistem pertama yang dikembangkan adalah mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba / bagi hasil) pada tahun 1963. Kemudian pada tahun ’70-an, telah berdiri setidaknya 9 bank yang tidak memungut

usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

 Baru kemudian berdiri Islamic Development Bank pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, yang menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara anggotanya dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.

  Kemudian setelah itu, secara berturut-turut berdirilah sejumlah bank berbasis Islam antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979) Phillipine Amanah Bank (1973) berdasarkan dekrit presiden, dan Muslim Pilgrims Savings Corporation (1983).

                 Akuntansi pertama kali dikenal di Indonesia sekitar tahun 1960an, sementara akuntansi  konvensional yang kita pahami dari berbagai literature menyebutkan bahwa akuntansi pertama kali berkembang di Italia dan dikembangkan oleh Lucas Pacioli (1494). Pemahaman ini sudah mendarah daging pada masyarakat akuntan kita. Olehnya itu, ketika banyak ahli yang mengemukakan pendapat bahwa akuntansi sebenarnya telah berkembang jauh sebelumnya dan di mulai di arab, akan sulit diterima oleh masyrakat akuntan.

 

                 Perkembangan akuntansi syariah beberapa tahun terakhir sangat meningkat ini di tandai dengan seringnya kita menemukan seminar, workshop, diskusi dan berbagai pelatihan yang membahas berbagai kegiatan ekonomi dan akuntansi Islam, mulai dari perbankan, asuransi, pegadaian, sampai pada bidang pendidikan semua berlabel syariah.

           Namun dokumen tertulis yang menyiratkan dan mencermikan proses perjuangan perkembangan akuntansi syariah masih sangat terbatas jumlahnya. Demikian pula dengan sejarah perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Kekurang tertarikan banyak orang terkait masalah ini, baik sebagai bagian dari kehidupan penelitian maupun sebagai sebuah ilmu pengetahuan menjadikan sejarah akuntansi syariah masih sangat minim di temukan.
Bank syariah sebagai landasan awal perkembangan akuntansi syariah.

              Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses pendirian Bank Syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah. Pendirian ini dimulai dengan serangkaian proses perjuangan sekelompok masyarakat dan para pemikir Islam dalam upaya mengajak masyarakat Indonesia bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama. Kelompok ini diprakarsai oleh beberapa orang tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada waktu itu, sekitar tahun 1990-1991.

                  Setelah didirikannya bank syariah, terdapat keganjilan ketika bank membuat laporan keuangan. Dimana pada waktu itu proses akuntansi belumlah mengacu pada akuntansi yang dilandasi syariah Islam. Maka selanjutnya munculah kebutuhan akan akuntansi syariah Islam. Dan dalam proses kemunculannya tersebut juga mengalami proses panjang.

             Berdirinya bank syariah tentunya membutuhkan seperangkat aturan yang tidak terpisahkan, antara lain, yaitu peraturan perbankan, kebutuhan pengawasan, auditing, kebutuhan pemahaman terhadap produk-produk syariah dan Iain-Iain. Dengan demikian banyak peneliti yang meyakini bahwa kemunculan kebutuhan, pengembangan teori dan praktik akuntansi syariah adalah karena berdirinya bank syariah. Pendirian bank syariah adalah merupakan salah satu bentuk implementasi ekonomi Islam.

 

Tabel 1.1.Daftar jumlah kantor bank syariah di indonesia:

Kantor

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012(Jan)

Bank umum syariah

2

3

3

3

3

5

6

11

11

11

Unit usaha syariah

8

15

19

20

26

27

25

23

24

24

BPRS

84

88

92

105

111

131

138

146

155

155

Jumlah Kantor

337

443

550

636

1024

1024

1233

1763

2101

2202

                Dengan demikian, berdasarkan data dokumen, dapat diinterpretasikan bahwa keberadaan sejarah pemikiran tentang akuntansi syariah adalah setelah adanya standar akuntansi perbankan syariah, setelah terbentuknya pemahaman yang lebih konkrit tentang apa dan bagaimana akuntansi syariah, dan terbentuknya lembaga-lembaga yang berkonsentrasi pada akuntansi syariah. jadi secara historis, sejak tahun 2002 barulah muncul ide pemikiran dan keberadaan akuntansi syariah, baik secara pengetahuan umum maupun secara teknis. Sebagai catatan, IAI baru membentuk Komite Akuntansi Syariah di Indonesia.

              pada tahun 2007, terdapat setidaknya 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah. Hanya saja, aset perbankan syariah periode Maret 2006 baru tercatat 1,40 persen dari total aset perbankan

          Sedangkan untuk pertumbuhan asetnya, sistem perbankan Islam telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sebesar 74% per tahun selama kurun waktu 1998 sampai 2002 (nominal dari Rp. 479 milyar pada tahun 1998 menjadi 2.718 milyar pada tahun 2001). Dana pihak ketiga telah meningkat dari Rp. 392 Milyar menjadi 1.806 milyar. (Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, 2002: 5). Volume usaha mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 64,98 % pada periode 2001-2003, bahkan pada tahun 2004 pertumbuhannya mencapai 80,56 %. Dari sisi ekspansi untuk pembiayaan meningkat sebesar 101,08 % dengan pertumbuhan dana yang dihimpun dari pihak ketiga sebesar 85,33%.(

               Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia sampai akhir November 2004 rasio antara pembiayaan dan penghimpunan dana (financing to deposit ratio/FDR) mencapai 104,81 % dan ini merupakan angka tertinggi bila dibandingkan dengan semua perbankan syariah di negara-negara lain. Angka LDR (Loan Deposit Ratio) mencapai tingkat yang lebih tinggi dibanding perbankan konvensional Indonesia yang mencapai rata-rata sebesar 48 %.

 

 

 

Sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank  Transaksi ini terus mengalami peningkatan, diantaranya:

  1. Obligasi Syariah (Sukuk)
  2. Pasar Modal Syariah
  3. Dana Pensiun Syariah
  4. Pendanaan Proyek Syariah
  5. Real Estat Syariah

 

  1. 1.             Obligasi Syariah(Sukuk)

               Obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional. Semenjak ada konvergensi pendapat bahwa bunga adalah riba, maka instrumen-instrumen yang punya komponen bunga (interest-bearing instruments) ini keluar dari daftar investasi halal. Karena itu, dimunculkan alternatif yang dinamakan obligasi syariah. Sebenarnya obligasi yang tidak dibenarkan itu adalah obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar bunga (sistem riba).

 

               Di dalam Islam, istilah obligasi lebih dikenal dengan istilah sukuk. Merujuk kepada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, “Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari’ah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syari’ah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”. Untuk menerbitkan obligasi syariah, beberapa persyaratan harus dipenuhi, yakni aktivitas utama (core business) yang halal, dan tidak bertentangan dengan substansi fatwa DSN.

 

 

  1. 2.             Pasar Modal Syariah

                    Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah.

             Sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MoU antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MoU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia.

                   Dari sisi kelembagaan Bapepam-LK, perkembangan Pasar Modal Syariah ditandai dengan pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004 pengembangan Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK, dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit eselon IV yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon III.

                Pada tanggal 23 Nopember 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007.

             Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.

               Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam-LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

 

  1. 3.             Dana Pensiun Syariah

             Salah satu yang menjadi dasar asuransi syariah adalah adanya perintah untuk saling tolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan (ref QS 5:2). Selain refensi tersebut terdapat ayat-ayat Al Qur’an yang ditafsirkan berkaitan dengan kegiatan asuransi. Selain berdasarkan ayat Al Quran rujukan lainnya adalah ditemuinya kebiasaan suku Arab sebelum masa kenabian Muhammad SAW menerapkan azas tolong menolong apabila salah satu anggota suku mengalami kemalangan. Seluruh anggota suku akan membantu mengurangi beban dari anggota yang sedang mengalami kemalangan tersebut. Pada zaman Rasulullah SAW, Rasul tidak melaranga hal tersebut sehingga para sahabat menganggap bahwa perbuatan tersebut diperkenankan. Rasulullah SAW akan menghentikannya apabila ada tradisi lama yang bertentangan dengan hukum Islam. Pada awal abad kedua setelah masa kenabian, yaitu pada masa perkembangan umat islam meluas dikalangan para saudagar yang merantau untuk berniaga menjual atau membeli barang diluar negeri, terdapat kebiasaan untuk mengumpulkan sejumlah uang dengan tujuan saling menolong untuk meringankan kerugian yang dialami oleh seorang saudagar bila mengalami kemalangan atau perampokan. (ref hal 639, Islamic Finance, M Ayub). Pada kondisi inipun tidak ada ulama menyatakannya sebagai kegiatan yang diharamkan.

                  Perkembangan Asuransi syariah didasarkan kepada prinsip ajaran Islam untuk saling menolonng,  tidak berdasarkan prinsip mengalihkan risiko dengan imbalan sejumlah uang atas suatu kejadian di masa datang yang tidak pasti kapan akan terjadinya. Uang imbalan akan hangus atau menjadi milik pihak asuransi apabila sampai dengan waktu yang diperjanjikan tidak terjadi risiko atau kondisi yang tidak diinginkan. Pada asuransi Syariah pihak-pihak yang memerlukan asuransi diminta untuk menyerahkan dana (premi) kepada perusahaan asuransi untuk dikelola dan nantinya apabila tidak digunakan maka dana tersebut menjadi tetap milik anggotanya atau dihibahkan menjadi dana kebajikan (tabarru), apabila terjadi kemalangan maka dana tersebut akan digunakan untuk meringankan beban anggota yang mendapat kemalangan

 

  1. 4.             Pendanaan Proyek Syariak

            Konsep syariah ini intinya pembagian sama rata baik keuntungan maupun kerugian dalam setiap program ataupun proyek yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

 

  1. 5.             Real Estat Syariah

             Hak untuk memiliki sebidang tanah dan memanfaatkan apa saja yang ada didalamnya, Real estet yang dimaksud di sini merupakan pemberian kredit kepada nasabah, Transaksi ini banyak di gunakan masyarakat khususnya di indonesia karna tidak mengunakan sistem bunga namun sisitem bagi hasil yang diterapkan di perbankan syariah

 

 

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

                   Akuntansi Syariah yaitu akuntansi yang berbasis syariah islam sehingga dalam penerapan di perlukan pemahaman mengenai syariah islam, Sedangkan cara dan metode pecatataan dalam pembukuan sama halnya dengan akuntansi Konensional,

               Pada saat sekarang ini Transaksi akuntansi syaiah sedang mengalami peningkatan baik di Indonesia sendiri maupun di tingkat internasional,hal ini di karenakan penerapan sistem akuntansi syariah yang menggunakan system bagi hasil pada setiap asset dan memberikan tanggung jawab baik secara horizontal maupun vertikal.

 

4.2. Saran

              Dilihat dari keuntungan-keuntungan dan manfaat penggunaan metode akuntansi syariah  seharusnya baik Lembaga, perusahaan dan masyarakat menggunakannya. Namun faktanya pada zaman ini masih banyak yang menggunakan metode akuntansi  konvensional karena tergiur oleh bunga yang dijanjikan. Padahal bunga adalah riba dalam hukum Islam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/Keuangan/200

Contoh Makalah Aspek Keprilakuan Pada Penyusunan Laporan Keuangan

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

Mulai dari zaman prasejarah telah menunjukan bahwa manusia di zaman itu telah mengenal adanya hitung-menghitung meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Dengan semakin majunya peradapan manusia menyebabkan pentingnya pencatatan, pengihktisaran dan pelaporan sebagai bagian dari proses transaksi. Sehingga akuntansi sebagai hasil dari proses transaksi telah mengalami metamorfosis yang panjang untuk menjadi bentuk yang modern seperti saat ini.Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam pengambilan keputusan.

Keterampilan matematis sekarang ini telah berperan dalam menganalisis permasalahan keuangan yang kompleks. Begitu pula dengan kemajuan dalam tehnologi komputer akuntansi yang memungkinkan informasi dapat tersedia dengan cepat. Tetapi, seberapa canggihpun prosedur akuntansi yang ada, informasi yang dapat disediakan pada dasarnya bukanlah merupakan tujuan akhir. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk untuk memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Namun, pemilihan dan penetapan keputusan tersebut melibatkan berbagai aspek termasuk perilaku dari para pengambil keputusan. Dengan demikian akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan informasi akuntansi.  

Kesempurnaan teknis tidak pernah mampu mencegah orang untuk mengetahui bahwa tujuan jasa akuntansi bukan hanya sekedar teknik yang didasarkan pada efektivitas dari segala prosedur akuntansi, melainkan bergantung pada bagaimana prilaku orang-orang di dalam organisasi.

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

 

2.1.      SYARAT-SYARAT PELAPORAN

                   Dunia ini penuh dengan persyaratan untuk melaporakan informasi kepada orang lain tentang siapa atau apa kita ini, bagaimana kita menjalankan hidup kita ,bagaimana kita mrenjalankan hidup kita, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita,bagaimana keadaan dari orang dan benda untuk mana kita bertanggung jawab, dan seterusnya. Hal hal ini pada umumya disebut  “persyaratan’’ pelaporan, meskipun beberapa diantaranya tidak dapat dipaksakan. Kebanyakan riset akutansi keprilakuan mengenai dampak informasi telah memfokuskan pada bagaimana penerima menggunakan informasi yang dilaporakan guna membuat penilaan dan atau keputusan.

                        Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atasinformai yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karana pengumpulan dan pelaporan informmasi mengonsumsi sumber daya, iasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela kecuali pelopor yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi si penerima untuk berprilaku sebgaiman yang diinginkan si pelopor.

                       Informasi yang dilaporkan adalah bagian yang penting dari proses daripengelolaan dan pengendalian organisasi. Tanpa informasi, manajer, kreditor, dan pemilik tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau apakah tindakan korektif diperlukan. Meskipun alternatjf seperti pengamatan langsung atau audit mendadak kadang kala digunakan, informasi yang dilaporkan merupakan cara umum untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk pengendaliaan

                       Persyartan pelaporan dikenakan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang den organisasi dengan cara  yang beraneka ragam rupa. Dalam organisasi biasanya manajer memiliki hak untuk mengharuskan bawahanya melaporkan sapek manapun dari kenierja pekerjaan mereka. Apakah mereka dapat memeksakan persyartan semacam itudengan efektif adalah kurang jelas dan bergantug pada sejumlahfaktor organisasional, dan mungkin pribadi

                       Perusahaan yang dimiliki oleh publik diharuskan melaporkan secara ekstensif kepada bapepam dan ublik umum mengenai status keuangan dan operasinya. Berbagai pemeritah pusat maupun daerah juga mengaruskan organisasi dan individu untuk melaporkan berbagai macam masalah keuangan dan non keunagan dengan berbagai sanksi yang dikenakan untuk ketidak patuhan.setiap orang yang terlibat dalam perancanagn dan penggunaan system informasi perlu memahami ampaka yang mungkin dari persaratn pelaporan terhdap pengirim informasi, serta bagaimana memprediksikan dan mengidrentifikasikan dmapak semacam itu.

                       Bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi prilaku

Gagasan bahwwa persyaratan pelaporan mempengaruhi prilaku pelapor bukanlah sesuatu yang baru ataupun unik bagi manajemen dan akuntansi. Para psikolog sangat menyadari bahwa orang dapat merespon terhadap  ‘tuntutan” dari situasii eksperimental dengan berprilaku secara berbedadengan apa yang mereka lakukan pada situasi lain. Sementara psikolog eksperimental mencoba menjahui hal ini karna orientasi dari riset mereka, manajer dan badan regulasi mencoba secara aktif untuk memberikan tuntutan kepada orang lain guna membuat mereka berprilaku dengan cara tertentu. Manajer dan  badan regulasi menggunakan oersyaratan pelaporan baik untuk menggunakan tuntutan semacam itu dan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi prilaku dan kinerja.

                       Diakui bahwa pengirim mungkinsaja dengan sengaja melaporkan informasi palsu yaitu mereka dapa saja berbohong. Infformasi yang tidak akurat juga dapat dilaporkan dengan sembrono karna system informasi yang tida memadai. Guna memastikan keandalan dariinformasi yang dilaporkan adalakh fungsi penting dari audit laporan keunagan oleh akuntan publik independen yang bersertifikasi, dari audit internal oleh staf yang hanya bertanggung jawab kepada manajemen puncak untuk mengecek para bawahan ditemat oleh atasan. Dan  ‘’ kunjungan lapangan” oleh para penyandang dana dari badan layanan sosial. Suatu mekanisme untuk memastikan integritas informasi yang dilaporkan adalah penting dari disain atas pelaporan mana pun.

