Contoh makalah Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik

BAB I

PENDAHULUAN

 

Mata kuliah akuntansi sektor publik dapat dikatakan sebagai bidang studi akuntansi mandiri. Bidang studi ini tentunya tidak dapat dilepaskan begitu saja dari bidang akuntansi lainnya. Tanpa disadari oleh kita, sebetulnya setiap orang pernah mengaplikasikan ilmu akuntansi didalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam dunia usaha. Oleh karena itu, akuntansi sering disebut sebagai “bahasanya dunia usaha” karena akuntansi akan menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang menyelenggarakannya dan pihak luar yang mengambil keputusan.

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyedia informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

 

 

 Tujuan

            Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah:

  • Memahami konsep publik, isu sentral, peran dan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dalam membantu terciptanya proses pertanggungjelasan publik.
  • Memahami konsep organisasi sektor publik dan peran akuntansi dalam membantu manajemen organisasi sektor publik.
  • Memahami penerapan proses perencanaan dan pengendalian akuntansi dalam pertanggungjawaban publik dan eksesnya di unit organisasi sektor publik.
  • Memunculkan sikap kritis dan minat mahasiswa dalam berbagai isu akuntansi sektor publik.
  • Menambah pengetahuan mahasiswa terhadap hal yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik serta aplikasi dalam praktik.
  • Mahasiswa memperoleh pamahaman tentang karakteristik akuntansi sektor publik.
  • Memunculkan sikap mahasiswa sebagai problem seeker, problem identifier dan problem solver terhadap praktik akuntansi sektor publik.
  • Menambah nilai kami dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

 

 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

            Kerangka konseptual merupakan acuan dan juga dalam pengembangan dalam standar akuntansi dan solusi atas berbagai hal yang belum diatur dalam standar tersebut. Kerangka konseptual yang dibahas akan terkait dengan proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan, audit serta pertanggungjawaban.

          

  1. 1.   Definisi Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik

Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sektor publik untuk kepentingan eksternal. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik.

Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, ketentuan standar akuntansi itu diuji menurut unsur kerangka konseptual yang terkait. Dalam jangka panjang, konflik semacam itu diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi di masa depan.

  1. 2.      Tujuan dan Peranan Konseptual Akuntansi Sektor Publik

Kerangka konseptual akuntansi sektor publik disusun dengan berbagai tujuan, yaitu acuan bagi:

a. Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam tugasnya.

b. Penyusun laporan keunagn untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang secara lazim dan standar akuntansi keuangan sektor publik.

c. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

d. Para pemakai laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan sektor publik.

 

Kerangka konseptual ini bukan merupakan standar akuntansi keuangan sector publik. Revisi kerangka dasar bisa dilakukan dari waktu ke waktu, selaras dengan pengalaman komite penyusunan standar akuntansi keuangan sektor publik dalam penggunaan kerangka dasar tersebut.

 

  1. 3.     Lingkup Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik

Pembahasan tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini meliputi:

  1. Perencanaan publik
  2. Penganggaran publik
  3. Realisasi anggaran publik
  4. Pengadaan barang dan jasa publik
  5. Pelaporan sektor publik
  6. Audit sektor publik
  7. Pertanggungjawaban publik

Kerangka konseptual ini membahas bagaimana perencanaan publik disusun dan dilaksanakan. Perencanaan merupakan proses pertama dan sangat menentukan keberhasilan proses selanjutnya. Jadi, proses penganggaran yang baik dan berkualitas sangat menentukan keberhasilan serta akuntabilitas program.

Sebagai tahap pelaksanaan dari hasil proses sebelumnya, dibutuhkan mekanisme bagaimana agar proses realisasi anggaran dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Laporan keuangan dan laporan kinerja organisasi sector publik disusun serta disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kepentingan sejumlah besar pemakai.

Laporan keuangan sektor publik dihasilkan dari proses pelaporan keuangan dalam organisasi-organisasi sektor publik. Kerangka konseptual juga akan membahas jalannya proses dan pelaksanaan audit sector publik yang berkualitas. Audit yang berkualitas adalah proses pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar yang berkualitas. Pertanggungjawaban merupakan proses terakhir dalam siklus akuntansi sektor publik dan juga tahap terakhir dari penentuan ketercapaian atau ketidak tercapaian kualitas program secara keseluruhan. Berikut ini merupakan lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik pada organisasi sektor publik.

 

  1. 1.                              Pemerintah Pusat

ü  Perencanaan publik: musyawaroh perencanaan pembangunan(musrenbang) jangka panjang nasional, musrenbang jangka menegah nasional, musrenbang penyusunan rencana kerja pemerintah.

ü  Penganggaran publik : penyusunan anggaran, pembahasan anggaran, penetaan anggaran.

ü  Realisaasi anggaran publik : pelaksanaan anggran.

ü  Pelporan keuangan sektor publik : proses pelaporan keuangan.

ü  Audit sektor publik : mekanisme audit.

ü  Pertangung jawaban publik : penyampaina LPJ dan pertanggungjawabanya.

 

  1. 2.                              Pemerintah Daerah

ü  Perencanaan publik : musyawaroh perencanaan pembangunan(musrenbang) jangka panjang daerah, musrenbang jangka menegah daerah, musrenbang penyusunan rencana kerja pemerintah, musrenbang provinsi, musrenbang kabupaten,musrenbang kecamatan, usrenbang Desa.

ü  Penganggaran publik : penyusunan anggaran, pembahasan anggaran, penetaan anggaran.

ü  Realisaasi anggaran publik : pelaksanaan anggran.

ü  Pengadaan barang dan jasa publik : proses pengadaan barang dan jasa.

ü  Pelporan keuangan sektor publik : proses pelaporan keuangan

ü  Audit sektor publik : mekanisme audit.

ü  Pertangung jawaban publik : penyampaina LPJ dan pertanggungjawabanya.

 

  1. 3.      Partai Politik

ü  Perencanaan Publik : musyawaro kerja tingkat pusat, musyawarah kerja wilayah, musyawarah kerja derah, musyawarah kerja cabang, musyawarah kerja ranting.

ü  Penganggaran Publik : penyusunan anggaran, pembahasan anggaran, penetaan anggaran.

ü  Pengadaan barang dan jasa publik : proses pengadaan barang dan jasa.

ü  Penganggaran publik : penyusunan anggaran, pembahasan anggaran, penetapan anggaran.

ü  Realisaasi anggaran publik : pelaksanaan anggran.

ü  Pelporan keuangan sektor publik : proses pelaporan keuangan.

ü  Audit sektor publik : mekanisme audit.

ü  Pertangung jawaban publik : penyampaian LPJ dan pertanggungjawabanya.

 

  1. 4.      LSM

ü  Perencanaan Publik : rapat kerja untuk menyusun perencanaan LSM.

ü  Penganggaran Publik : penyusunan anggaran, pembahasan anggaran, penetapan anggaran.

ü  Realisaasi anggaran publik : pelaksanaan anggaran.

ü       Pengadaan barang dan jasa publik : proses pengadaan barang dan jasa.

ü       Pelporan keuangan sektor publik : proses pelaporan keuangan.

ü       Audit sektor publik : mekanisme audit.

ü       Pertangung jawaban publik : penyampaian LPJ dan pertanggungjawabanya.

 

  1. 5.      Yayasan/tempat peribadatan

ü  Perencanaan Publik : rapat kerja untuk menyusun perencanaan yayasan/organisasi tempat peribadatan.

ü  Penganggaran Publik : penyusunan anggaran, pembahasan anggaran, penetapan anggaran.

ü  Realisaasi anggaran publik : pelaksanaan anggaran.

ü  Pengadaan barang dan jasa publik : proses pengadaan barang dan jasa.

ü  Pelaporan keuangan sektor publik : proses pelaporan keuangan.

ü  Audit sektor publik : mekanisme audit.

ü  Pertangung jawaban publik : penyampaian LPJ dan pertanggungjawabanya.

 

 

  1. 4.     Asumsi Akuntansi Sektor Publik
  2. a.      Kebutuhan Masyarakat

Berdasarkan kodratnya, manusia mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi segala harapan dalam hidupnya. Dalam era reformasi ini sekarang masyarakat menuntut Pemerintah dan organisai sektor publik lainnya untuk mengelola pelayanan publik secara lebih transparan serta partisipatif agar pelayanan menjadi lebih efektif dan akuntabel.