                        Persyarata pelaporan dapat mempengaruhi prilaku pelopor dalam beberapa cara. Bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi, seperti audit dan pengamatan langsung, juga memiliki dampak yang sma terhadap persyaratan pelaporan selain dampak spesifikasinya sendiri

 

 

2.1.1.      Antisipasi Penggunaan Informasi

            Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama –sama dengan informasi lainya, untukmengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang akan dilaporkan. Karna orang pada umumnya bereaksi dengan cara-cara yang mereka yakin akan mengarah pada hasil yang mereka inginkan, pengirim informasi tersebut mencoba untuk menyimpulkan bagaimana penerima informasi akan menggunakan dan bereaksi terhadap informasi yang disediakan. Jika pengirimmengidentifikasi adanya suatu reaksi yang tidak menyenangkan terhadapinformasi mngenai prilaku merea sekarang. Mereka mungkin akan memodifikasi prilaku mereka sedemikian rupa, sehingga informasi yang dilporkan akan menimbulkan reaksi yang lebih diinginkan.

                        Persyaratan pelaporan kemungkinan besar akan mempengaruhi prilaku pengirim ketika informasi yang dilporkan merupakn deskripsi megenai prilaku pengirim atau sesuatu yang dipengaruhi peningrim atau sesuatu untuk mana si pengirim betanggung jawab.

                        Bagaiman informasi yang dilporkan berkaitan dengan prilaku pengirim adalah penting? Semakin informasi yang dilporkan mencerminkan sesuatu yang dapat dikendalikan oleh si pengirim, semakin besar kemungkinan bahwa prilaku pengirim akan dimodifikasi.pengirim dapat merasakn cukup pasti bahwa perubahan dalam prilaku akan mengarahkan perubahan yang diinginkan dlam informasi yang dilapoirkan.

                        Dalam konteks manajemen pengirim sering sekali dianggab bertanggung jawab untuk mengendaikan hal-hal yang juga dipengaruhi oleh beberapafaktor lain yang tdak dapat dipengaruhi oleh sipengirim. Misalnya saja  perekonomian dapat secara signifikan mempenagruhi penjualan suatu devisi dan tentu saja tidak dapat dikendalikan oleh manajer devisi. Meskipun prinsip akuntansi  manajemen untuk membuat manajer bertanggung jawab hanya untuk hal-hal untuk mana mereka memiliki  wewenag dan kemmmpuan untuk mnegendalikan, tidak mudah untuk benar-benar mengetahui seberapa banyak dari hasil sekarang yang disebabkan oleh tindakan pengirim dibandingkan oleh faktor-faktor lain. Ketika banyak faktor diluar prilaku pengirim mempengaruhi suatu hasil pengirim kemungkinan besar tidak akan merubah prilakunya guna menghasilakn informasi yang berbeda karna dua alasan. Pertama pengirim mungkin tidak mengetahui bagaimana untuk keprilakuan guna mecapai hasil dan informasi yang diinginkan. Kedua sering kali ada keinginan untuk menyalahkan faktor-faktor lain atas hasil yang dicapai ketika sipengirim ditanyakan mnenai hal itu

 

 

2.1.2.   Prediksi Si Pengirim Mengenai Penggunaan Si Pemakai

           Kadang kala penerima menyatakan secar jelas bagaiman mereka mengiginkan si pengirim berprilaku. Tetapi seringklai mereka tidak menginginkan atau mereka mungkin menginginkan banyak hal lain yang sulit dicapai secar simultan, seperti laba jangka pendek yang tinggi, pertumbuhan jangka panjang yang baik, atau citra publik yang bagus. Jika si pengirim bertanggung jawab kepada si penerima, maka si pengirim ingin berprilaku dengan caa –cara yang akan menyenangkan sipenerima. Apa yang diharuskan diambil, mengenai tindakan dan hasil manakah yang penting bagi sipenerima.

                        Kadangkala seseorang merasa pasti mengenia bagaimana penerima akan menggunakan informasi sementara pad aaktu lain seseorang tidak merasa pasti mengenai bagaiman informasi tersebut digunakan. Jika setip orang selalu jelas dan jujur mengenai bagaiman mereka akan menggunakan informasi yang dilaporkan , maka akan terdaat sedikit masalah, tetapi tetap masih ada kemungkinan bahwa informasi tersebut akan kemudian dilaporkan dengan cara-cara yang tidak dimaksudkan ketika perama kali informasi tersebbut diminta.  Seringkali, oaring yang memminta informasi tidak secara eksplit bagaiman informasi tersebut akan digunakan atau dnegn siapa informasi tersebut akan dibagi. Dalam kasus ini pelapor mrmpunyai pekerjaan yang sulit untuk menebak akapan dan bagaimana informasi tersebut dapat digunakan. Mereka kemungkinan besar akan mendasarkan perediksi mereka pada bagaimana informasi yang dilaporkan digunakn dalam situasi yang serupa dala pengamatan mereka. Atau bagaiman merka akan menggunakannuya jika mereka ada pada posisi si peminta informasi, bersama –sama pada informasi apapun yang tersedia bagaiman laporan ini akan digunkan.

                        Kadang kala, bahkan ketika orang menyatakan dengan jelas mengenai bagaiman mereka berencan untuk menggunakn informasi yang dilaporkan, mereka secara actual akan menggunakan informasi tersebut dengan cara-cara yang mereka indikasikan atau janjikan tidak akan digunakan. Ada kemungkinan tela ditematkan ada posisi ini  oleh seseorang yang mengorek informasi  dari anda dengan janji bahwa I formasi tersebut akan disebar atau digunakan terhadap anda kemudian, hanya untuk menemukan bahwa ternya mereka memenag menyebarkanya atau bahkan mereka menggunakan informasi tersebut pada setiap arugumentasi dengan anda. Fatanya potensi semaacam itu untuk penyalahgunaan  atas informasi tertentu telah mengarh padadimasukanya aturan mengenai keamanan dan privasi dengan kaitanya dengan catatan karyawan dan medis.

                        Dalam kasus-kasus lain adalah  jelas dari respon penerima atau kurangnayya respons penerima, bahwa mereka tidak menggunakan informasii yang dilpaorkan seperti yang mereka katakan. Anekdot klasik mengenai hal ini adalah mahasiswa yang mengetik alamat alamat ynag panjang ditengah-tegah suatyu makalah untuk menembah ketebalanya, makalah tersebut dikembalikan dnegna suatu nilai,tetapi tanpa indikasi bahwa makalah tersebut telah dilihat dosen.

                        Sementara contoh ini kelihatanya agak ekstream, banyak manajer mengakui bahwa mereka tidak mempunyai waktu untuk menggunakan seluruh informasi yang mereka terima mengenai prilaku bawahanya. Dalam banayak kasus bawahan merekanampaknya benar-benar menyadari  bahwa atasanya tidak menggunakan informasi tertentu yang dilaporkan,dan mereak bertindak tidak sesui dengan itu. Jika kegunaan yang dimaksudkan tidak sesuai dnegn yang dimaksudan maka pengirim akan menggunakan informasi masa lalunya dalam situasi yang serupa dan keyakinan lainya mengenai penerima dan situasi guna membuat estimasi terbaik mereka mengenai bagaimana informasi yang dilaporkan akan benar-benar digunakan.

 

 

2.1.3.      Insentif/Sanksi

            Ketika pengirim telah membuat estimasi terbaiknya mengenai apakah-dan jika demikian bagaiman penerima akan menggunakan informasi tersebut,maka pertanyaan berikutnya adala  ‘apakah yang dilakukan sipenerima tentang itu?dalam beberapa kasus, seseorang mengetahui bahwa sipenerima tidak akan senang denagn informasi tersebut, tetapi tidak dapat dilakukan mengenai hal itu. Faktanya, kadangkala orang yang mengiginkan informasi tersebut bahkan tidak dapat memaksakan  persyaratan pelaporan. Dalam kasus mana ‘pengirim’ krmungkinan besar tida k akan mengirimkna informasi itu. Tetapi ketika penerima memiliki paling tidak cukup kekuasaan langsung maupun tidak langsung utuk memaksakan persyaratan pelaporan, maka ia kemungkinan besar paling tidak memiliki suatu kekuasaan atas tindakan si pengirim.

                        Kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah penentu yang paling penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa sipengirim akan mengubah prilakunya. Semakin besar potensi yang ada bagi sipenerima untuk memberikan penghargaan atas snksi kepada si pengirim , semakin hati hati si pengirim akan bertindak dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan akan diterima oleh sipenerima. Misalnya saja,mahasiswa kemungkinan besar akan mengerjakan tugasnya ketika tugas tersebut dikumpulkan dan diberi nilai dibandingkan jika tidak meskipun manfaat pembelajaran sama dalam kedua  kasus

 

 

 

 

2.1.4.               Penentuan Waktu

                 Waktu adalah peenntu penting dalam menentukan apakah persyaratn pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam prilaku pengirim atau tidak. Supaya persyartan pelaporan dapat menyebabkan si pengirim mengubah prilakunya , ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Jika persyaratn pelaporan tersebut hanya terjadi setelah pengirim telah bertindak, maka tidak ada peluang untuk mengubah prilaku masa lalu. Tetapi kebanyakan persyaeatan palporan bersifat repetitive dalam konteks manajemen, sehingga bahkan jika persyaratan pelaporan yang pertama dikenakan setelah prilaku yang dilaporkan terjadi, pelapor akan mengetahui didepan bahwa laporan berikutnay harus dibuat. Karna data biasanya tidak dikumpulkan kecuali seseorang bermaksud menggunakanya, maka persyaratn pelaporan yang baru sering kali memerlukan data baru dikumpulkan yang memberikan peluang untuk mengubah prilaku sebelum pelaporan.

 

 

2.1.5.         Strategi Respons interatif

              Mengubah prilakubiasnya mahal biayanya. Orang dipengaruhi banyak tuntutan, batasan, dan keinginan yang saling bersaing satu smaa lain , perubahan apaun dalam prilaku biasanya  memengaruhi lbih dari stau dimensi ini dan tidak selalu kerah yang diprediksi atau diinginkan. Paling tidak menghabiskan banyak waktu utuk tugas menyisakan lebih sedikit waktu yang tersedia untuk tugas lainya.

                        Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah terus pberprilaku seperti baiasa, melaporkan sejujurnya prilaku tersebut, dan menunggu respon dari si penerima. Jika tidak ada respon maka strategi tersebut dapat diteruskan. Umpan baik negate dari penerima mengindikasikan baha prilaku yang dilaporkan tidak diinginkan, memperbaiki estimasi pengirim mengenai prilaku apa yang diinginkan si penerima dan bagaiman ia merespon. pada putaran pertama ‘’kami sedang mengerjakanya-hal hal seperti ini butuh waktu untujk merubah ‘’mungkin adalah respon yang mencukupi, ackerman menunjukan bahwa kombinasi antar persyaratan pelaporan dan pernyataan yang jelas mengenai prilaku yang diinginkan, serta umpan balik mungkin tidak mencukupi untuk mendrong prilaku yang diinginkan dalam situasi-situasi tertentu. Penghargaan dan sanksi yang dikaitkan dengan prilaku tersebut dibutuhkan dalam beberapa atau semua situasi.

Oleh karna itu kemungkinan pelapor mengubah prilakunya dalam maenggapai persyaratan elaporan saja bergantung palig tidak sebagian pada:

  1. Seberapa jelas apa yang diingin kan si penerima untuk terjadi
  2. Seberapa jelas untuk apa informasi yang dilaporkan tersebut akan digunakan oleh si penerima
  3. Penghargaan atau sanksi apa yang dapat diberikan oleh si penerima kepada si pengirim
  4. Penghargaaan atau sanksi manakah yang mungkin digunakan oleh sipenerima
  5. Seberapa besar perubahan dalam prilaku pada suatu dimensi dapat mempengaruhi kinerja pada dimensi-dimensi penting lainya.

 

 

2.1.6.      Pengarah Perhatian

            Suatu persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah prilakunya,bahkan jika ia tidak mengharapkan penerima bereaksi terjhadap siuatu informasi yang dilaporkan. Hal itu karna informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatiaan pada bidang-bidag yang berkaitan dengan nya yang dapat mengarah pada perubahan prilaku. Meskipun dampak mengarahkan perhatian mungkin kurang ampuh dan kurang rentan terhadap prediksi dibandingkan dengan dampak antisipasi, dampak tersebut dapat mempengaruhi prilaku dalam beberapa situasi. Dampak tersebut kemungkinan besar dapat terjadi dalam situasi dimanaprilaku yan dilaporkan penting bagi sipengirim karna beberapa alasan, dan dimana terdapat cukup banyak kelonggaran (slack) dalam system yang memungkinkan si pengirim untukmengubah prilakuknya tanpa dampak negative terhadap aspek aspek lain dari kinerjanya. Hal ini lebih lemah dibandingkan dnegan damapak antisipasi.

                        Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagia dampak dari pencatatan dan bukan damapak dari pelaporan informasi karna damppak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Tetapi dampak tersebut dipertimbangkan karna dampak tersebut dapat terjadi sebgai respon terhadap persyaratan pelaporan dari luar meskipun hal tersebut dapat juga terjadi tanpa adanya persyaratan tersebut.

                        Banyak program manajemen waktu mengguanakn dampak mengarahkan perhatian untuk menghasilkan perubahan prilaku. Partisipan diminta untuk menyimpan catatan yang terinci mengenai bagaimana mereka menghabiskan waktu, tetapi tidak diharuskan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada siapapun. Mereka kemudian dapat menggunakn informasi tersebut untuk menentukan apakah mereka menghabiskan waktunya dengan cara-cara  yang mendukung pernyataan prioritas mereka apakah banayak dari waktu mreka yang disia-siakan .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.         DAMPAK DARI PERSYARATAN PELAPORAN

                        Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi prilakudisemua bidang akuntansi:keuangan,erpajakan, manajerial, dan sosial. Kompleksitas dari lingkungan akuntans adalah penghalang terhadap penilaian dampak dari persyaratan pelaporan. Terdapat begitu banyak hal yan terjadi pada waktu yang bersamaan, sehingga suluit mengatakan dengan pasti yang manakah yang menyebabkan prilaku yang diamati. Bukti-bukti mengenai dampak persyaratan pelaporan masih belum konklusif,tetapi pengetahuan yang lebih substantive dan metedologi riset yang lebih baik sedang dikembangkan. Bagian bagian berikut ini  membahas mengenai pemikiran sekarang diberbagai bidang.

 

 

2.2.1.             Akuntansi Keuanngan

                        Badan-badan yang berwenag dalam akuntansi keuangan di amerika serikat, termasuk securities exchange commission (sec), financial accounting standards board(FASB) dan financial executives research foundation (FERF) telah mengakui dampak potensial yang dimilki persyaratan pelaporan terhadap prilaku korporat. FASB dan FERF baru-baru ini mulai mendorong dan mendukung investigsai mengenai dampak semacam itu dan mempertimbnagkan secara ekslplit dalam proses penetapan standar.

                        Pada awaltahun 1969 diusulkan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secra umuum(generally accepted accounting standar-GAAP) dapat mempengaruhi prilaku korporat. Hawkins membahas dampak-dampak yang mungkin terhadap kebijakan  operasi manajer mengenai prinsip-prinsip akuntansi untuk pajak tangguhan. Kredit translasi mata uang asing, laba persaham, konsolidasi, laba atau rugiiluar biasa, ekuivalen saham biasa, dan sewa guna usaha, ia menyatakan GAAP ynag baik secara keprilakuan akan menghambat manajer untuk mngambil tindakan operasi yang tidak diinginkan guna membenarkan adopsi atas suatu alternative akuntansi dan menghambat adopsi praktik akuntansi oleh korporasi yang menciptakan ilusi kerja,syangnya ia tidak melakukan investigasi apakah dampak yang ia argumetasikan benar-benar terjadi atau tidak ia juga tidak membahas situasi hadirin yang dampak mempengaruhi kekuatan dari dampak tersebut , akan tetapi sejak saat itu telah dilakukan perubahan dalam banyak bidang GAAP yang dibahasnya.

                        Beberapa prinsip akuntansi kemudian diterapkan setelah diperdebatkan terlebih dahulu mengenai dampak ayng akan ditimbulkan. Beberapa hal yang controversial  dari pernyataan akuntansi tersebut merupakan contoh mengenai bagaimana prinsip akntansi tersebut berprilaku. Contoh contoh tersebut meliputi bagaimana perlakuan atas kerugian yang secara signifikan dipengaruhi oleh melemahnya mata  uang rupiah terhadap dolar. Dan bagaimana perlakuan atas kelebihan nilai pembayara untuk kontrak utang dalam mata uang asing, sebelum diterapkan dan diakui sebagai biaya atau dikapitalissihal hal tersebut terlebih dahulu mngalami perdebatan yang melibatkan berbagai kelompok, dan interpretasi tersebut dinyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh tingkat inflasi yang luar biasa dan melibatkan transaksi operasi dalam mata uang dolar dapat dikapitalisasi oleh Perusahaan.

                       Prinsip akuntansi yang kontroversional lainya termasuk perlakuan atas biaya penelitian dan pengembangan, serta persyaratan pelaporan akuntansi atas inflasi yang mengharuskan dibuatnya penyesuaian dlam laporan keuangan, demikian pula halnya dengan akuntansi minyak dan gas bumi.

                       Dalam akuntansi minyak dan gas bumi pengakuan beban dengan metode-metode yang diperbolehkan menunjukan adanya negosiasi antar kelompok yang kompeten dan terlibat dalam penggunaan akuntansi minyak dan gas bumi tersebut. Dalam akuntansi tersebut diyatakan bahwa pengunaan perhitungan biaya penuh (full coating-FC) daan uasa yang berhasil (successful effort- SE) merupak dua metode yang disetujui.kedua metode tersebut muncul secra bertahap. Karna pengguanaan metode SE dapat menyebabkan kerugian besar yang harus ditampilkan dlam laporan laba rugi  maka baik pihak penyusun laporan keuangan maupun penerima laporan keuangan memiliki suatu kekhawatiran yang serius atas pandangan yang negative terhadap informasi keuangan yang dilaporkan itu.rasa khawatir itu diwujudkan lewat pengajuan usulan metode lain yaitu metode FC

 

 

2.2.2.            Akuntansi Perpajakan

               Akuntansi perpajakan keprilakuan merupakan bidnag yang relative masih belum dieksplorasi. Akan tetapi bidang tersebuttentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitanya denganpersyaratan pelaporan. Beberapa orang percaya bahwa persyartaan pelaporan pajak yang sekarang melanggar hak konstitusional. Umumnya dipandnag bahwa persyaratan pelaporan pajak rumit dan sulit bagi banyak pembayar pajak.

               Beberapa persyaratan pelaporan telah dikenakan tidak hanya kepada pembayar namun juga pada pihak lain seperti karyawan dengan maksud untuk membuat hukum pajak lebih dipatuhi. Pengetahuan bahwa informasi tersebut akan dilaporkan kepad kantor pajak oleh orang lain diharapkan akan mebuat pembayar pajak kemungkinan kecil akan mencoba untuk menghindari pajak. Perhatikan bahwa hukum pajak tidak berubah,persyaratan pelaporan menurunkan peluang untuk berbuat curang tanpa menapatkan hukuman.

               Usaha pada tahun 1985 untuk mengharuskan pencatatan rinci atas pengurangan beban bisnis mungkinadaalah contoh yang paling baru dan kontroversional mengenai dapakkeprilakuan dari persyartan pelaporan pajak. Telah dibantah bahwa orang-orang bisnis akan mengeluarkan lebih sedikit dan dengan demikian mengklaim lebih sedikit pengurangan di bandingkan dengan persyaratan pembukuan yang sekarang. Faktanny, catatan yang lebih rinci itu sendiri tidak perlu dilapokan, tetapi pembayar pajak dan penyususn laporan pajak diharuskan untuk melaporkan bahwa catatan smecam itu disimpan dan tersedia untuk diperiksa.

 

 

 

 

 

2.2.3.            Akuntansi Sosial

               Hanya sedikit saja yang mengetahui dampak drai akuntansi sosial terhadap pengirim informasi. Masih terdapat relative sedikit akuntansi sosial bagi publik, dan kebanyakan riset mengenai hal itu berkaitan dengan dampak terhadap penerima dari informasi yang dilaporkan. Karna akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela, maka tidak ada dampak apapun dalam persyaratan pelaporan,meskipun masih terdapat dampak terhadap pelaporan secara sukarela. Karana akuntansi sosial merupakan bidang perhatian dan relative baru dan seringkali mengalami konfllik dengan criteria kerja yang sudah mapan, maka terutama sangat penting untuk menggabungkan persyaratan pelaporan dengan keperilakuan dan sanki untuk ketidakpatuhan yang sangat eksplit.

 

2.2.4.            Akuntansi Manajemen

               Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun  yang diinginkan kepada bawahan, pos pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Akan tetapi hanya sedikit data akuntansi manajemn yang tersedia bagi publik, karana data tersebut jarang dilaporkan diluar organisasi. Sangat sulit pula untuk di genaralisasi karna setiap organisasi mempunyai sitem akuntansi manajemen, sekelompok persyaratan pelaporan, dan hubungan organisasional yang unik.

               Kombinasi dari hasil riset dalam bidang ini menunjukan proses yang sangat kompleks dimana persyaratan pelaporan berinteraksi dengan sejumlah variable dan proses organisasional lainya. Kesimpulan yang paling masuk akal yang dapt ditarik dari hasil risst yang tersedia bahwa kadang kala, persyaratan pelaporan menghasilkan dampak ynag dapat diamati terhadap prilaku pelapor dan kadang kala tidak. Keanekaragaman dari faktor-faktor yang mungkin harus dipertimbangkan membuatnya menjadi ngat sulit untuk memprediksikan kapan dan damapak apa yang akan terjadi.

               V.T Ridgeway (1959) adlah salah stu orag yang menarik perhatian pada apa yang disebut sebagai   “konskuensi dis fungsional dari ukuran kinerja’’ ia memperingatkan bahwa satu ukuran nomerik tunggal biasanya tidak dapat mencangkup  segala sesuatu yang pentng yang mencangku operasi.

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.      PENILAIAN DAMPAK TERHADAP PENGIRIMAN INFORMASI

                         Terdapat  banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaoran terhadap pengirim informasi. Hal yang paling tersedia adalah pengambilan keputusa deduktif yang melibatkan keputusan secra hati-hati mengenai bagaiman persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan multifungsional lainya guna membentuk prilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memberlakukan persyartan pelaporan. Coba tempakan diri nada pada posisi si pengirim dan tanyakan pada diri anda sendiri,   “apa yang akan saya lakukan jika ada pada posisinya dan harus melaporkan informasi tersebut?” berguna untuk bertanya kepada orang lain dengan latar belakang dan porspektif yang berbeda untuk melakukan hal yang sama karna mereka mungkin melihat sesuatu dengan cara yang tidak pernah anda pikirkan. Ini adalah cara yng sederhana dan murah, dan cepat untuk mencoba memprediksikan dampak dari persyaratn pelaporan, sebelum persyaratan tersebut diterapkan.

            Metode lain adalah dengan menanyakan kepada pelapor mengenai prilaku mereka, suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah denngan melkukan survei, yang terdiri atas pertanyanaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan atau pertanyaan-pertanyaan yang luas dengan kemungkinan jawaban yangterbuka, atau atas gabungan keduanya. Survei tersebut dapat ditanyakan secra langsung  “apakah persyaratan pelaporan ini menyebabkan anda mengubag prilaku anda ?,” atau lebih tidak langsung mencoba untuk memperoleh hal yang sama.survei tersebut dapat dilakukan secara pribadi, lewat telpon,atau leawat kuisioner yang dikirim melaui pos. metode ini hanya memberikan apa yang rela dan mampu untuk diberikan ooleh pelapor kepada anda mengenai persepsi mereka sendiri atas prilaku dan reaksinya terhadap persyarata pelaporan. Sayangnya, respon ini tidak terlalumencerminkan prilaku mereka secara akurta. Pelapor dapat dnegan senngaja berbohong, tetapi mereka juga dapat memiliki persepsi yang tidak akurat atas prilaku mereka. Kesalahan yang mungkin ini dapat terjadi untuk kedua kemungkinan. Pelapor dapat berfikir bahwa mereka telah mnegubah prilaku mereka dengan cara-cara atau jumlah sebenarnya tidak mereka lakukan, atau seblaiknya.

           Cara untuk memastikan apakah persyaratn pelaporan mengubah prilaku prilaku pelaporan adalah dengan mengamati prilaku denggan dan tanpa persyaratan pelaporan. Hal ini sebainya dilakukan dalam eksperimen terkendali dimana satu-satunya hal yang dapat berubah adalah persyaratan pelaporan. Tetapi, agar hasinya berguna, penting bahwa kondisi eksperimen cukup serupa dengan kondisi alamiah diman persyaratan pelaporan ada. Hal ini tida selalu mudah untuk dilakukan.

           Beraneka ragam pendekatan dapat diambil untuk mengukur prilaku dalam kondisi alamiah itu sendiri. Ketika terdapat akses langsung ke pelapor danpaling tidak beberapa variable relevan yang dapat dikendalikan atau dimanipulasi, gunakan  “studi lapangan yang bersifat eksperimen semu” yang meruak suatu kompromi atara kepastian dan relavansi. Metode tersebut adalah metode yang paling mendekati eksperimen laboratorium dalam hal engendalian dan oleh karna itu memberikan suatu pengujian tas kausalitas. Ketika pengirim hanya dapat diamati (yaitu tidak ada variable yang relevan yang dapat dikenddalikan atau dimanipulasi), maka hal ini merupak study kasus dalam beberapa konteks akuntansi, terutama keuangan, tidak ada pengendalian yang tersedia, sehingga seseorang harus menggunakan data apa pun yang tersedia mengenai prilaku dari pengirim. Hal ini disebut dbngan  “analisis post hoc atas data sekunder”.

           Masalah dalam kondisi alamiah adalah bahwa banyak hal-hal lain yangkemungkinan akan berubah pada saat yang bersamaan sengan persyartan pelaporan. Hal ini menyulitkan untuk menentukan apakah penyebab  dari prilaku yang diamati adalah karna persyartan pelporan atau karna satu atau lebih faktor lainnya. Juga, terutama ketika analisis post hoc terhadap data sekunder digunakan, ukuran ukuran langsung dari prilaku yang diamati mungkin tidak tersedia.

           Meskipun terdapat kesulitan-kesulitan tersebut, penting untuk mencoba menentukan bagaimana persyratabn pelaporan telah, mempengaruhi prilaku pelapordalam cara yang menguntungkan atau tidak mnguntungkan dan dapat diprediksi atau tidak,sebagaimana dnegn kebanyakan tugas evaluasi kinerja, kombinasi dari beberapa metode peniaian kemungkinan besar akan memberikan haisl yang paling andal

 

BAB III

PENUTUP

 

 

3.1 KESIMPULAN

            Sebagaimana di ketahui bersama masalah pokok dari proses akuntansi adalah implikasi komunikasi informasi mengenai keungan dan manajemen.  Namun, bukan hanya pihak  pelapor atau pengirim informasi saja yang memiliki harapan, pihak penerima informasi juga memiliki harapn tersendiri leawat prilaku yang diwujudkan terhadap informasi tersebut.  Kedua belah pihak masing-masing memiliki prilaku yang berbeda terhhadapinformasi yang sama. Dengan demikian, untuk mencapai efektifitas komunikasi, pihak penerima informasi harus mnyeadi prilaku dari pihak pengirim informasi, karna pihak pengirim informasi dapat bertindakdisfungsional terhadap informasi yang signifikan. Oleh karena itu, bentuk laporan yang menjadi bagian dari rangkaian komunikasi perlu ditinjau mana kala membawa damapak negative bagi proses komunikasi

         

 

Contoh makalah Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik

BAB I

PENDAHULUAN

 

Mata kuliah akuntansi sektor publik dapat dikatakan sebagai bidang studi akuntansi mandiri. Bidang studi ini tentunya tidak dapat dilepaskan begitu saja dari bidang akuntansi lainnya. Tanpa disadari oleh kita, sebetulnya setiap orang pernah mengaplikasikan ilmu akuntansi didalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam dunia usaha. Oleh karena itu, akuntansi sering disebut sebagai “bahasanya dunia usaha” karena akuntansi akan menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang menyelenggarakannya dan pihak luar yang mengambil keputusan.

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyedia informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

 

 

 Tujuan

            Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah:

  • Memahami konsep publik, isu sentral, peran dan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dalam membantu terciptanya proses pertanggungjelasan publik.
  • Memahami konsep organisasi sektor publik dan peran akuntansi dalam membantu manajemen organisasi sektor publik.
  • Memahami penerapan proses perencanaan dan pengendalian akuntansi dalam pertanggungjawaban publik dan eksesnya di unit organisasi sektor publik.
  • Memunculkan sikap kritis dan minat mahasiswa dalam berbagai isu akuntansi sektor publik.
  • Menambah pengetahuan mahasiswa terhadap hal yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik serta aplikasi dalam praktik.
  • Mahasiswa memperoleh pamahaman tentang karakteristik akuntansi sektor publik.
  • Memunculkan sikap mahasiswa sebagai problem seeker, problem identifier dan problem solver terhadap praktik akuntansi sektor publik.
  • Menambah nilai kami dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

 

 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

            Kerangka konseptual merupakan acuan dan juga dalam pengembangan dalam standar akuntansi dan solusi atas berbagai hal yang belum diatur dalam standar tersebut. Kerangka konseptual yang dibahas akan terkait dengan proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan, audit serta pertanggungjawaban.

          

  1. 1.   Definisi Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik

Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sektor publik untuk kepentingan eksternal. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik.

Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, ketentuan standar akuntansi itu diuji menurut unsur kerangka konseptual yang terkait. Dalam jangka panjang, konflik semacam itu diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi di masa depan.

  1. 2.      Tujuan dan Peranan Konseptual Akuntansi Sektor Publik

Kerangka konseptual akuntansi sektor publik disusun dengan berbagai tujuan, yaitu acuan bagi:

a. Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam tugasnya.

b. Penyusun laporan keunagn untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang secara lazim dan standar akuntansi keuangan sektor publik.

c. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

d. Para pemakai laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan sektor publik.

 

Kerangka konseptual ini bukan merupakan standar akuntansi keuangan sector publik. Revisi kerangka dasar bisa dilakukan dari waktu ke waktu, selaras dengan pengalaman komite penyusunan standar akuntansi keuangan sektor publik dalam penggunaan kerangka dasar tersebut.

 

  1. 3.     Lingkup Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik

Pembahasan tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini meliputi:

  1. Perencanaan publik
  2. Penganggaran publik
  3. Realisasi anggaran publik
  4. Pengadaan barang dan jasa publik
  5. Pelaporan sektor publik
  6. Audit sektor publik
  7. Pertanggungjawaban publik

Kerangka konseptual ini membahas bagaimana perencanaan publik disusun dan dilaksanakan. Perencanaan merupakan proses pertama dan sangat menentukan keberhasilan proses selanjutnya. Jadi, proses penganggaran yang baik dan berkualitas sangat menentukan keberhasilan serta akuntabilitas program.

Sebagai tahap pelaksanaan dari hasil proses sebelumnya, dibutuhkan mekanisme bagaimana agar proses realisasi anggaran dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Laporan keuangan dan laporan kinerja organisasi sector publik disusun serta disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kepentingan sejumlah besar pemakai.

Laporan keuangan sektor publik dihasilkan dari proses pelaporan keuangan dalam organisasi-organisasi sektor publik. Kerangka konseptual juga akan membahas jalannya proses dan pelaksanaan audit sector publik yang berkualitas. Audit yang berkualitas adalah proses pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar yang berkualitas. Pertanggungjawaban merupakan proses terakhir dalam siklus akuntansi sektor publik dan juga tahap terakhir dari penentuan ketercapaian atau ketidak tercapaian kualitas program secara keseluruhan. Berikut ini merupakan lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik pada organisasi sektor publik.

 

  1. 1.                              Pemerintah Pusat

ü  Perencanaan publik: musyawaroh perencanaan pembangunan(musrenbang) jangka panjang nasional, musrenbang jangka menegah nasional, musrenbang penyusunan rencana kerja pemerintah.

ü  Penganggaran publik : penyusunan anggaran, pembahasan anggaran, penetaan anggaran.

ü  Realisaasi anggaran publik : pelaksanaan anggran.

ü  Pelporan keuangan sektor publik : proses pelaporan keuangan.

ü  Audit sektor publik : mekanisme audit.

ü  Pertangung jawaban publik : penyampaina LPJ dan pertanggungjawabanya.