Kebutuhan masyarakat ini menjadi asumsi dasar bagi proses perencanaan, yang merupakan “pintu” utama dari serangkaian proses dalam siklus akuntansi sektor publik. berdasarkan kebutuhan masyarakat ini, perencanaan disusun oleh organisasi publik.

 

  1. b.      Alokasi Sumber Daya

Perencanaan untuk emenuhi kebutuhan masyarakat hanya akan tercapai jika ada sumber daya yang mendukungnya. Sumber daya yang dialokasikan akan menjadi “bahan baku” bagi berjalannya perencanaan yang telah disusun. Pengalokasian sumber daya dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, dan sumber daya alam.

Penggunaan sumber daya alam dapat dilakukan secara maksimal oleh pemerintah. Sementara itu organisasi sektor publik lainnya hanya terbatas pada sumber daya alam yang menjadi milik organisasinya saja.

 

  1. c.       Ketaatan Hukum/Peraturan

Perangkat atau dasar hukum ini ditetapkan dalam rangka mengukur kbutuhan publik dan alokasi sumber daya yang hendak dilakukan. Dengan kata lain proses pengukuran kebutuhan dan alokasi sumber daya ini akan berjalan lancar serta efektif jika didukung oleh regulasi yang memedai sehingga mendorong berlakunya raktek yang baik, tertib, dan akuntabel. Dengan demikian proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggung  jawaban publik yang baik akan didukung dengan dasar hukum yang baik pula.

 

  1. d.      Dasar Akrual

Untuk mencapai tujuannya, basis pelaporan keuangan sektor publik adalah dasar akrual, dimana pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar)  dan dicatat dalam catatan akunatansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Dasar akrual telah menjadi aturan yang harus dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan mengaplikasikannya dalam proses organisasi publik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

 

  1. e.       Kelangsungan Usaha atau Organisasi

Demi kelangsungan hidupnya, organisasi menetapkan dasar-dasar hukum atau aturan organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi tersebut. Organisasi juga harus memenuhi tuntutan-tuntutan di dalam dasar hokum agar proses berjalan seperti yang dikehendaki. Dengan dilaksanakannya dasar hukum, organisasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai visi dan misi organisasi publik.

 

  1. f.        Akuntabilitas Kinerja

                  Akuntabilitas kinerja merupakan suatu proses yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuanya. Organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya denga kinerja yang diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefesienkan hasil dari proses organsasi yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan,  audit serta pertanggungjawaban publik.

 

 

  1. 5.     Implementasi Karakteristik Kualitatif Akuntansi Sektor Publik

Karakteristik kualitatif adalah ciri-ciri khusus dari sebuah mutu. Jika diimplementasikan pada akuntansi sektor publik, karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik adalah ciri khas informasi akuntansi dalam organisasi sektor publik yang berkontribusi pada penentuan kualitas produk setiap unsur akuntansi sektor publik.

 

  1. Relevan

Relevan mengacu pada kemampuan informasi untuk mempengaruhi keputusan pengelola organisasi, dengan mengubah atau menginformasi harapan mereka tentang hasil, atau konsekuensi tindakan atau kejadian.

Dalam konsep kerangka konseptual akuntansi, informasi yang relevan dapat membantu investor, kreditor, dan pengguna lainya untuk mengevaluasi kondoisi masa lalu, saat ini dan masa depan atau untuk menginformasikan dan mengoreksi nilai umpan balik/feedback agar relevan.

 

  1. Keandalan dan Reliabilitas

Keandalan mengacu pada kualitas informasi yang sesuai dengan kebutuhan para peggunanya. Keandalan akan membedakan pengguna stu dengan pengguana yang lainyatergantug pada keluasan pengetahuan tentang aturan yang digunakan untuk mempersiapkan informasi. Dengan kata lain, di antara pengguna yang berbeda, informasi dengan derajat keandalan yang berbeda akan ditemukan. Dalam konteks kerangka konseptual, agar menjadi andal informasi harus dapat diuji, netral, dan disajikan dengan jujur.

 

  1. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Pertimbangan biaya dan memanfaat dikenal dengan keterbatasan parpasif. Informasi akuntansi keuangan akan dicari jika manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut melebihi biayanya. Oleh karnanya, sebelum mempersiapkan dan mendeseminasikan informasi keuangan, manfaat serta biaya penyiapan informasi itu harus dibandingkan.