 

  1. 2.                              Pemerintah Daerah

ü  Perencanaan publik : musyawaroh perencanaan pembangunan(musrenbang) jangka panjang daerah, musrenbang jangka menegah daerah, musrenbang penyusunan rencana kerja pemerintah, musrenbang provinsi, musrenbang kabupaten,musrenbang kecamatan, usrenbang Desa.

ü  Penganggaran publik : penyusunan anggaran, pembahasan anggaran, penetaan anggaran.

ü  Realisaasi anggaran publik : pelaksanaan anggran.

ü  Pengadaan barang dan jasa publik : proses pengadaan barang dan jasa.

ü  Pelporan keuangan sektor publik : proses pelaporan keuangan

ü  Audit sektor publik : mekanisme audit.

ü  Pertangung jawaban publik : penyampaina LPJ dan pertanggungjawabanya.

 

  1. 3.      Partai Politik

ü  Perencanaan Publik : musyawaro kerja tingkat pusat, musyawarah kerja wilayah, musyawarah kerja derah, musyawarah kerja cabang, musyawarah kerja ranting.

ü  Penganggaran Publik : penyusunan anggaran, pembahasan anggaran, penetaan anggaran.

ü  Pengadaan barang dan jasa publik : proses pengadaan barang dan jasa.

ü  Penganggaran publik : penyusunan anggaran, pembahasan anggaran, penetapan anggaran.

ü  Realisaasi anggaran publik : pelaksanaan anggran.

ü  Pelporan keuangan sektor publik : proses pelaporan keuangan.

ü  Audit sektor publik : mekanisme audit.

ü  Pertangung jawaban publik : penyampaian LPJ dan pertanggungjawabanya.

 

  1. 4.      LSM

ü  Perencanaan Publik : rapat kerja untuk menyusun perencanaan LSM.

ü  Penganggaran Publik : penyusunan anggaran, pembahasan anggaran, penetapan anggaran.

ü  Realisaasi anggaran publik : pelaksanaan anggaran.

ü       Pengadaan barang dan jasa publik : proses pengadaan barang dan jasa.

ü       Pelporan keuangan sektor publik : proses pelaporan keuangan.

ü       Audit sektor publik : mekanisme audit.

ü       Pertangung jawaban publik : penyampaian LPJ dan pertanggungjawabanya.

 

  1. 5.      Yayasan/tempat peribadatan

ü  Perencanaan Publik : rapat kerja untuk menyusun perencanaan yayasan/organisasi tempat peribadatan.

ü  Penganggaran Publik : penyusunan anggaran, pembahasan anggaran, penetapan anggaran.

ü  Realisaasi anggaran publik : pelaksanaan anggaran.

ü  Pengadaan barang dan jasa publik : proses pengadaan barang dan jasa.

ü  Pelaporan keuangan sektor publik : proses pelaporan keuangan.

ü  Audit sektor publik : mekanisme audit.

ü  Pertangung jawaban publik : penyampaian LPJ dan pertanggungjawabanya.

 

 

  1. 4.     Asumsi Akuntansi Sektor Publik
  2. a.      Kebutuhan Masyarakat

Berdasarkan kodratnya, manusia mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi segala harapan dalam hidupnya. Dalam era reformasi ini sekarang masyarakat menuntut Pemerintah dan organisai sektor publik lainnya untuk mengelola pelayanan publik secara lebih transparan serta partisipatif agar pelayanan menjadi lebih efektif dan akuntabel.

Kebutuhan masyarakat ini menjadi asumsi dasar bagi proses perencanaan, yang merupakan “pintu” utama dari serangkaian proses dalam siklus akuntansi sektor publik. berdasarkan kebutuhan masyarakat ini, perencanaan disusun oleh organisasi publik.

 

  1. b.      Alokasi Sumber Daya

Perencanaan untuk emenuhi kebutuhan masyarakat hanya akan tercapai jika ada sumber daya yang mendukungnya. Sumber daya yang dialokasikan akan menjadi “bahan baku” bagi berjalannya perencanaan yang telah disusun. Pengalokasian sumber daya dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, dan sumber daya alam.

Penggunaan sumber daya alam dapat dilakukan secara maksimal oleh pemerintah. Sementara itu organisasi sektor publik lainnya hanya terbatas pada sumber daya alam yang menjadi milik organisasinya saja.

 

  1. c.       Ketaatan Hukum/Peraturan

Perangkat atau dasar hukum ini ditetapkan dalam rangka mengukur kbutuhan publik dan alokasi sumber daya yang hendak dilakukan. Dengan kata lain proses pengukuran kebutuhan dan alokasi sumber daya ini akan berjalan lancar serta efektif jika didukung oleh regulasi yang memedai sehingga mendorong berlakunya raktek yang baik, tertib, dan akuntabel. Dengan demikian proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggung  jawaban publik yang baik akan didukung dengan dasar hukum yang baik pula.

 

  1. d.      Dasar Akrual

Untuk mencapai tujuannya, basis pelaporan keuangan sektor publik adalah dasar akrual, dimana pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar)  dan dicatat dalam catatan akunatansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Dasar akrual telah menjadi aturan yang harus dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan mengaplikasikannya dalam proses organisasi publik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

 

  1. e.       Kelangsungan Usaha atau Organisasi

Demi kelangsungan hidupnya, organisasi menetapkan dasar-dasar hukum atau aturan organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi tersebut. Organisasi juga harus memenuhi tuntutan-tuntutan di dalam dasar hokum agar proses berjalan seperti yang dikehendaki. Dengan dilaksanakannya dasar hukum, organisasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai visi dan misi organisasi publik.

 

  1. f.        Akuntabilitas Kinerja

                  Akuntabilitas kinerja merupakan suatu proses yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuanya. Organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya denga kinerja yang diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefesienkan hasil dari proses organsasi yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan,  audit serta pertanggungjawaban publik.

 

 

  1. 5.     Implementasi Karakteristik Kualitatif Akuntansi Sektor Publik

Karakteristik kualitatif adalah ciri-ciri khusus dari sebuah mutu. Jika diimplementasikan pada akuntansi sektor publik, karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik adalah ciri khas informasi akuntansi dalam organisasi sektor publik yang berkontribusi pada penentuan kualitas produk setiap unsur akuntansi sektor publik.

 

  1. Relevan

Relevan mengacu pada kemampuan informasi untuk mempengaruhi keputusan pengelola organisasi, dengan mengubah atau menginformasi harapan mereka tentang hasil, atau konsekuensi tindakan atau kejadian.

Dalam konsep kerangka konseptual akuntansi, informasi yang relevan dapat membantu investor, kreditor, dan pengguna lainya untuk mengevaluasi kondoisi masa lalu, saat ini dan masa depan atau untuk menginformasikan dan mengoreksi nilai umpan balik/feedback agar relevan.

 

  1. Keandalan dan Reliabilitas

Keandalan mengacu pada kualitas informasi yang sesuai dengan kebutuhan para peggunanya. Keandalan akan membedakan pengguna stu dengan pengguana yang lainyatergantug pada keluasan pengetahuan tentang aturan yang digunakan untuk mempersiapkan informasi. Dengan kata lain, di antara pengguna yang berbeda, informasi dengan derajat keandalan yang berbeda akan ditemukan. Dalam konteks kerangka konseptual, agar menjadi andal informasi harus dapat diuji, netral, dan disajikan dengan jujur.

 

  1. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Pertimbangan biaya dan memanfaat dikenal dengan keterbatasan parpasif. Informasi akuntansi keuangan akan dicari jika manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut melebihi biayanya. Oleh karnanya, sebelum mempersiapkan dan mendeseminasikan informasi keuangan, manfaat serta biaya penyiapan informasi itu harus dibandingkan.

 

  1. Materialitas

Mateialitas dianggap sebagai ambang pengakuan. Pada dasarnnya materialitas adalah pertimbangan yang harus diberikan atau tidak tentang informasi yang signifikan dan berdampak besar terhadap keputusan yang diambil.

 

Karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Pada posisi paling bawah, hal itu disebut dengan ”perwujudan”  yang terdiri dari regulasi dan pelaporan. Regulasi merupakan pedoman bagi seluruh proses pengelolaan suatu organisasi yang merupakan batas-batas pekerjaan organisasi. Sedangkan pelaporan merupakan instrumen akuntabilitas dari kegiatan organisasi. Setelah itu ”operasional” yang merupakan sebuah thapan dimana transaksi-transaksi publik dilakukan. Transaksi dilakukan dengan regulasi yang ada dan dilaporkan sesuai standar pelaporan organisasi.

Diatasnya lagi ada ”pokok-pokok” yang berisi unsur akuntansi sektor publik dan karakteristik kualitatif. Setealah unsur-unsur akuntansi sektor publik beserta transaksinya dapat memenuhi karakteristik kualitatif yang ada, tujuan organisasi dan tujuan kesejahteraan publik berada diatas segala-galanya.

 

5.1  Kualitas  Perencanaan Publik

Pada tahap perencanaan, biasanya akan tercipta dokumen perencanaan yag sangat penting dan menentukan dalam menghasilkan outcome. Jadi, melalui sistem kualitas perencanaan diharapkan dapat dihasilkan outcome yang berkualitas. Yang dimaksud dengan kualitas perencanaan adalah sebuah prosedur yang mendefenisikan kualitas terkait dengan tugas ketika proyek baru mulai digarap untuk memenuhi kualitas yang disyaratkan.

Agar perencanaan efektif, ada banyak hal yang sering kali menjadi halangan seperti:

  • Kegagalan manajemen dalam memahami system yang tengah terjadi di sekitar area organisasi.
  • Kurangnya dukungan manajemen terhadap system perencanaan. Pimpinan kurang mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan.
  • Kegagalan memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen.

Outcomer dari proses perencanaan public adalah dokumen perencaan yang mayoritas terbagi menjadi dokumen perencanaan jangka pendek (datu tahun), dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun) , dan dokumen perencanaan jangka panjang (dua puluh lima tahun).

Karakteristik kualitatif dari kualitas output perencanaan publik

  1. Dapat dipahami
  2. Relevan

 

 

5.2   Kualitas Penganggaran Publik

Salah satu permasalahan utama dalam penyusunan kualitas anggaran adalah pemikiran manajemen yang tidak mempunyai nilai tambah bagi kualitas organisasi.manajemen tidak mempertimbangkan permasalahan organisasi yang ada jika tidak ada kualitas anggaran. Penyelenggaraan kegiatan organisasi yang menjadi kewenangan organisasi didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja organisasi. Penyusunan anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan berikut:

  • Berdasarkan program.
  • Berdasrkan pust pertanggungjawaban, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi.
  • Sebagai alat perencanaan dn pengendalian.
  • Sebagai alat motivasi kinerja karyawan.

Outcome penganggaran publik:

  1. Rencana kerja anggaran
  2. Raperda RAPBD
  3. Nota RAPBD
  4. Pera APBD
  5. Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang enjabaran APBD

Karakteristik kualitatif kualitas output penganggaran public yaitu dapat dibandingkan.

 

5.3     Kualitas Realisasi Anggaran Publik

Tujuan proses realisasi anggaran adalah mengembangkan produk dan layanan yang harus diberikan kepada publik. Kesimpulan hasil realisasi anggaran diperoleh pada saat produk organisasi telah secara tuntas dikembangkan/dibangun, diuji, diterima, dilaksanakan, dan dialihkan menjadi kinerja organisasi. Pada saat itu, proses pencatatan dilaksanakan secara akurat. Kualitas realissi anggaran merupakan hasil pencapaian kinerja organisasi.

Unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat menjadi penentu kualitas pelaksanaan realisasi anggaran public adalah sebagai berikut:

  • Pengembangan kasus usaha
  • Menentukan prioritas
  • Menyediakan pembenaran biaya
  • Menemukan manfaat
  • Mengukur kinerja untuk perbaikan yang sedang berlangsung

Dua karakteristik kualitatif dari kualitas output realisasi anggaran public, yaitu dapat dipahami dan terandalkan.

 

5.4    Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan penambahan barang dan/jasa dengan total biaya kepemilikan yang paling masuk akal, dalam kuantitas dan kualitas yang benar, pada waktu yang tepat , dan dari sumbre yang tepat untuk memperoleh manfaat secra langsung.

Tahapan pengadaan barang dan jasa

  1. Pengumpulan informasi
  2. Hubungan penyedia
  3. Review latar belakag
  4. Nogosiasi
  5. Pemenuhan
  6. Konsumsi, pemeliharaan, dan penyelesain
  7. pembaharuan

karakteristik kualitatif kualitas output pengadaan barang dan jasa

  1. Dapat Dipahami

Adalah kemudahan untuk dipahami publik atau penyedia brang dan jasa.

  1. Terandalkan

Informasi khususnya pembiayaan pengadaan barang dan jasa harus engambarkan dengan juur transaksi yang menyangkut jumlah dan ketentuanya.

 

5.5      Kualitas  Pelaporan Sektor Publik

Outcome  pelaporan akuntansi sektor publik

  1. Laporan posisi keunagan(neraca)
  2. Laporan kinerja keuangan
  3. Laporan perubahan aktiva
  4. Laporan arus kas
  5. Kebijakan akuntansidan catatan atas laporan keuangan

 

Karakteristik kualitatif pelaporan sektor publik

  1. Dapat diperbandingkan
  2. Tepat waktu
  3. Keseimbangan antara biaya dan manfaat
  4. Keseimbangan antara karakteristik dan kualitatif
  5. Penyajian yang wajar

 

5.6        Kualitas Audit Sektor Publik

Ditujukan untuk mnguji efektifitas sistem pengelolaan kualitas

Outcome audit akuntansi sektor publik

  1. Pendekatan yang diambil oleh manajemn
  2. Kontribusi yang dibuat oleh komite audit
  3. Peran ”shareholder” dan kometator
  4. Peran orang yang mengajukan perkara
  5. Pendekatan regulasi
  6. Tekanan yang disebabkan rezim akuntansi pelaporan.

Karakteristik kualitaif kualitas output audit sektr publik

  1. Dapat dipahami
  2. Relevan
  3. Keandalan
  4. Dapat dibandingkan

 

5.7        Kualitas pertanggungjawaban Publik

Laporan pertanggungjawaban tahunan mencerminkan misi utam organisasi,inisiatif utama untuk mmebwa misi dan kinerja pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Outcome pertanggungjawaban publik

  1. Mempersiapkan dan menyusun rencana strategik
  2. Merumuskan visi, misi, faktor-faktorkunci keberhasilan, tujuan,sasaran, strategi organisasi publik
  3. Merumuskan indikator kinerja organisasi publik dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu global dan kritis bagi pencapaian visi dan misiorganisasi sektor publik
  4. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokokdsn fungsi dengan seksama
  5. Mengukur pencapian kerja

Karakteristik kualitatif kualitas output pertanggungjawaban publik

  1. Dapat dipahami
  2. Relevan

 

  1. 6.      Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Publik

Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut, baik dalam kata-kata maupun jumlah uang. Pos yang memenuhi definisi suatu unsure harus diakui jika:

  1. Ada kamungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam organisasi publik.
  2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsure laporan keuangan sector public ke dalam laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan untuk derajat kombinasi yang juga berbeda dalam laporan keuangan sektor publik.

Suatu pos dapat dianggap memenuhi persyaratan pengakuan di masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian.

Sejumlah dasar pengukuran  yang berbeda digunakan untuk derajat kombinasi yang juga berbada dalam laporan keuangan sektor publik. Berbagai dasar pengakuan tersebut adalah;

  1. a.      Biaya Historis (historical cost)
  2. b.      Biaya Saat ini (current cost)
  3. c.       Nilai realisasi/penyelesaian (realizable/sattlement value)
  4. d.      Nilai sekarang (present value)

 

 

 

6.1 Faktor yang berpengaruh dalam  Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Publik

  1. Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat  ketidakpastian. Manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau kedalam organisasi. Konsep tersebut dimaksudkan utuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi organisasi.

  1. Kendala Pengukuran

Kriteria pos kedua adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat kendala tertentu (reliable) contohnya hasil yang diharapkan dalam tututan hukum dapat memenuhi definisi baik aktfa, pendapatan, maupun kriteria probabilitas agar dapat diakui. Namun jika tidak mungkin diukur dengan tingkat kendala tertentu, tuntutan tersebut tidak dapat diaui sebgai aktiva atau pendapatan. Eksistensi tuntutan harus diungkapkan dalam catatan materi penjelasan atau skedul tambahan.

  1. Aktiva

Aktiva akan diakui dalam posisi keuangan jika manfaat ekonomisnya dimasa depan atau jas apotensialnya kemungkinan besar akan diperoleh organisasi, dan aktiva tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.

  1. Kewajiban

Keewajiban diakui dalam laporan osisi keunagan jikapengeluaran sumberdaya yang membrikan manfaat ekonomi kemungkinan besar akan dilakukan untuk mnyelasiakna kewajiban (obligation) sekarang, dan jumlah yang harus diselsesaikan dapat diukur dengan andal.

 

 

  1. Ekuitas

Ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam laporan posisi keuanagn dimana relevansi pengklasifikasianya terjadia apabila pos tersebut mengidentifikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainya atas kemamampuan organisasi.

  1. Pendapatan

Pendapatan diakui dalam laporan kinrja keuangan jika kenaikan manfaat ekonoi dimasa yang akan dtang yang berkaitan dengan penigkatan aktiva atau penurunan kewajiban, telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

  1. Biaya

Biaya diakui dalam laporan kinerja keuanagan berdasarkan hubungan langsung antar biaya yang timbul dan pos pendapatan tertentu yang diperoleh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

SIMPULAN

 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kerangka konseptual pada akuntansi sangatlah penting. Dikarenakan akuntansi sektor publik memiliki banyak lingkup maka sebelumnya perlu untuk di rencanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya kerangka konseptual akuntansi sektor publik maka kita dapat merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Bastian, Indra. 2010.  Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Erlangga

 

/http/www.google.com

 

/http/www. jbptunikompp-gdl-inawardati.c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN

 

Contoh kasus I

Peningkatan Kualitas Pelayanan Sektor Publik

Seiring dengan bergulirnya reformasi birokrasi, tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) pun semakin mengemuka.  Krisis moneter yang berkepanjangan, kesenjangan ekonomi yang semakin tajam, supremasi hukum yang melemah, serta buruknya pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrat semakin memperburuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.  Kondisi ini pada akhirnya mendorong pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan berbenah terutama dalam kegiatan yang berkenaan dengan penyediaan layanan publik.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembenahan birokrasi adalah mengimplementasikan akuntansi manajemen yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  Sektor publik yang selama ini masih mengacu pada tata kelola pemerintahan tradisional, saat ini tengah digerakkan oleh prinsip-prinsip akuntansi bisnis yang baik dan modern berdasarkan asas keadilan sosial.  Pemerintah saat ini tidak lagi diharapkan menyediakan pelayanan publik dengan mutu rendah, melainkan didorong untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan keinginan para pelanggan yakni masyarakat itu sendiri.

Pengembangan teori Akuntansi Manajemen di sektor publik pun terus dikembangkan hingga saat ini.  Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta sebagai salah satu sekolah tinggi kedinasan yang berkonsentrasi di bidang akuntansi dan keuangan publik terus melakukan pengembangan dan penelaahan atas penerapan akuntansi manajemen di sektor publik ini. Prinsip-prinsip akuntansi manajemen berbasis bisnis yang dapat diadopsi dalam sektor publik ditinjau dan dianalisis lebih lanjut penerapannya dalam birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan harapan masyarakat.

Theory of constrainst (TOC) merupakan salah satu teori dalam akuntansi manajemen bisnis yang dapat diadopsi oleh pemerintah dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas. Namun harapan untuk memberikan produk pelayanan yang berkualitas ini tidak menutup kemungkinan timbulnya hambatan dan  keterbatasan (bottleneck) dalam setiap proses penyediaan jasa. Dalam kerangka pemikiran inilah, penerapan TOC dalam sektor publik dianggap mampu untuk menguraikan metode pemaksimalan kualitas pelayanan dan meningkatkan throughput contribution melalui upaya penurunan investasi dan biaya operasi pelayanan publik, dengan harapan peningkatan kinerja secara keseluruhan.

Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menguraikan hambatan dan keterbatasan (bottleneck) yang ada dalam penyediaan layanan publik.  Studi kasus yang diambil adalah keterkaitan proses pelayanan pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama.  Proses pembelajaran dalam pembahasan masalah diharapkan mampu menguraikan kendala dan hambatan dalam pelayanan pengurusan sertifikat tanah serta memberikan solusi alternatif yang mencukupi dalam peningkatan kualitas pelayanan di sektor publik, terutama berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Tulisan lebih lengkap mengenai “Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah dengan Pendekatan Theory of Constraints pada Sektor Publik : Studi Kasus Keterkaitan Proses Pendaftaran Tanah pada Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama” dapat diunduh di sini.

 

Contoh Kasus II

 

Suara merdeka, 14 Desember 2004

Semarang-per januari 2008  pemerintah daerah diwajibkan mempublikasikan setiap laporan keuangan kepada masyarakat. Lima laporan keuangan yang wajib dipublikasikan kepada masyarakkat adalah laporan setiap semesteran, perhitungan APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas lapora keuangan yang dilampiri catatan keuangan BUMD (badan usaha ,mlik daerah).

Meskipun seharusnya dimulai tahun depan,tetapi karna butuh sosialisasi paling lambat awal tahun 2008 hal itu sudah harus dilaksanakan pemerintah daerah. Ini karana laporan keuanagan adalah dokumen ublik dan menjadi hak masyarakat untuk mengetahuinya ”kata Rey Donnyzar Moenek, Kasubdid Bina Administrasi Keuanagn Daerah Departemen Dalam Negeri, didampingi Kepala Biro Keuangan Setda Jateng Drs Hadi Prabowo MM, Kemarin.

Ia mengatakan hal itu disela-sela acara  ”Pemantapan Sistem Perencanaan Program dan Anggaran serta Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Ketentuan Baru,” di Hotel Grasia kemarin.

            Donny mengunkapkan,kewajiban yang dilandasi undang-undang No 17/2003 tentang keuangan Negara itu merupak upaya menciptakan pengelolaan keunagn Negara yang treansparan. Dengan demikian masyarakat dapat membantu penggunaan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh melalui pajak.

            “Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keunangan yang selama ini lebih banyak digunakan didunia usaha dalam pengeloaan keuangan pemerintah, tidaklah dimaksudkan untuk menyamakan pengelolaaan keuangan sektor pemerintah dengan pengeloaan sektor  swasta, tetapi lebih kepada penerapan good cororate gobermance.” jelasnya.

            Pada bagian lain, ia mengatakan pemerintah pusat nantinya akan mengontrol pengeluaran anggaran yang dilakukan daerah, persentase penggunaan keuangan daerah diatur, sedangkan nominalnya diserahkan kepada masing-masing daerah.

            Mekanisme tersebut, jelas dia, diharapkan dapat  mewujudkan keseimbangan belanja publik dan belanja rutin yang dikeluarkan daerah. Kontrol atas pengeluaran yang dilakukan daerah sedang dibahas dalam undang-undang no 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

            Dia mengungkapkan, pengawasan terhadap penggunaan pengawasan daerah akan dilakukan jendral pembinaan administrasi keuangan daerah. “Pemerintah melihat adanya pengunaan keuangan daerah yang tidak proposional,” tandas dia.

            Sementara itu, Hadi Prabowo menambahkan, dengan dikeluarkannya tiga paket undang-undang dibidang keuangan yakni  UU Nomor 17/2003, UU Nomor 1/2004, dan UU Nomor15/2004, serta diterbitkanya UU No 33/2004 berpengaruh terhadap seluruh sistem pengelolaan keuangan daerah karna itu, aturan baru tersebut harus segera dipahami oleh pejabat diprovinsi dn kabupaten/kota.

 

Contoh makalah AUDIT SEKTOR PUBLIK

BAB I

PENDAHULUAN

Selama ini sektor publik tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara. Keluhan “birokrat tidak mampu berbisnis” ditujukan untuk mengkritik buruknya kinerja perusahaan-perusahaan sektor publik. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik pun tidak luput dari tudingan ini. Organisasi sektor publik pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih.

Pemerintahan yang bersih atau good govermance ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif, Jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas (kemampuan memberikan pertanggungjawaban) merupakan dasar dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah tersebut memegang peran yang penting agar dapat memenuhi tugas pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Dalam negara demokrasi, “pelaporan keuangan yang transparan” merupakan sesuatu yang dituntut oleh rakyat kepada pemerintahnya. Sebaliknya, dalam negara demokrasi, pemerintah berkewajiban memberikan laporan keuangan yang transparan kepada rakyat. Pemerintah demokratis harus bertanggung jawab atas integritas, kinerja dan kepengurusan, sehingga pemerintah harus menyediakan informasi yang berguna untuk menaksir akuntabilitas serta membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pemerintah adalah entitas pelapor (reporting entity) yang harus membuat laporan keuangan dengan beberapa pertimbangan berikut:

  • Pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan.
  • Penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat.
  • Terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik pemerintah merupakan instrumen utama untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban perseorangan, suatu kelompok atau suatu organisasi yang diasumsikan harus melaksanakan kewenangan dan/atau pemenuhan tanggung jawab. Kewajiban tersebut meliputi :

  • Answering, usaha untuk memberikan penjelasan atau justifikasi untuk pelaksanaan dan/atau pemenuhan tanggung jawab.
  • Reporting, pelaporan hasil atas pelaksanaan dan/atau pemenuhan.
  • Producing, asumsi kewajiban atas hasil yang dicapai.

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya melalui informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Menurut GASB, tujuan laporan keuangan sektor publik adalah:

  • Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya (demonstrating accountability).
  • Melaporkan hasil operasi (reporting operating result).
  • Melaporkan kondisi keuangan (reporting financial condition).
  • Melaporkan sumber daya jangka panjang (reporting long live resources).

Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1  Teori Audit Sektor Publik

2.1.1  Definisi audit sektor publik

Auditing merupakan suatu invetigasi independen terhadap aktivitas khusus. Mekanisme audit merupakan suatu mekanisme yang menggerakkan akuntanbilitas dalam pengelolaan sektor pemerintah, BUMN atau instan pengelola aset negara, serta organisasi sektor publik lainnya sperti yayasan, LSM, dan partai politik.

“Suatu proses sistematik yang secara objektif terkait evaluasi bukti-bukti berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan anatara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, serta mengomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Pengertian audit sektor publik menurut Indra Bastian adalah “jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka danai.” Sedangkan pengertian audit sektor publik menurut I Gusti Agung Rai adalah sebagai berikut: “Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan.”

Dari pengertian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa audit sektor publik  adalah pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pengelolaan dana masyarakat (public money) yang bertujuan untuk membandingkan hasil pencapaian program, fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini merupakan pengganti ketentuan warisan Belanda, yaitu Indische Comptabiliteitswet (ICW) dan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemene Rekenkamer (IAR), yang mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah.

Dari definsi tersebut, beberapa bagian perlu mendapatkan perhatian yaitu :

1)      Proses sistematik – Audit merupakan aktivitas terstruktur yang mengikuti suatu urutan yang logis.

2)      Objektivitas – Hal ini berkaitan dengan kualitas informasi yang disediakan serta kualitas orang yang melakukan audit.

3)      Penyediaan dan evaluasi bukti – Hal ini berkaitan dengan pengujian yang mendasari dukungan terhadap asersi ataupun representasi.

4)      Asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi – Hal ini merupakan deskripsi yang luas tentang subyek permasalahn yang diaudit.

5)      Derajat hubungan kriteria yang ada – Hal ini berarti suatu audit memberikan kecocokan antara asersi dan kriteria yang ada.

6)      Mengkomunikasikan hasil – Agar bermanfaat hasil audit perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.2  Regulasi dalam audit sektor publik

          Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan organisasi sektor publik, keuangan organisasi harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undang, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan.

            Keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan.  

2.1.3  Audit sektor publik dan Sektor Bisnis

          Audit sektor publik dan audit sektor bisnis berbeda atau sektor swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat niralaba seperti  Pemda, BUMN, BUMD, instan lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara, dan organisasi sektor publik lainnya seperti yayasan,  LSM, serta partai politik.

Sedangkan audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang berorientasi laba. Audit sektor publik dan sektor bisnis sama-sama terdiri dari audit keuangan, audit kinerja, dan audit untuk tujuan tertentu.

1)      Persamaan sektor publik dengan sektor swasta

ž  Memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi.

ž  Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum; Objectivity, Cosistency, Materiality, Full Disclosure.

ž  Merupakan bagian integral sistem ekonomi di suatu negara.

ž  Menghadapi masalah kelangkaan sumber daya (scarcity of resources).

ž  Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan; membutuhkan informasi yang handal dan releven untuk melaksanakan fungsi manajemen.

ž  Terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum.

2)     Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta

ž  Segi kegiatan dan tujuan.

ž  Dalam Akuntansi Pemerintahan terdapat perkiraan anggaran (budgetary accounting) yang tidak ada dalam akuntansi komersial.

ž  Akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi dana. Dalam akuntansi komersial, semua aset, kewajiban dan ekuitas merupakan bagian dari satu dana.

ž  Dalam akuntansi pemerintahan, pengeluaran modal dilaporkan dalam laporan operasional maupun neraca yang dalam akuntansi komersial tidak dilaporkan dalam laporan operasional.

ž  Akuntansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan pemerintah sehingga bersifat lebih kaku (kurang fleksibel) dibandingkan dengan akuntansi komersial.

3)      Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta

Perbedaan

Sektor publik

Sektor swasta

Tujuan organisasi

Nonprofit motive

Profit motive

Sumber pendanaan

Pajak, retribusi, utang,obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb

Pembiayaan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva

Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)

Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor

Struktur organisasi

Birokratis, kaku, dan hierarkis

Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb

Karakteristik anggaran

Terbuka untuk publik

Tertutup untuk publik

Sistem akuntansi

Cash accounting

Accrual accounting

Laporan keuangan

Neraca, aliran kas dan laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan

Neraca, aliran kas, laporan rugi laba dan laporan perubahan modal

Standar akuntansi

Pernyataan standar akuntansi pemerintah

Pernyataan standar akuntansi keuangan

Auditor

Auditor sektor publik

Kantor akuntan publik

Standar audit

Standar pemeriksaan akuntansi sektor publik

Standar pemeriksaan akuntan publik

 

2.1.4  Jenis-jenis audit sektor publik

          Jenis-jenis audit sektor publik yang dilaksanakan atas kegiatan yang tercermin dalam APBN, APBD, kegiatan BUMD/BUMN, serta kegiatan yayasan, LSM, atau partai politik. Penetapan tujuan untuk menentukan jenis audit yang akan dilaksanakan, serta standar audit yang harus diikuti oleh auditor merupakan awal.

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat tiga jenis audit keuangan negara, yaitu:

1)      Audit keuangan, merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar.

2)      Audit kinerja, meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

 Perbandingan antara audit kinerja dengan audit keuangan adalah sebagai berikut:

 

Perbandingan Audit Keuangan dengan Audit Kinerja

Audit Keuangan

Audit Kinerja

Objek audit: laporan keuangan

Objek audit: organisasi, program, aktivitas/ kegiatan, atau fungsi

Menguji kewajaran laporan keuangan dari salah saji yang material dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang diterima umum

Menguji tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan

Lebih bersifat kuantitatif – keuangan

Lebih bersifat kualitatif

Tidak terlalu analitis

Sangat analitis

Tidak menggunakan indikator kinerja, standar, dan target kinerja

Membutuhkan indikator, standar, dan target kinerja untuk mengukur kinerja

Biasanya tidak mempertimbangkan analisis biaya manfaat

Biasanya mempertimbangkan analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis)

Waktu pelaksanaan audit tertentu (biasanya pada akhir periode akuntansi)

Audit bisa dilakukan sewaktu-waktu

Audit dilakukan untuk peristiwa keuangan masa lalu (post event)

Mempertimbangkan kinerja masa lalu, sekarang, dan yang akan datang

Tidak dimaksudkan untuk membantu melakukan alokasi sumber daya secara optimal

Dimaksudkan untuk memperbaiki alokasi sumber daya secara optimal dan memperbaiki kinerja

Tidak terdapat rekomendasi audit dan follow-up audit

Terdapat rekomendasi audit dan follow-up audit

      

3)      Audit dengan tujuan tertentu, merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi (examination), reviu (review), atau prosedur yang disepakati (agrees-upon procedures). Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal.

2.1.5  Audit keuangan sektor publik

          Secara spesifikasi pendefinisian audit atas laporan keuangan dapat ditemukan sbb:

Tujuan penguji atas laporan keuangan oleh auditor adalah

  • Ekspresi suatu opini secara jujur tentang posisi keuagan.
  • Hasil operasi.
  • Arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi.

Laporan auditor merupakan media mengepresikan opini auditor atau dalam kindisi tertentu dalam mrnyangkal opini.