 

  1. Materialitas

Mateialitas dianggap sebagai ambang pengakuan. Pada dasarnnya materialitas adalah pertimbangan yang harus diberikan atau tidak tentang informasi yang signifikan dan berdampak besar terhadap keputusan yang diambil.

 

Karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Pada posisi paling bawah, hal itu disebut dengan ”perwujudan”  yang terdiri dari regulasi dan pelaporan. Regulasi merupakan pedoman bagi seluruh proses pengelolaan suatu organisasi yang merupakan batas-batas pekerjaan organisasi. Sedangkan pelaporan merupakan instrumen akuntabilitas dari kegiatan organisasi. Setelah itu ”operasional” yang merupakan sebuah thapan dimana transaksi-transaksi publik dilakukan. Transaksi dilakukan dengan regulasi yang ada dan dilaporkan sesuai standar pelaporan organisasi.

Diatasnya lagi ada ”pokok-pokok” yang berisi unsur akuntansi sektor publik dan karakteristik kualitatif. Setealah unsur-unsur akuntansi sektor publik beserta transaksinya dapat memenuhi karakteristik kualitatif yang ada, tujuan organisasi dan tujuan kesejahteraan publik berada diatas segala-galanya.

 

5.1  Kualitas  Perencanaan Publik

Pada tahap perencanaan, biasanya akan tercipta dokumen perencanaan yag sangat penting dan menentukan dalam menghasilkan outcome. Jadi, melalui sistem kualitas perencanaan diharapkan dapat dihasilkan outcome yang berkualitas. Yang dimaksud dengan kualitas perencanaan adalah sebuah prosedur yang mendefenisikan kualitas terkait dengan tugas ketika proyek baru mulai digarap untuk memenuhi kualitas yang disyaratkan.

Agar perencanaan efektif, ada banyak hal yang sering kali menjadi halangan seperti:

  • Kegagalan manajemen dalam memahami system yang tengah terjadi di sekitar area organisasi.
  • Kurangnya dukungan manajemen terhadap system perencanaan. Pimpinan kurang mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan.
  • Kegagalan memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen.

Outcomer dari proses perencanaan public adalah dokumen perencaan yang mayoritas terbagi menjadi dokumen perencanaan jangka pendek (datu tahun), dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun) , dan dokumen perencanaan jangka panjang (dua puluh lima tahun).

Karakteristik kualitatif dari kualitas output perencanaan publik

  1. Dapat dipahami
  2. Relevan

 

 

5.2   Kualitas Penganggaran Publik

Salah satu permasalahan utama dalam penyusunan kualitas anggaran adalah pemikiran manajemen yang tidak mempunyai nilai tambah bagi kualitas organisasi.manajemen tidak mempertimbangkan permasalahan organisasi yang ada jika tidak ada kualitas anggaran. Penyelenggaraan kegiatan organisasi yang menjadi kewenangan organisasi didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja organisasi. Penyusunan anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan berikut:

  • Berdasarkan program.
  • Berdasrkan pust pertanggungjawaban, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi.
  • Sebagai alat perencanaan dn pengendalian.
  • Sebagai alat motivasi kinerja karyawan.

Outcome penganggaran publik:

  1. Rencana kerja anggaran
  2. Raperda RAPBD
  3. Nota RAPBD
  4. Pera APBD
  5. Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang enjabaran APBD

Karakteristik kualitatif kualitas output penganggaran public yaitu dapat dibandingkan.

 

5.3     Kualitas Realisasi Anggaran Publik

Tujuan proses realisasi anggaran adalah mengembangkan produk dan layanan yang harus diberikan kepada publik. Kesimpulan hasil realisasi anggaran diperoleh pada saat produk organisasi telah secara tuntas dikembangkan/dibangun, diuji, diterima, dilaksanakan, dan dialihkan menjadi kinerja organisasi. Pada saat itu, proses pencatatan dilaksanakan secara akurat. Kualitas realissi anggaran merupakan hasil pencapaian kinerja organisasi.

Unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat menjadi penentu kualitas pelaksanaan realisasi anggaran public adalah sebagai berikut:

  • Pengembangan kasus usaha
  • Menentukan prioritas
  • Menyediakan pembenaran biaya
  • Menemukan manfaat
  • Mengukur kinerja untuk perbaikan yang sedang berlangsung

Dua karakteristik kualitatif dari kualitas output realisasi anggaran public, yaitu dapat dipahami dan terandalkan.

 

5.4    Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan penambahan barang dan/jasa dengan total biaya kepemilikan yang paling masuk akal, dalam kuantitas dan kualitas yang benar, pada waktu yang tepat , dan dari sumbre yang tepat untuk memperoleh manfaat secra langsung.

Tahapan pengadaan barang dan jasa

  1. Pengumpulan informasi
  2. Hubungan penyedia
  3. Review latar belakag
  4. Nogosiasi
  5. Pemenuhan
  6. Konsumsi, pemeliharaan, dan penyelesain
  7. pembaharuan

karakteristik kualitatif kualitas output pengadaan barang dan jasa

  1. Dapat Dipahami

Adalah kemudahan untuk dipahami publik atau penyedia brang dan jasa.

  1. Terandalkan

Informasi khususnya pembiayaan pengadaan barang dan jasa harus engambarkan dengan juur transaksi yang menyangkut jumlah dan ketentuanya.

 

5.5      Kualitas  Pelaporan Sektor Publik

Outcome  pelaporan akuntansi sektor publik

  1. Laporan posisi keunagan(neraca)
  2. Laporan kinerja keuangan
  3. Laporan perubahan aktiva
  4. Laporan arus kas
  5. Kebijakan akuntansidan catatan atas laporan keuangan

 

Karakteristik kualitatif pelaporan sektor publik

  1. Dapat diperbandingkan
  2. Tepat waktu
  3. Keseimbangan antara biaya dan manfaat
  4. Keseimbangan antara karakteristik dan kualitatif
  5. Penyajian yang wajar

 

5.6        Kualitas Audit Sektor Publik

Ditujukan untuk mnguji efektifitas sistem pengelolaan kualitas

Outcome audit akuntansi sektor publik

  1. Pendekatan yang diambil oleh manajemn
  2. Kontribusi yang dibuat oleh komite audit
  3. Peran ”shareholder” dan kometator
  4. Peran orang yang mengajukan perkara
  5. Pendekatan regulasi
  6. Tekanan yang disebabkan rezim akuntansi pelaporan.

Karakteristik kualitaif kualitas output audit sektr publik

  1. Dapat dipahami
  2. Relevan
  3. Keandalan
  4. Dapat dibandingkan

 

5.7        Kualitas pertanggungjawaban Publik

Laporan pertanggungjawaban tahunan mencerminkan misi utam organisasi,inisiatif utama untuk mmebwa misi dan kinerja pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Outcome pertanggungjawaban publik

  1. Mempersiapkan dan menyusun rencana strategik
  2. Merumuskan visi, misi, faktor-faktorkunci keberhasilan, tujuan,sasaran, strategi organisasi publik
  3. Merumuskan indikator kinerja organisasi publik dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu global dan kritis bagi pencapaian visi dan misiorganisasi sektor publik
  4. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokokdsn fungsi dengan seksama
  5. Mengukur pencapian kerja

Karakteristik kualitatif kualitas output pertanggungjawaban publik

  1. Dapat dipahami
  2. Relevan

 

  1. 6.      Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Publik

Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut, baik dalam kata-kata maupun jumlah uang. Pos yang memenuhi definisi suatu unsure harus diakui jika:

  1. Ada kamungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam organisasi publik.
  2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsure laporan keuangan sector public ke dalam laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan untuk derajat kombinasi yang juga berbeda dalam laporan keuangan sektor publik.

Suatu pos dapat dianggap memenuhi persyaratan pengakuan di masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian.

Sejumlah dasar pengukuran  yang berbeda digunakan untuk derajat kombinasi yang juga berbada dalam laporan keuangan sektor publik. Berbagai dasar pengakuan tersebut adalah;

  1. a.      Biaya Historis (historical cost)
  2. b.      Biaya Saat ini (current cost)
  3. c.       Nilai realisasi/penyelesaian (realizable/sattlement value)
  4. d.      Nilai sekarang (present value)

 

 

 

6.1 Faktor yang berpengaruh dalam  Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Publik

  1. Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat  ketidakpastian. Manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau kedalam organisasi. Konsep tersebut dimaksudkan utuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi organisasi.