            Perbandingan antara definis audit laporan keuangan tersebut dengan definis audit secara umum dapat mengungkapkan aspek esensial audit keuagan sbb:

1)      Proses sistematik secara objektif.

2)      Asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi.

3)      Derajat atau tingkat hubungan.

4)      Hasil audit atas laporan keuangan dikomunikasikan dalam suatu pelaporan audit.

Audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan meliputi sbb:

1)      Segmen laporan keuangan

2)      Pengendalian internal

3)      Pengendalian atau pengawasan internal

4)      Ketaatan terhadap peraturan UU yang berlaku.

2.2  Sistem Audit Keuangan Sektor Publik

1)        Pemeriksaan Siklus Pendapatan

     Tujuan audit siklus pendapatan adalah untuk mengungkapkan ada tidaknya salah saji yang material dalam proses Pendapatan Daerah/Organisasi, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain yang sah.

     Jenis koreksi pembukuan yang harus dilakukan atas pendapatan adalah sebagai berikut:

  1. Kesalahan pembukuan dan/atau penyajian saldo awal tahun anggaran/sisa perhitungan anggaran tahun lalu.
  2. Kesalahan pembukuan dan/atau penyajian pendapatan daerah.
  3. Kesalahan pembukuan dan/atau penyajian saldo akhir tahun anggaran sisa perhitungan anggaran tahun perhitungan.
  4. Kesalahan penyajian dalam daftar lampiran perhitungan anggaran tahun anggaran perhitungan.
  5. Kesalahan yang wajib dikoreksi oleh auditor, yang terdiri atas:
  • Kesalahan pembukuan (kekeliruan pencatatan).
  • Kesalahan pembebanan.
  • Kesalahan penjumlahan dan pengurangan angka (aritmatika).

2)        Pemeriksaan Siklus Belanja

     Tujuan audit siklus belanja adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi yang signifikan, yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus belanja.

  1. Berbagai proses dan keputusan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam  pelaksanaan kegiatan organisasi sektor publik. Dua kelompok transaksi utama dalam siklus ini adalah transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Kedua transaksi tersebut mempengaruhi berbagai akun berikut:
  • Kas,
  • Persediaan barang habis pakai,
  • Aktiva tetap,
  • Aktiva lain-lain,
  • Utang.
  1. Risiko bawaan pos belanja organisasi sektor publik pada banyak organisasi sangatlah tinggi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan tingginya risiko bawaan siklus belanja ini, yaitu:
  • Volume transaksi yang selalu tinggi,
  • Pembelanjaan dan pengeluaran tanpa otoritasi yang dapat terjadi,
  • Pembelian aset yang tidak perlu,
  • Masalah akuntansi yang berkembang.
  1. Tingginya volume transaksi akan memperbesar kemungkinan terjadinya salah saji. Semakin tinggi volume transaksi, semakin tinggi kemungkinan kesalahan pencatatan transaksi tersebut. Disamping itu, juga ada kemungkinan bahwa organisasi sektor publik melakukan pembelian aset yang tidak perlu.
  2. Tingginya risiko bawaan siklus belanja menyebabkan banyak organisasi sektor publik memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian internal siklus belanja untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Seperti siklus pendapatan, pengujian pengendalian umumnya tidak mengurangi risiko pengendalian asersi hak dan kewajiban. Jadi, auditor dapat menggunakan kombinasi strategi risiko pengendalian yang ditetapkan lebih rendah dan pengujian subtantif.
  3. Pengujian pengendalian tergantung pada pertimbangan biaya manfaat. Auditor harus membandingkan biaya melakukan pengujian pengendalian internal degnan penghematan yang diperoleh akibat berkurangnya pengujian substantif.

3)        Pemeriksaan Aktiva Tetap

     Aktiva tetap merupakan aset/harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik yang digunakan dalam kegiatan operasi organisasi. Tujuan audit aktiva tetap adalah untuk memperoleh bukti tentang setiap asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo aktiva tetap. Audit atas aktiva tetap sangat penting karena biasanya aktiva tetap merupakan aset/kekayaan terbesar yang dimiliki oleh suatu organisasi sektor publik.

4)        Pemeriksaan Jasa Personalia

Siklus jasa personalia sangat penting karena masalah gaji, pajak penghasilan pegawai, dan biaya ketenagakerjaan lainnya merupakan komponen biaya utama di hampir semua entitas.

5)        Pemeriksaan Siklus Investasi (Pembiayaan)

Investasi ini pada umumnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang suatu organisasi sektor publik. Jangka waktu investasi sementara tidak lebih dari satu periode akuntansi. Risiko salah saji pada transaksi investasi organisasi sektor publik umumnya rendah karena jarangnya transaksi yang terjadi.

6)        Pemeriksaan Siklus Saldo Kas

Saldo kas berasal dari pengaruh kumulatif siklus belanja, siklus investasi, dan siklus jasa personalia. Tujian audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi yang signifikan, ynag berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Tujuan audi ditentukan berdasarkan kelima kategori asersi laporan keuangan:

  • Asersi keberadaan dan keterjadian
  • Asersi kelengkapan
  • Asersi hak dan kewajiban
  • Asersi penilaian dan pengalokasian
  • Asersi pelaporan dan pengungkapan

 

 

2.3  Siklus Audit Keuangan Sektor Publik

            Terdapat 17 siklus dalam audit keuangan sektor publik:

2.3.1 Perencanaan audit keuangan

Standar pertama dari GAAS (General Accepted Auditing Standard) di Indonesia SPAP untuk audit lapangan adalah perencanaan yang memadai. Berikut adalah tiga alasan utama mengapa seorang auditor harus mempersiapkan rencana kontrak kerja yang tepat sehingga (1) auditor dapat memperoleh cukup bukti kompeten untuk kondisi yang ada, (2) membantu menjaga agar biaya audit yang dikeluarkan tetap wajar, (3) serta menghindari kesalah pahaman dengan klien.

Perencanaan audit awal melibatkan empat hal, yang semuanya harus dilakukan terlebih dahulu dalam audit. Keempatnya adalah sebagai berikut: (1) Auditor harus memutuskan apakah akan menerima seorang klien baru atau melanjutkan pelayanan untuk klien yang telah ada sekarang, (2) Auditor harus mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit, informasi ini akan mempengaruhi bagian lain dari proses perencanaan, (3) Auditor memperoleh pemahaman klien tentang cara-cara penugasan untuk menghindari kesalahpahaman. (4) Dipilihnya staf untuk penugasan, termasuk bila dibutuhkannya spesialis audit.

Merancang pendekatan audit

1)      Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal,

2)      Memahami bisnis dan industri klien,

3)      Menilai resiko bisnis klien,

4)      Menetapkan meterialitas, dan menilai resiko akseptabilitas audit serta resiko inhern,

5)      Memahami pengendalian intern, dan menilai resiko pengendalian,

6)      Menyusun seluruh rencana serta program audit.

Tahap selanjutnya dalam suatu laporan keuangan adalah melaksanakan pengujian audit. Tahap ini sering disebut juga sebagai pelaksanaan pekerjaan lapangan. Tahap terakhir dari suatu audit adalah laporan temuan. Pada tahap ini harus dilaksanakan standar umum dan standar pelaporan dari standar auditing.

            Tahap perencanaan audit menurut Indra bastian (2010):

1)      Pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik.

Hal ini sangat penting karena saat ini audit sektor publik tidak lagi berfokus pada laporan realisasi anggaran saja tetapi juga laporan keuangan lainnya.

2)      Penentuan tujuan dan lingkup audit

Dalam menentukan tujuan dan ruang lingkup, auditor harus memastikan bahwa tujuan dan ruang lingkup audit yang ditetapkan telah sesuai dengan mandat serta wewenang lembaga audit dan pengawas yang bersangkutan.

3)      Penilaian resiko

Kegiatan audit dilaksanakan melalui berbagai pengujian yang mengandung resiko kesalahan, sehingga penilaian risiko pengendalian (control risk), risiko bawaan (inherent risk), dan risiko deteksi (detection risk) harus dilakukan.

4)      Penyusunan rencana audit

Suatu rencana audit harus disusun berdasarkan tahapan kegiatan perencanaan audit.

2.3.2  Penetapan regulasi audit keuangan

            Bagian ini penting dalam proses audit karena dibutuhkan aturan untuk memberikan arahan yang jelas, dan sebagai kontrol agar pelaksanaan audit laporan keuangan bisa memberikan opini yang tepat.

2.3.3  Penyusunan perencanaan audit tahuann oleh lembaga auditor

            Setelah ditetapkan aturan dan regulasi langkah selanjutnya adalah menyusun perencanaan. Perencanaan audit yang matang akan sangat menentukan kesuksesan audit.

2.3.4  Temu rencanaan audit tahunan

            Setelah lembaga auditor selesai menyusun perencanaan audit tahunan, kemudian mereka bertemu dengan kepala atau pimpinan organisasi sektor publik untuk membicarakan perencanaan audit yang sudah disusun.

2.3.5  Penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan

            Regulasi yang ditetapkan dalam tahap ini menyangkut tim atau personel yang akan melakukan audit terhadap organisasi sektor publik maupun regulasi dalam menjalankan proses audit.

2.3.6  Penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit

            Kemudian regulasi yang telah diterbitkan tersebut  akan diterima oleh lembaga pemeriksa sehingga bisa melakukan proses audit di lembaga atau organisasi sektor publik.

2.3.7  Survei awal karakter industri/organisasi yang akan diaudit

            Tahapan selanjutnya dalam siklus audit audit sektor publik ini adalah survei awal terhadap karakter industri/organisai yang akan diaudit.

2.3.8  Pembuatan program audit

            Untuk setiap area yang diaudit, auditor harus menyusun langkah-langkah audit yang akan dilakukannya. Langkah-langkah ini tertuang dalam program audit.

Suatu program audit akan berisi:

  • Tujuan audit untuk setiap area
  • Prosedur audit yang akan dilakukan
  • Sumber bukti audit
  • Deskripsi mengenai kesalahan (error).

2.3.9  Penerbitan surat tugas audit

            Pihak organisasi sektor publik segera mengeluarkan surat tugas kepada lembaga pemeriksa untuk melaksanakan audit.

2.3.10  Pelaksanaan audit keuangan

Dalam melaksanakan audit keuangan, auditor melakukan hal-hal berikut:

1)        Menilai Pengendalian Internal

Suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut:

  1. Keandalan atau reliabilitas laporan kkeuangan.
  2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
  3. Efektivitas dan efisiensi operasi.

Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang dirancang oleh organisasi sektor publik untuk menjaga aset yang dimiliki agar terbebas dari kecurangan dan penyalahgunaan. Hal inilah yang disebut sebagai pengendalian internal.

Jenis-jenis pengendalian internal:

  1. Organisasi

     Penyerahan wewenang dan tanggung jawab, termasuk jalur pelaporan untuk semua aspek operasi dan pengendaliannya, harus disebutkan secara rinci dan jelas.

  1. Pemisahan tugas

     Salah satu fungsi utama pengendalian adalah pemisahan tugas dan tanggung jawab. Apabila kedua hal tersebut digabungkan, maka seseorang dapat saja mencatat dan memproses sebuah transaksi secara lengkap.

  1. Fisik

     Pengendalian ini berhubungan dengan supervisi aset. Prosedur dan keamanan yang memadai harus dirancang untuk memberi keyakinan bahwa akses langsung maupun tidak langsung melalui dokumentasi aset terbatas pada personel yang berwenang.

  1. Persetujuan dan Otorisasi

     Seluruh transaksi harus diotorisasi atau disetujui oleh orang yang tepat. Batas wewenang juga harus dijelaskan.

  1. Akuntansi

     Pengecekan atas keakuratan catatan, penghitungan jumlah total, rekonsiliasi, pemakaian nomor rekening, , jurnal, dan akuntansi untuk dokumen.

  1. Personalia

     Keberadaan prosedur akan menjamin penempatan personel yang sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya.

  1. Supervisi

     Setiap sistem pengendalian internal harus mencakup supervisi oleh atasan yang bertanggung jawab terhadap transaksi dan pencatatannya sehari-hari.

  1. Manajemen

     Ini adalah pengendalian yang dilakukan oleh manajemen diluar tugas rutinnya, yang meliputi pengendalian secara keseluruhan oleh fungsi pengendalian internal dan prosedur review khusus lainnya.

2)        Melakukan Prosedur Analtis

Prosedur analisis adalah pengevaluasian informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data nonkeuangan.

Prosedur analitis akan membantu auditor dengan mendukung dan meningkatkan pemahamannya tentang operasi organisasi yang diaudit. Prosedur analitis juga membantu auditor dalam mengidentifikasi hubungan yang tidak sewajarnya dan fluktuasi data yang tidak diharapkan.

Ada enam langkah yang harus dilakukan auditor dalam melakukan prosedur analitis, yaitu:

  1. Mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dibuat
  2. Mengembangkan ekspektasi
  3. Melakukan perhitungan dan perbandingan
  4. Menganalisi data
  5. Menyelidiki perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan yang signifikan
  6. Menentukan pengaruh perbedaan atau penyimpangan terhadap perencanaan audit.

2.3.11  Pembuatan daftar temuan

Setelah melakukan kegiatan pelaksanaan audit, auditor biasanya mendapatkan temuan-temuan terkait dengan keuangan klien. Temuan-temuan tersebut kemudian didaftar sebagai bukti dalam penyampaian pendapat nantinya.

2.3.12  Pembicaraan awal tentang daftar temuan

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan , kemudian auditor melakukan pembicaraan dengan pimpinan organisasi sektor publik terkait temuan-temuan tersebut. Dalam tahapan ini, auditor akan melakukan cross-check atas hasil temuannya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

2.3.13  Penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan

Setelah hasil temuan hasil auditor di bicarakan atau melakukan cross-check dengan pejabat organisasi sektor publik, auditor kemudian menyusun draft laporan hasil pemeriksaan.

2.3.14  Pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dengan organisasi yang diaudit

Dalam tahapan ini, auditor memastikan apa yang telah di susun di dalam draft laporan hasil pemeriksaan sudah selesai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

 

2.3.15  Penyelesaian laporan hasil pemeriksaan

Setelah melakukan pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dan di pastikan kellengkapan serta kesepakatan mengenai  draft tersebut sudah tercapai, kemudian akan di lakukan penyelesaian atau finalisasi draft tersebut menjadi laporan hasil pemeriksaan akhir.

2.3.16  Tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan

Berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan, auditor melakukan tindak lanjut atau dengan kata lain, memberikan rekomendasi perbaikan kepada organisasi sektor publik.

2.3.17  Penerbitan laporan hasil pemeriksaan

Tahapan terakhir dari siklus audit keuangan adalah penerbitan laporan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi  yang telah di audit tersebut.

2.4  Tekhnik Audit Keuangan Sektor Publik

1)        Prosedur analitis (Analitycal Procedures)

            Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan diantra data. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal, atau laporan persentase, perbandingan jumlah yang sederhana dengan data historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik, seperti analisis regresi.

            Contoh prosedur analitis adalah membandingkan item belanja menurut anggaran dan item realisasi belanja. Hasil perbandingan itu akan menunjukan ada tidaknya penyimpangan jumlah realisasi belanja dari jumlah yang dianggarkan sebelumnya.

2)         Inspeksi (Inspecting)

            Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Prosedur ini digunakan secara luas dalam auditing. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevalusai bukti, baik bottom-up mapun top-down. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor dapat menentukan ketepatan persyaratan dalam faktur atau kontrak yang memerlukan pengujian bottom –up atas akuntansi transaksi tersebut. Pada saat yang sama, auditor seringkali mempertimbagkan implikasi bukti dalam konteks pemahaman faktor-faktor ekonomi dan persaingan entitas.

            Contoh kegiatan inspeksi adalah pemeriksaan terhdap bukti-bukti transaksi seperti rekening bank, kwitansi atau tanda terima lainnya untuk mengevaluasi apakah transaksi yang dilakukan telah sesuai atau menyimpang dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

3)        Konfirmasi (Confirming)

Kegiatan konfirmasi adalah bentuk kegiatan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsug dari sumber independen di luar organisasi sektor publik yang di audit. Dalam kasus yang lazim, klien (organisasi yang di audit) mengajukan permintaan kepada pihak luar secara tertulis, namun auditor yang mengirimkan permintaan keterangan tersebut.

            Contoh kegiatan konfirmasi adalah meminta keterangan kepada bendahara pengeluaran terkait bukti-bukti transaksi pembelian atau pengalokasian anggaran yang telah dilakukannya. Kegiatan ini akan mengajukan apakah bukti transaksi tersebut fiktif atau benar adanya. Selain keteranagn-keterangan lainya terkait bukti tersebut.

4)        Permintaan keterangan (Inquiring)

Kegiatan ini meliputi permintaan keterangan secara lisan maupun tertulis oleh auditor. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditunjukan kepada manajemen atau karyawan organisasi sektor publik, yang umumnya berupa pernyataan-pernyataan yang timbul setelah dilaksanakannya prosedur analitis. Auditor juga dapat secara langsung meminta keterangan kepada pihak external.

            Contoh kegiatan permintaan keterangan adalah auditor meminta keteragan bendahara pengeluaran atas ketidaksesuaian jumlah pengeluaran (berdasarkan bukti transaksi yang ada) dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

5)        Perhitungan (Counting)

Dua aplikasi yang paling umum adalah perhitungan (counting) adalah (1) perhitungan fisik sumber daya berwujud, seperti jumlah kas dan persediaan yang ada dan (2) akuntansi seluruh dokumen, dengan nomor urut yang telah dicetak (prenumbered). Hal pertama menyediakan cara untuk mengevaluasi bukti fisik tentang jumlah yang ada. sementara yang ke dua dapat dipandang sebagai penyediaan cara untuk mengevaluasi pengendalian internal organisasi melalui bukti yang objektif  tentang kelengkapan catatan akuntansi.

            Contoh kegiatan perhitungan adalah auditor menghitung asset yang telah dibeli bagian pengadaan berdasarkan bukti transaksi yang ada.

6)        Penelusuran (Tracing)

Dalam penelusuran seringkali disebut penelusuran ulang, auditor (1) memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan, dan (2) menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi (jurnal dan buku besar). Arah pengujian prosedur ini berawal dari dokumen menuju ke catatan akuntansi, sehingga menelusuri kembali asal-usul aliran data melalui sistem akuntansi.

Contoh kegiatan penelusuran adalah auditor membandingkan antara angka yang tertera dalam kwitansi transaksi yang telah dilakukan dan jumlah angka yang tertera dalam jurnal. Hal ini menunjukan apakah ada kesesuaian penyajian, yaitu penyajian yang lebih rendah atau yang lebih tinggi.

7)        Pemeriksaan bukti pendukung (Vouching)

     Pemeriksaan bukti pendukung meliputi (1) pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi, dan (2) mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Dalam melakukan vouching, arah pengujian berlawanan dengan yang digunakan dalam penelusuran. Prosedur pemeriksaan bukti pendukung digunakan secara luas untuk mendeteksi salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang sebenarnya dalam pencatatan akuntansi.

            Contoh kegiatan pemeriksaan bukti pendukung adalah auditor memilih ayat jurnal “Pembelian ATK” dijurnal, kemudian membandingkanya dengan kwitansi pembelian ATK tersebut atau tanda pembelianya.

8)        Pengamatan (observing)

            Pengamatan berkaitan dengan memerhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Kegiatannya berupa pemrosesan rutin atau jenis transaksi tertentu, seperti penerimaan kas, untuk melihat apakah para pekerja sedang melaksanakan tugas yang telah diberikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi sektor publik. Pengamatan sangat terutama untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal.

            Contoh kegiatan pengamatan adalah auditor mengamati kegiatan bendahara gaji dalam menjurnal ketika mengeluarkan gaji kepada para pegawai.

9)        Pelaksanaan ulang (Reforming)

            Salah satu prosedur audit yang penting adalah pelaksanaan ulang  perhitungan dan rekonsiliasi ynag dilakukan oleh organissasi sektor publik yang di audit. Contohnya adalah menghitung ulang total jurnal, beban penyusutan, dan lain-lain. Auditor juga dapat melakukan ulang beberapa aspek pemrosesan transaksi tertentu untuk menentukan bahwa pemrosesan awal sudah sesuai dengan pengendaliaan internal yang sudah dirumuskan.

            Contoh kegiatan pelaksaaan ulang adalah  auditor menghitung ulang penyusutan kendaraan milik organisasi berdasarkan umur ekonomis yang sebenarnya, kemudian dibandingkan dengan pencatatan beban peyusutan kendaraan yang telah dilakukan.

10)     Teknik audit berbantuan computer (computer-assisted audit techniques)

            Apabila catatan akuntansi organisasi sektor publik dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik ini untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya.

            Contoh kegiatan audit berbantukan komputer adalah  auditor dengan bantuan komputer memeriksa angka-angka dalam file jurnal bendahara dan membandingkanya dengan kwitansi pendapatan, dan bukti –bukti transaksi lainya.

11)     Pengujian pengendalian

Terdapat dua jenis pengujian pengendalian, yaitu:

  1. Pengujian pengendalian yang berkaitan langsung dengan keefektifan desain kebijakan atau posedur dan apakah benar–benar digunakan dalam kegiatan organisasi
  2. Pengujian pengendalian yang berkaitan dengan keefektifan kebijakan dan prosedur serta bagaiman pengaplikasiannya, konsistensinya dengan aplikasi terdahulu dan oleh siapa aplikasi itu dilaksanakan selama satu periode.

            Contoh kegiatan pengujian pengendalian adalah auditor membandingkan dokumen SOP atau petunjuk teknis pegawai, dan mengamati pelaksaannya dilapangan. Pengendalian akan dianggap baik jika SOP atau petunjuk teknis mampu memberikan pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas pegawai, pegawai mudah memahaminya dan mengaplikasikannya pada setiap pekerjaanya secara konsisten.

12)     Pengujian substansif

Dua kateegori umum pengujian substansif adalah:

  1. Prosedur analitis, yang merupakan prosedur dalam penyediaan bukti–bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca, atau sebaliknya tentang kesalahan atau ketidak beresan yang terjadi;
  2. Pengujian terinci atas transaksi atau neraca merupakan pengujian untuk menyediakan bukti-bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca atau sebaliknya atas kesalah dan ketidak beresan yang terjadi.

            Contoh kegiatan pengujian substantive adalah auditor memeriksa secara rinci angka dan jumlah transaksi yang telah terjadi,dimulaidari memeriksa seluruh bukti tranaksi,catatan dalam jurnal, posting dalam buku besar, hingga laporan yang telah jadi dengan demikian dapat ditemukan apakah ada kesalah atau ketidak beresan. 

2.5  Contoh Praktek Audit Sektor Publik Di Organisasi Sektor Publik

1)        Pemerintah Pusat

Audit atas pemerintah pusat ditujukan pada perolehan bukti audit yang cukup dan tepat.

Sebagai contoh, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah sebagai organisasi sektor publik merupakan tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang telah dilakukan aparatur pemerintah , maka fungsi akuntabilitas dan audit atas pelaporann keuangan sektor publik harus berjalan dengan baik. Seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan audit yang tidak hanya terbatas pada keuangan dan kepatuhan saja, tetapi perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja sektor publik.

2)        Pemerintah Daerah

Audit yang diselenggarakan atas kegiatan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi audit keuangan dan audit kinerja. Audit dapat mempunyai gabungan tujuan audit keuangan dan audit kinerja, atau dapat juga mempunyai tujuan yang terbatas pada beberapa aspek dari masing-masing jenis audit tersebut.

Sebagai contoh, pelaksanaan audit atas kontrak pemborongan pekerjaan atau atas bantuan Pemerintah kepada yayasan atau badan hukum lainnya. Tujuan audit semacam itu sering kali mencakup baik tujuan audit keuangan maupun tujuan audit kerja.

Pemeriksaan atas pos pendapatan asli daerah mencakup:

  • Melakukan pengujian terhadap nilai realisasi pos
  • Melakukan verifikasi atas bukti-bukti penerimaan
  • Melakukan konfirmasi kepada instansi yang terkait dengan pemungutan pajak
  • Mengetahui adanya kesalahan atau tidak atas penyetoran pendapatan
  • Melakukan koreksi
  • Melakukan pengujian.

3)        Di Indonesia ada dua jenis LSM. Pertama, LSM yang melakukan fungsi kontrol masyarakat. Kedua, LSM yang melaksanakan program entitas. Menjamurnya LSM terutama dipicu oleh persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional.

Sebagai contoh, bank dunia yang mensyaratkan perlunya entitas bekerja sama dengan LSM dalam proyek yang akan dikucurkan dananya.

Dalam organisasi LSM dilakukan dua jenis audit:

  • Audit kinerja keuangan
  • Audit kinerja nonkeuangan

4)        Yayasan

Contohnya pelaksanaa audit atas kontrak pemborongan pekerjaan atau atas bantuan pemerintah kepada yayasan atau badan hukum lainnya. Tujuan audit semacam ini sering kali mencakup baik tujuan keuangan maupun tujuan audit kinerja. Audit semacam ini umunya disebut audit kontrak.

5)        Partai Politik

Sama seperti organisasi-organisasi sektor publik lainnya, audit dalam organisasi partai politik juga dibedakan menjadi dua, yaitu audit kinerja keuangan dan audit kinerja nonkeuangan.

 

BAB III

KESIMPULAN

            Selama ini sektor publik/pemerintah tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara, padahal sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih.

            Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Akan tetapi, audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan saja, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut.

            Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

            Kemampuan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan. Kualitas audit sektor publik dipengaruhi oleh kapabilitas teknikal auditor serta independensi auditor baik secara pribadi maupun kelembagaan. Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

 

 

DAFTAR  PUSTAKA

 

Bastian, Indra. 2010.  Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Erlangga

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

http://www.google.com

http://id-jurnal.blogspot.com

http://suhardi.uap.ac.id

LAMPIRAN

CONTOH KASUS/ARTIKEL

BPK temukan 4.941 kasus ketidakpatuhan

Jakarta (ANTARA News) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 4.941 kasus ketidakpatuhan senilai Rp13,25 triliun yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan dalam pemeriksaan laporan pada semester II tahun 2011.

“Temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa dengan penyetoran ke kas negara, daerah maupun perusahaan senilai Rp81,71 miliar,” kata Ketua BPK Hadi Poernomo saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI semester II 2011 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Hadi menyebutkan, rincian penyetoran entitas senilai Rp81,71 miliar tersebut meliputi temuan kerugian senilai Rp35,99 miliar, potensi kerugian senilai Rp9,53 miliar dan kekurangan penerimaan senilai Rp36,17 miliar.

Sedangkan temuan pemeriksaan berupa ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, katanya, tercatat sebanyak 1.056 kasus senilai Rp6,99 triliun.

Ia menambahkan, secara keseluruhan menemukan sebanyak 12.612 kasus senilai Rp20,25 triliun dalam pemeriksaan selama semester II tahun 2011 yang mencakup 927 obyek yang terdiri atas  entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan BHMN/BLU yang mengelola keuangan negara.

Menurut Hadi, BPK juga telah melakukan pemeriksaan keuangan atas 158 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010 serta delapan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas dua entitas, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 70 entitas, opini tidak wajar atas 14 entitas dan opini tidak memberikan pendapat atas 72 entitas.

Namun, ia mengatakan sistem pengelolaan keuangan negara masih membutuhkan pembenahan karena efektivitas sistem pengendalian internal (SPI) pemerintah daerah masih banyak yang belum optimal.

 

Tunggu Audit BPK, Semua Proyek di DPR Distop Sementara,

Selasa, 24 Apr 2012 06:45 WIB, http://www.analisadaily.com

Jakarta, (Analisa). Sejumlah proyek pengadaan di DPR dihentikan sementara. Pengadaan toilet, pembangunan papan ucapan selamat datang DPR, hingga pengadaan kursi baru ruang Banggar distop hingga audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai.

“Iya audit BPK belum selesai,” kata Sekjen DPR Nining Indrasaleh kepada detikcom, Senin (23/4).

Pantauan detikcom, sejumlah proyek di DPR dibiarkan mangkrak. Salah satunya, pengadaan papan ucapan selamat datang DPR berbahan LCD berukuran 3×4 meter di halaman depan gedung DPR pun dibiarkan terhenti. Perangkat yang sudah dipasang sejak bulan Januari 2012 belum dapat dioperasikan.

Sementara itu sejumlah toilet di DPR juga dibiarkan rusak tanpa renovasi, seperti beberapa toilet di lantai 1 gedung Nusantara III DPR yang dibiarkan rusak dengan tulisan “sedang diperbaiki”. Biaya renovasi toilet DPR senilai Rp2 miliar tampaknya sulit dikucurkan sebelum audit BPK rampung.

BPK kini tengah mengaudit keuangan Kesekjenan DPR sejak Januari lalu. Utamanya sejak DPR ketahuan membangun ruang rapat baru Banggar DPR senilai Rp20,3 miliar. Ruangan tersebut sampai saat ini dibiarkan tertutup.

Ruang Banggar DPR rencananya akan digunakan masa sidang mendatang dengan catatan audit BPK sudah selesai. Karena hingga saat ini kursi baru pengganti kursi impor ruang Banggar belum bisa dibeli.

Pembangunan parkiran motor di kompleks DPR juga belum tuntas hingga bulan April ini. Padahal sudah lebih dari enam bulan proyek ini berjalan. Satu-satunya proyek yang selesai adalah pembangunan kembali pagar gedung DPR yang roboh karena demonstran penolakan kenaikan harga BBM. Sebab anggaran perbaikan yang berkisar pada angka Rp200 juta itu masih bisa dianggarkan dari alokasi anggaran Kesekjenan DPR.

Pemerintah Nigeria Audit Sektor Migas

Jumat, 20 Januari 2012 | 03:45 WIB

http://tekno.kompas.com

ABUJA, RABU – Pemerintah Nigeria memerintahkan audit besar-besaran terhadap seluruh sektor minyak dan gas negara itu, Rabu (18/1), sebagai usaha untuk memberantas korupsi di sektor, yang menyumbangkan 95 persen devisa negara, tersebut.

Langkah ini diambil pemerintahan Presiden Goodluck Jonathan setelah Nigeria hampir lumpuh diguncang gelombang demonstrasi sepanjang pekan lalu. Lembaga pemberantasan korupsi dan Senat Nigeria sudah lebih dulu membuka penyelidikan terhadap sektor migas dan pelaksanaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di negara itu.

”Sebagai bagian dari agenda antikorupsi, pemerintah hari ini telah menyetujui dua firma auditor untuk mengaudit secara menyeluruh semua rekening dan kegiatan seluruh institusi pemerintahan dan semua lembaga yang terlibat dalam industri minyak dan gas dari 2009 hingga 2011, yang diharapkan selesai dalam sembilan bulan,” kata Menteri Informasi Labaran Maku.

Demonstrasi besar-besaran pecah pekan lalu untuk memprotes keputusan pemerintah mencabut subsidi BBM secara mendadak, yang memicu kenaikan harga bensin hingga dua kali lipat. Akan tetapi, para pemrotes mengatakan, alasan utama aksi demonstrasi tersebut adalah frustrasi rakyat terhadap maraknya korupsi dan kesalahan pengelolaan kekayaan minyak negara itu.

Dengan produksi mencapai lebih dari 2 juta barrel minyak mentah per hari, Nigeria menjadi salah satu dari 10 produsen minyak terbesar di dunia. Namun, kekayaan itu tidak langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat Nigeria, yang sebagian besar warganya masih hidup dengan pendapatan di bawah 2 dollar AS (sekitar Rp 18.000) per hari.

Tak ditepati

Pemerintah Nigeria sudah berulang kali berjanji akan mereformasi sektor migasnya, tetapi janji ini tak pernah ditepati. Setelah aksi protes rakyat pekan lalu, Presiden Jonathan dan Menteri Perminyakan Diezani Allison-Madueke berjanji akan segera mewujudkan reformasi sektor migas yang selalu tertunda.

”Audit akan dilakukan terhadap seluruh lembaga negara yang menghasilkan pendapatan negara dan seluruh perusahaan di sektor minyak, gas, dan sumber daya mineral di negara ini. Auditor akan mengakses seluruh data produksi, ekspor, impor, jumlah minyak dan gas yang belum terhitung, dan semua aliran (dana) yang terkait,” ungkap Maku.

Senin lalu, lembaga pemberantas korupsi Nigeria juga telah membuka penyelidikan terhadap sistem subsidi dengan mengirim para penyelidik ke perusahaan minyak negara dan badan regulator harga minyak.

Kementerian Perminyakan juga akan membentuk sebuah komite yang akan bekerja untuk meloloskan rancangan undang-undang perminyakan baru (Petroleum Industry Bill/PIB) yang pembahasannya macet di parlemen selama empat tahun. PIB akan merombak besar-besaran sektor migas di Nigeria.