  1. Kendala Pengukuran

Kriteria pos kedua adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat kendala tertentu (reliable) contohnya hasil yang diharapkan dalam tututan hukum dapat memenuhi definisi baik aktfa, pendapatan, maupun kriteria probabilitas agar dapat diakui. Namun jika tidak mungkin diukur dengan tingkat kendala tertentu, tuntutan tersebut tidak dapat diaui sebgai aktiva atau pendapatan. Eksistensi tuntutan harus diungkapkan dalam catatan materi penjelasan atau skedul tambahan.

  1. Aktiva

Aktiva akan diakui dalam posisi keuangan jika manfaat ekonomisnya dimasa depan atau jas apotensialnya kemungkinan besar akan diperoleh organisasi, dan aktiva tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.

  1. Kewajiban

Keewajiban diakui dalam laporan osisi keunagan jikapengeluaran sumberdaya yang membrikan manfaat ekonomi kemungkinan besar akan dilakukan untuk mnyelasiakna kewajiban (obligation) sekarang, dan jumlah yang harus diselsesaikan dapat diukur dengan andal.

 

 

  1. Ekuitas

Ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam laporan posisi keuanagn dimana relevansi pengklasifikasianya terjadia apabila pos tersebut mengidentifikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainya atas kemamampuan organisasi.

  1. Pendapatan

Pendapatan diakui dalam laporan kinrja keuangan jika kenaikan manfaat ekonoi dimasa yang akan dtang yang berkaitan dengan penigkatan aktiva atau penurunan kewajiban, telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

  1. Biaya

Biaya diakui dalam laporan kinerja keuanagan berdasarkan hubungan langsung antar biaya yang timbul dan pos pendapatan tertentu yang diperoleh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

SIMPULAN

 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kerangka konseptual pada akuntansi sangatlah penting. Dikarenakan akuntansi sektor publik memiliki banyak lingkup maka sebelumnya perlu untuk di rencanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya kerangka konseptual akuntansi sektor publik maka kita dapat merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Bastian, Indra. 2010.  Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Erlangga

 

/http/www.google.com

 

/http/www. jbptunikompp-gdl-inawardati.c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN

 

Contoh kasus I

Peningkatan Kualitas Pelayanan Sektor Publik

Seiring dengan bergulirnya reformasi birokrasi, tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) pun semakin mengemuka.  Krisis moneter yang berkepanjangan, kesenjangan ekonomi yang semakin tajam, supremasi hukum yang melemah, serta buruknya pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrat semakin memperburuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.  Kondisi ini pada akhirnya mendorong pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan berbenah terutama dalam kegiatan yang berkenaan dengan penyediaan layanan publik.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembenahan birokrasi adalah mengimplementasikan akuntansi manajemen yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  Sektor publik yang selama ini masih mengacu pada tata kelola pemerintahan tradisional, saat ini tengah digerakkan oleh prinsip-prinsip akuntansi bisnis yang baik dan modern berdasarkan asas keadilan sosial.  Pemerintah saat ini tidak lagi diharapkan menyediakan pelayanan publik dengan mutu rendah, melainkan didorong untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan keinginan para pelanggan yakni masyarakat itu sendiri.

Pengembangan teori Akuntansi Manajemen di sektor publik pun terus dikembangkan hingga saat ini.  Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta sebagai salah satu sekolah tinggi kedinasan yang berkonsentrasi di bidang akuntansi dan keuangan publik terus melakukan pengembangan dan penelaahan atas penerapan akuntansi manajemen di sektor publik ini. Prinsip-prinsip akuntansi manajemen berbasis bisnis yang dapat diadopsi dalam sektor publik ditinjau dan dianalisis lebih lanjut penerapannya dalam birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan harapan masyarakat.

Theory of constrainst (TOC) merupakan salah satu teori dalam akuntansi manajemen bisnis yang dapat diadopsi oleh pemerintah dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas. Namun harapan untuk memberikan produk pelayanan yang berkualitas ini tidak menutup kemungkinan timbulnya hambatan dan  keterbatasan (bottleneck) dalam setiap proses penyediaan jasa. Dalam kerangka pemikiran inilah, penerapan TOC dalam sektor publik dianggap mampu untuk menguraikan metode pemaksimalan kualitas pelayanan dan meningkatkan throughput contribution melalui upaya penurunan investasi dan biaya operasi pelayanan publik, dengan harapan peningkatan kinerja secara keseluruhan.

Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menguraikan hambatan dan keterbatasan (bottleneck) yang ada dalam penyediaan layanan publik.  Studi kasus yang diambil adalah keterkaitan proses pelayanan pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama.  Proses pembelajaran dalam pembahasan masalah diharapkan mampu menguraikan kendala dan hambatan dalam pelayanan pengurusan sertifikat tanah serta memberikan solusi alternatif yang mencukupi dalam peningkatan kualitas pelayanan di sektor publik, terutama berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Tulisan lebih lengkap mengenai “Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah dengan Pendekatan Theory of Constraints pada Sektor Publik : Studi Kasus Keterkaitan Proses Pendaftaran Tanah pada Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama” dapat diunduh di sini.

 

Contoh Kasus II

 

Suara merdeka, 14 Desember 2004

Semarang-per januari 2008  pemerintah daerah diwajibkan mempublikasikan setiap laporan keuangan kepada masyarakat. Lima laporan keuangan yang wajib dipublikasikan kepada masyarakkat adalah laporan setiap semesteran, perhitungan APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas lapora keuangan yang dilampiri catatan keuangan BUMD (badan usaha ,mlik daerah).

Meskipun seharusnya dimulai tahun depan,tetapi karna butuh sosialisasi paling lambat awal tahun 2008 hal itu sudah harus dilaksanakan pemerintah daerah. Ini karana laporan keuanagan adalah dokumen ublik dan menjadi hak masyarakat untuk mengetahuinya ”kata Rey Donnyzar Moenek, Kasubdid Bina Administrasi Keuanagn Daerah Departemen Dalam Negeri, didampingi Kepala Biro Keuangan Setda Jateng Drs Hadi Prabowo MM, Kemarin.

Ia mengatakan hal itu disela-sela acara  ”Pemantapan Sistem Perencanaan Program dan Anggaran serta Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Ketentuan Baru,” di Hotel Grasia kemarin.

            Donny mengunkapkan,kewajiban yang dilandasi undang-undang No 17/2003 tentang keuangan Negara itu merupak upaya menciptakan pengelolaan keunagn Negara yang treansparan. Dengan demikian masyarakat dapat membantu penggunaan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh melalui pajak.

            “Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keunangan yang selama ini lebih banyak digunakan didunia usaha dalam pengeloaan keuangan pemerintah, tidaklah dimaksudkan untuk menyamakan pengelolaaan keuangan sektor pemerintah dengan pengeloaan sektor  swasta, tetapi lebih kepada penerapan good cororate gobermance.” jelasnya.

            Pada bagian lain, ia mengatakan pemerintah pusat nantinya akan mengontrol pengeluaran anggaran yang dilakukan daerah, persentase penggunaan keuangan daerah diatur, sedangkan nominalnya diserahkan kepada masing-masing daerah.

            Mekanisme tersebut, jelas dia, diharapkan dapat  mewujudkan keseimbangan belanja publik dan belanja rutin yang dikeluarkan daerah. Kontrol atas pengeluaran yang dilakukan daerah sedang dibahas dalam undang-undang no 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

            Dia mengungkapkan, pengawasan terhadap penggunaan pengawasan daerah akan dilakukan jendral pembinaan administrasi keuangan daerah. “Pemerintah melihat adanya pengunaan keuangan daerah yang tidak proposional,” tandas dia.

            Sementara itu, Hadi Prabowo menambahkan, dengan dikeluarkannya tiga paket undang-undang dibidang keuangan yakni  UU Nomor 17/2003, UU Nomor 1/2004, dan UU Nomor15/2004, serta diterbitkanya UU No 33/2004 berpengaruh terhadap seluruh sistem pengelolaan keuangan daerah karna itu, aturan baru tersebut harus segera dipahami oleh pejabat diprovinsi dn kabupaten/kota.

 

Satu gagasan untuk “Contoh makalah Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s