Namun, langkah pemerintah ini dipandang sudah terlambat dan diragukan akan efektif. Audit terhadap sektor migas Nigeria pernah dilakukan oleh auditor internasional KPMG setahun lalu, tetapi belum ada tindak lanjut dari laporan hasil audit tersebut.

Contoh Makalah Konsep,Terminologi dan Klasifikasi Biaya

BAB I
PENDAHULUAN

Pekerjaan manajemen,terpusatkan pertama-tama kepada perencanaan yang didalamnya terdapat penetapan tujuan serta perincianya. Yang kedua ialah pengawasan Pekerjaan manajemen,terpusatkan pertama-tama kepada perencanaan yang didalamnya terdapat penetapan tujuan serta perincianya. Yang kedua ialah pengawasan/pengendalian, yang termasuk kedalamnya tahapan-tahapan pembinaan pencapaian tujuan di atas. Agar supaya dapat dijaga supaya tujuan tersebut tak melesat atau benar-benar dicapai,maka manajemen memerlukan informasi mengenai pelaksanaan organisasi.dari bagian accountinglah manajemen memerlukan

BAB II PEMBAHASAN

A. KONSEP DAN TERMINOLOGI BIAYA

Untuk mempelajari akuntansi manajemen dibutuhkan pemahaman akan arti biaya dan terminologi yang berkaitan dengan biaya. Pembebanan biaya produk, jasa, dan objek lain dari kepentingan manajemen. Biaya, adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau dimasa yang akan datang bagi organisasi. Disebut ekuivalen kas karena sumber nonkas dapat diubah menjadi barang atau jasa yang diinginkan, contoh menukar peralatan dengan bahan yang digunakan untuk produksi. Biaya oportunitas adalah manfaat yang diserahkan atau dikorbankan ketika satu alternatif dipilih dari beberapa alternatif, contoh sebuah perusahaan mungkin menginvestasikan Rp. 1.000.000 dengan persediaan selama setahun daripada menginvestasikan modal tersebut pada investasi produktif yang memberikan tingkat pengembalian 12%. Biaya oportunitas dari modal yang tertanam pada persediaan adalah Rp. 1.000.000 x 12% = Rp. 120.000 dan ini adalah bagian dari biaya menyimpan persediaan.Beban adalah biaya yang telah digunakan untuk menghasilkan pendapatan, atau dengan kata lain beban adalah biaya yang telah kadaluarsa. Sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya kepada entitas, dimana biaya yang akan dibebankan disebut sebagai objek biaya. Objek biaya adalah setiap item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas dan sebagainya, dimana biaya diukur dan dibebankan. Contoh jika kita ingin menentukan biaya produksi unit sepeda, maka objek biaya adalah sepeda. Jika kita ingin menentukan biaya operasi departemen pemeliharaan pada suatu pabrik, maka objek biaya adalah biaya operasi departemen pemeliharaan pada suatu pabrik. Sehubungan dengan objek biaya ini, terdapat aktivitas sebagai objek biaya yang penting. Aktivitas adalah agregasi dari berbagai tindakan dalam suatu organisasi yang bermanfaat bagi para manajer untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Contoh aktivitas meliputi pemasangan peralatan untuk produksi, pemindahan bahan dan barang, pembelian komponen, pengiriman tagihan kepada pelanggan, pembayaran tagihan, pemeriksaan produksi, dan lain – lain. Keakuratan adalah suatu konsep yang relatif dan harus dilakukan dengan wajar serta logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya, tujuannya adalah untuk mengukur dan membebankan biaya terhadap sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Pembebanan biaya secara akurat ke objek biaya sang3EBiaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dengan mudah dan akurat dilacak sebagai objek biaya. Hubungan biaya dengan objek biaya dapat digali untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya.sangatlah penting, Beberapa biaya yang termasuk ke dalam objek biaya adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dengan mudah dan akurat ditelusuri sebagai objek biaya.Pengertian ditelusuri dengan mudah, berarti bahwa biaya dapat dibebankan dengan cara yang layak secara ekonomi dan dilacak dengan akurat berarti bahwa dapat dibebankan dengan menggunakan hubungan sebab akibat. Jadi ketertelusuran adalah unsur utama dalam pengembangan pembebanan biaya yang akurat Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung

1. Biaya Langsung – dapat dengan mudah atau ekonomis ditelusuri ke objek biaya

2. Biaya Tidak Langsung – tidak dapat dengan mudah atau ekonomis ditelusuri ke objek biaya. Biaya ini dialokasikan ke objek biaya dengan cara yang rasional dan sistematis Biaya Langsung,

Contoh-contoh Biaya • Suku cadang • Gaji jalur produksi • Biaya Tidak Langsung • Listrik • Sewa • Pajak property •

Faktor Mempengaruhi Pengelompokan Biaya Langsung/Tak Langsung

1. Materialitas Biaya Semakin besar nilai biaya mak semakin besar kemungkinan biaya tersebut dapat dilacak secara ekonomis ke objek biaya tertentu

2. Ketersediaan Teknologi Pengumpulan-Informasi Perkembangan tekhnologi pencarian informasi memungkinkan perusahaan mengelompokan semakin banyak biaya sebagai biaya langsung

3. Desain Operasi Mengelompokan biaya sebagai biaya langsung akan mudah jika fasiltas perusahaan digunakan secraa eklusif hanya untuk objek biaya yang spesifik seperti produm tertentu atau konsumen tertentu Pola Perilaku Biaya  Biaya Variabel (variable costs) – secara total berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume  Biaya Tetap (fixed costs) – tidak berubah secara total sekalipun ada perubahan pada tingkat aktivitas atau volume yang terkait  Biaya didefinisikan tetap atau variabel jika dikaitkan dengan aktivitas tertentu atau periode waktu tertentu  Biaya variabel – konstan pada dasar per-unit. Jika satu unit produk memakan biaya 5 pound untuk tiap bahan baku, biayanya tetap sama per unit apakah satu, sepuluh, atau seribu unit yang diproduksi  Biaya tetap – berubah berbanding terbalik dengan tingkat produksi. Seiring semakin banyak unit diproduksi, biaya tetap yang sama tersebar ke semakin banyak unit, mengurangi biaya per unit  Pemicu Biaya (Cost Driver) – variabel yang secara kausal (sebab-akibat) mempengaruhi biaya dalam rentang waktu tertentu  Rentang yang Relevan (Relevant Range) – rentang tingkat aktivitas (atau volume) normal di mana ada hubungan khusus antara tingkat aktivitas (atau volume) dengan biaya tertentu

B. KLASIFIKASI BIAYA

Klasifikasi biaya sangat penting guna membuat ikhtisar yang berarti atas data biaya.klasifikasi yang paling umum di dasarkan pada hubungan antara biaya dengan berikut ini:

1. Produk(satu lot,batch,atau unit dari suatu barang jadi atau jasa)

2. Volume produksi

3. Departemen, proses, pusat biaya (cost center), atau subs divisi lain dari manufaktur

4. Periode akuntans

5. Suatu keputusan, tindakan atu evaluasi

1. Biaya dalam hubunganya dengan produk

a. Biaya produksi Disebut juga biaya pabrik atau biaya produksi,biasanya didefinisikan sebagai jumlah dari tiga elemen biaya yaitu biaya bahan baku langsung,biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik

1) Bahan baku langsung Adalah semua bahan yang membentuk bagian integral dari barang jadi dan dimasukan secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk.contoh dari bahan baku langsung adalah kayu yang digunakan untuk membuat mabel dan minyak mentah yang digunakan untuk membuat bensin.kemudahan penelusuran item bhan baku ke produk jadi merupakan pertimbangan utama dalam mengklasifikasikan biaya sebagai bahan baku langsung.misalnya jumlah paku mabel meupakan bagian integral dari barang jadi,tetapi karna biaya dari paku yang di perlukan untuk setiap mabel tidak signifikan,maka paku diklasifikasikan sebagai bahan baku tidak langsung

2) Tenaga Kerja Langsung Adalah tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat di bebankan secara layak ke produk tertentu Contoh : Biaya untuk pembayaran pegawai yang membuat meja

3) Biaya Overhead Pabrik  Bahan baku tidak langsung Adalah bahan yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu produk, tetapi tidak di klasifikasikan sebagai bahan baku langsung karna bahan baku tersebut tidak menjadi bagian dari produk.bahan bakku tidak langsung juga terasuk bahan baku yang secara normalakan diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung Contoh : Biaya untuk pembelian amplas, paku, lem  Tenaga kerja tidak langsung Tenaga kerja yang dikerahkan secara tidak langsung mempengaruhi pembuatan barang jadi atau tenaga kerja yang tidak dapat ditelusuri langsung ke konstruksi atau komposisi dari produk jadi Contoh : Biaya untuk membayar pengawas/mandor,pegawai pabrik ,pembantu umum,dan pada perusahaan jasa biasanya gaji reseptionis,pegawai yang melakukan penyimpanan dokumen  Biaya Tidak Langsung Lainnya Contoh : Biaya telepon, listrik, air dll.

b. Biaya komersial1) Biaya Pemasaran Meliputi semua biaya yang diperlukan untuk menangani pesanan konsumendan memperoleh produk atau jasa untuk di sampaikan kepada konsumen. Biaya biaya tersebut di sebut pemerolehan pesanan(order-getting) dan pemenuhan pesanan (order-filling) Contoh : Biaya Iklan, Biaya Pengiriman Barang,perjalanan dalam rangka penjualan ,komisi penjulan ,gaji untuk bagian penjualan,dan biaya penyimpanan (gudang) produk jadi. 2) Biaya Administrasi Meliputi pengeluaran eksekutif,organisasional, dan klerikal yang berkaitan dengan manajemen umum organisasi. Contoh : gaji eksekutif,akuntansi umum,kesekretariatan,humas dan biaya sejenis terkait dengan administrasi umum organisasi secara keseluruhan.

2. Biaya dalam hubungannya dengan pembebanan ke objek biaya

a. Biaya langsung Suatu objek biaya terkait dengan suatu objek biaya dan dapat dilacak ke objek biaya tertentu dengan cara yang layak secara ekonomi(biaya efektivitas). Contoh;biaya kaleng atau botol yang merupakan biaya lansung dari pepsi cola.biaya kaleng atau botol dapat dengan mudah dilacak atu diidentifikasikan pada miuman tersebut.

b. Biaya tidak langsung Suatuobjek biaya bekaitan dengan objek biaya namun tidak dapat dilacak ke objek biaya tertentudengan cara yang layak secara ekonomis(biaya efektifitas) Contoh: gaji supervise yang juga mengawasi roduksi sejumlah produk minuman ringan lain yang pembotolaya dilakukan di pabrik pepsi merupakan biaya tidak langsung bagi pepsi cola, karna supervise merpakan kegiatan yang di perlukan untuk mengelola produksi dan penjualan produk cola

3. biaya dalam hubunganya dengan volume produksi

a. Biaya Variabel adalah biaya yang berubah secara proposionaldengan perubahan aktivitas.aktivitas tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk seperti unit yang di produksi,unit yang di jual,jarak kilometer yang dituju,jam kerja dan sebagainya.biaya variable biasanya memasukan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, berikut ini adalah biaya overhead yang diklasifikasikan sebagai biaya variable:

 Perlengkapan  Bahan bakar  Peralatan kecil  Kerusakan, sisa, dan beban reklamasi  Biaya penerimaan  Royalty  Biaya komunikasi  Upah lmbur  Penanganan bahan baku

b. Biaya Tetap biaya yang selalu tetap secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh tinggkat aktivitas kecuali jika di engaruhi oleh kekuatan-kekuatan dari luar seperti perubahan harga. Berikut adalah biaya overhead pabrik yang biasanya diklasifikasikan sebagai biaya tetap:

 Gaji eksekutif produksi  Depresiasi  Pajak property  Amortisasi paten  Gaji supervisor  Asuransi – property dan kewajiban  Gaji satpam dan pegawai kebersihan  Pemeliharaan dan perbaikan gedung dan bangunan  Sewa

c. Biaya Semi Variabel jenis biaya yang memiliki elemen biaya tetap dan biaya variable, misalnya biaya listrik biasanya merupakan biaya semi variable , listrik yang digunakan untuk pencerahan biasanya adalah biaya tetap karna cahaya tetap diperlikan tanpa memperdulikan tingkat aktivitas, sementara listrik yang digunakan sebagai tenaga untuk mengoprasikan peralatan akan bervariasi tergantung pada penggunaan peralatan. Berikut merupakan contoh lain dari biaya overhead pabrik semi variable:

 Jasa bahan baku dan persediaan  Jasa kantor pabrik  Asuransi kesehatan dan kecelakaan  Air dan limbah  Pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin pabrik  Pajak penghasilan  Pemanasan, listrik, dan generator d. Biaya Bertingkat (Step Cost) Biaya tetap dalam suatu rentang produksi. Contoh : Biaya pembelian mesin 1, jika kapasitas produksi mesin 1 tidak mencukupi maka beli mesin 2 dst

4. biaya dalam hubunganya dengan periode akuntansi

pembedaan yang akurat antara dua klasifikasi sangat bergantung pada sikap manajemen terhadap pengeluaran tersebut dan karakteristik dari operasi perusahaan

a. pengeluran modal ditunjukan untuk memberikan manfaat dimasa depandan dilaporkan sebagai aktiva

b. pengeluaran pendapatan memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban, aktiva akhirnya akan menjaddi beban ketika di konsumsi atau hilang kegunaanya

5. biaya dalam hubunganya dengan suatu keputusan, tindakan, atau evaluasi

Biaya adalah bahan yang sangat penting dalam pembuatan keputusan a. Berdasarkan Pengambilan Keputusan

1. Biaya diferensial Disebut juga biaya marginal atau biaya incremental meskipun secara teknis biaya incremental berkiatan dengan kenaikan biaya yang terjadi karna perubahan dari suatu alternative ke latrenatif lain sedangkan penuruanya disebut biaya dekremental

2. Biaya Kesempatan Adalah manfaat potensial yang akan hilang bila salah satu alternative telah dipilih dari sejumlah alternative yang tersedia.Contoh :Agnes bekerja disuatu perusahaan dengan gaji Rp.1.000.000,-. Dia ingin melanjutkan sekolah dan harus meninggalkan kerjanya, Oleh karena itu dengan melanjutkan sekolah dia kehilangan pendapatan sebesar Rp.,1000.000,-. Gaji Agnes yang hilang karena melanjutkan sekolah merupakan Opportunity Cost.

3. Biaya tertanam(SUNK COST) Adalah biaya yang telah terjadi dan tidak dapat di ubah oleh keputusn apa pun yang di buat saat ini atu pun masa yng akan dating,karna biaya tertanam tidak dapat di ubbah oleh keputusan papun maka biaya tertanam dapat diabaikan dalam membuat keputusan

6. Berdasarkan Pertanggungjawaban

1. Biaya Terkendali Adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu tempat biaya dan atas pengeluaran biaya tersebut seseorang harus mempertanggungjawabkan. Contoh : Biaya pemasangan iklan merupakan biaya terkendali bagi manager Pemasaran

2. Biaya Tak Terkendal Adalah biaya yang tidak bisa dibebankan tanggungjawab pengeluarannya pada seseorang manajer/pimpinan pusat biaya. Contoh : Biaya penggunaan bahan merupakan biaya tidak terkendali bagi Maanger Pembelian

BAB III PENUTUP KESIMPULAN

Informasi biaya sangat diperlukan perusahaan. Tanpa informasi biaya, maka manajemen tidak memiliki ukuran apakah masukan yang dikorbankan memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada nilai keluarannya. Akibatnya manajemen tidak memiliki informasi apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba atau tidak. Begitu juga tanpa informasi biaya, manajemen tidak memiliki dasar untuk mengalokasikan berbagai sumber ekonomi yang dapat dikorbankan agar dapat menghasilkan sumber ekonomi lain. Akuntansi biaya menyediakan informasi biaya yang memungkinkan manajemen melakukan pengelolaan alokasi berbagai sumber ekonomi untuk menjamin dihasilkannya keluaran yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai masukan yang dikorbankan. , yang termasuk kedalamnya tahapan-tahapan pembinaan pencapaian tujuan di atas. Agar supaya dapat dijaga supaya tujuan tersebut tak melesat atau benar-benar dicapai,maka manajemen memerlukan informasi mengenai pelaksanaan organisasi.dari bagian accountinglah manajemen memerlukan informasi,termassuk pula masalah atau prihal pembiayaan kegiatan/operasi organisasi itu.